Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program andalan pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak diluncurkan, program ini menuai beragam tanggapan. Perdebatan muncul mulai dari besarnya anggaran, tata kelola, hingga kekhawatiran bahwa program tersebut berpotensi menjadi ladang proyek bagi pihak-pihak tertentu. Belum lagi persoalan keamanan pangan yang beberapa kali mencuat akibat kasus dugaan keracunan.
Terkait persoalan tersebut, seperti dikutip dari Kompas.id, hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat sekitar 50 ribu korban dugaan keracunan MBG di 36 provinsi. Data itu dihimpun sejak 2025 hingga Agustus 2026. Angka tersebut tentu tidak bisa dianggap remeh. Namun, angka itu juga perlu dibaca bersama cakupan penerima manfaat MBG yang disebut mencapai 58 juta orang per Oktober 2026. Besarnya jumlah penerima manfaat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan korban, sebagaimana banyaknya kasus tidak serta-merta menjadi alasan untuk meniadakan seluruh program.
Yang perlu didorong adalah evaluasi dan pembenahan serius terhadap pelaksanaan program, terutama pengawasan keamanan pangan dan tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika kelalaian terbukti terjadi, pihak yang bertanggung jawab harus menerima konsekuensi dan memastikan para korban memperoleh penanganan yang layak. Pemerintah juga perlu menjadikan setiap kasus sebagai bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Kritik terhadap pelaksanaan MBG penting, tetapi seruan untuk menghentikan program juga sebaiknya didasarkan pada penilaian yang menyeluruh, bukan semata-mata reaksi terhadap angka atau potongan informasi.
Di tengah derasnya arus informasi, persoalan seperti ini mudah berkembang menjadi simpang siur. Petasan bisa digambarkan seperti bom atom; sebaliknya, bom atom pun bisa dianggap sekadar petasan. Risiko itu semakin besar ketika siapa pun merasa dapat menjadi wartawan hanya bermodalkan data mentah, telepon genggam, dan platform kecerdasan buatan.
Kemajuan teknologi informasi memang membawa banyak manfaat, mulai dari komunikasi instan hingga efisiensi kerja. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan: penyebaran hoaks, banjir informasi (information overload), serta kebutuhan akan literasi informasi agar masyarakat mampu memilah fakta dan opini. Tanpa kemampuan itu, kita justru berisiko tersesat di tengah kelimpahan informasi.
Jurnalis televisi Jamalul Insan, dalam salah satu sesi kelas daring Journalism Fellowship on CSR, menyoroti fenomena ketika semakin banyak orang merasa dirinya reporter sekaligus produser konten. Dengan kemudahan teknologi dan perangkat jurnalistik melalui gawai, informasi dapat diproduksi dan disebarkan dengan sangat cepat.
“Apa pun yang ada, dicemplungin. Apa yang dilihat direport aja. Tanpa proses untuk menjadikannya berita yang layak. Begitu juga, semua merasa konten produser, yang apa pun diproduksi,” katanya.
Menurut Jamalul, kebiasaan tersebut memperbesar peluang beredarnya informasi yang tidak sesuai fakta, bahkan ditambah-tambahi hingga menjadi hoaks dan berpotensi merugikan pembaca.
“Ada proses yang harus dilakukan (dalam pembuatan berita), tidak hanya menyebarkan visual-visual,” ujar Jamalul.
Sementara itu, Fransiskus Surdiasis, Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital, menilai bahwa melimpahnya informasi justru dapat membuat masyarakat kesulitan menentukan mana informasi yang benar-benar penting.
Di sisi lain, MBG memiliki tujuan sosial yang patut diperhatikan. Program ini menjangkau penerima manfaat dari berbagai kelompok, mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Artinya, bantuan pangan tidak semata-mata diberikan berdasarkan label administratif sebagai keluarga miskin. Terlepas dari evaluasi mengenai kualitas dan kecukupan gizinya, penyediaan makanan bagi anak dan kelompok rentan berpotensi membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Seperti diberitakan Antara, riset Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (UI) pada Maret 2026 menemukan respons positif terhadap MBG di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hari Nugroho, dosen sekaligus peneliti UI, menyampaikan bahwa semakin rendah kelas sosial siswa, semakin tinggi pula tingkat penerimaan mereka terhadap program tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat program pangan seperti MBG perlu dilihat pula dari pengalaman kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan.
CSR untuk Asupan Otak
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu cara perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Di samping menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam menyalurkan CSR, perusahaan dapat merancang program sendiri atau bekerja sama dengan pihak yang dinilai mampu menghasilkan dampak nyata. Program tersebut semestinya tidak hanya bertujuan membangun reputasi perusahaan, tetapi juga mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Di tengah banyaknya perusahaan yang mengalokasikan dana CSR, kualitas dan arah program perlu mendapat perhatian. Kegiatan CSR sebaiknya tidak berhenti pada aktivitas seremonial, seperti membuat pot bunga atau menambah ornamen taman kota. Lebih dari itu, program perlu dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas hidup.
Perusahaan juga perlu memastikan dana CSR menghasilkan manfaat yang terukur dan berkelanjutan. CSR jangan sampai diperlakukan sekadar sebagai kewajiban tahunan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang matang dan pemilihan mitra pelaksana yang tepat akan menentukan seberapa besar dampak yang dapat dihasilkan.
Dalam konteks tersebut, CSR dapat menjadi pelengkap bagi program MBG. Bukan dengan menambah anggaran untuk pengadaan makanan, melainkan dengan mendukung kebutuhan lain yang turut menentukan masa depan peserta didik: pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan memasuki dunia kerja. Dengan kata lain, pemerintah dan dunia usaha dapat bersinergi untuk memperkuat pendidikan di Indonesia. Jika MBG membantu memenuhi kebutuhan pangan, program CSR dapat ikut mengisi kebutuhan pengembangan kapasitas dan pengetahuan.
Salah satu contoh inisiatif yang dapat menjadi inspirasi adalah program CSR PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Perusahaan penyedia dan pengelola infrastruktur telekomunikasi ini menjalankan program CSR di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Dalam bidang pendidikan, TBIG menghadirkan program bernama “Kurikulum Unggulan”.
Melalui program tersebut, TBIG memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan industri infrastruktur telekomunikasi kepada siswa. Chief of Business Support Officer TBIG, Lie Si An, menjelaskan bahwa program ini memberi kesempatan kepada siswa dan guru untuk mempelajari praktik serta teknologi yang digunakan dalam industri telekomunikasi. Harapannya, peserta memiliki gambaran dan bekal yang lebih baik untuk menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.
Lie Si An mengatakan bahwa program ini dilaksanakan secara rutin dan terbuka bagi SMK yang ingin berpartisipasi. Inisiatif tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing siswa vokasi agar memiliki peluang lebih besar untuk bekerja sebagai tenaga profesional.
“Sampai dengan saat ini TBIG telah melatih 2.476 siswa baik online maupun offline yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia,” kata Lie.
Komitmen itu juga diwujudkan melalui pelatihan yang diikuti 90 siswa SMK. Kegiatan tersebut memperkenalkan secara langsung infrastruktur dan standar operasional industri telekomunikasi. Secara keseluruhan, TBIG menyebut telah melatih 2.476 siswa melalui kegiatan daring maupun luring di 16 provinsi di Indonesia.
Pada 27–28 Oktober 2026, TBIG kembali mengadakan pelatihan bagi siswa SMK melalui program CSR pendidikannya. Materi yang diberikan meliputi Tower Maintenance, Preventive Maintenance, pengenalan infrastruktur telekomunikasi di lokasi menara (site), serta Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE). Pembelajaran mencakup pengenalan komponen infrastruktur telekomunikasi, prinsip pemeliharaan untuk menjaga keandalan operasional, serta prosedur keselamatan kerja di lapangan.
Selain aspek teknis, pelatihan tersebut menekankan penerapan QHSE sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan di industri telekomunikasi. Siswa diperkenalkan pada identifikasi bahaya, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta kepedulian terhadap kesehatan kerja dan lingkungan.
“Pengenalan tersebut diharapkan membantu siswa memahami bahwa kompetensi teknis harus berjalan beriringan dengan kesadaran terhadap risiko, tanggung jawab profesional, dan penerapan budaya keselamatan.
Pemahaman ini juga menjadi fondasi penting bagi calon tenaga kerja untuk mengenali karakteristik pekerjaan dan standar profesional yang berlaku di industri telekomunikasi,” ujar Lie Si An.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam mempersiapkan generasi muda yang kompeten serta adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja.
“Industri telekomunikasi membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pemahaman teknis, tetapi juga mampu menerapkan standar operasional, menjaga keandalan infrastruktur, dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan gambaran yang lebih nyata kepada siswa SMK mengenai lingkungan kerja industri telekomunikasi, sekaligus membantu mereka memahami kompetensi yang perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja,” katanya.
Sesuai namanya, “Kurikulum Unggulan” tidak hanya berbentuk pelatihan, tetapi juga berupaya memasukkan bidang keilmuan khusus yang relevan dengan industri ke dalam pembelajaran di SMK. Salah satu sekolah yang telah menerima manfaat program ini adalah SMK 11 Maret Bekasi.
Kepala Program Teknik Komputer Jaringan SMK 11 Maret Bekasi, Muhammad Andika Prawira, S.Kom., menyampaikan apresiasinya terhadap program tersebut dalam kegiatan yang digelar Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) pada Juli 2026.
“Lewat Kurikulum Unggulan ini kami mengetahui keahlian apa saja digunakan, baik fiber optic maupun soft skillnya. Sehingga berdampak pihak sekolah bisa relevansi kurikulum. Malah tahun ini, Lembaga Sertifikasi Profesi SMK 11 Maret sudah melakukan uji kompetensi BNSP dengan materi utama menggunakan rancangan fiber optik yang diambil dari kurikulum CSR TBIG tersebut,” kata Andika.
Program TBIG tersebut memperlihatkan salah satu bentuk kontribusi dunia usaha yang dapat melengkapi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. CSR akan lebih bermakna ketika tidak berhenti sebagai pemenuhan kewajiban, melainkan dijalankan sebagai tanggung jawab sosial yang memberi dampak nyata.
Ada banyak ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan perusahaan bersama sekolah dan pemerintah. Pada akhirnya, ketika MBG dan CSR bersinergi, kebutuhan pangan dapat diperhatikan, sementara pengetahuan dan keterampilan generasi muda juga terus diperkuat. Perut terisi, otak berisi. (Wahyu Alhadi)
