Oleh : Hendri Nova
Wartawan Topsatu.com
“Ya Tuhan… sampai kapan keadaan ini berlakunya. Kenapa untuk mendapatkan BBM bersubsidi, susahnya sebegini rupa,” ujar Joni, salah seorang sopir truk yang truknya terpaksa ikut antri di Jalan By Pass Padang.
Ia berulang kali menyeka keringatnya, sambil berharap dan berdoa antrian bisa mengurai lebih cepat lagi. Ia pun berulang kali melirik jam tangannya, berharap waktu berpihak padanya kali ini.
“Saya sudah janji akan pulang sebelum perayaan ulang tahun anak tunggal saya. Namun melihat antrian ini, terpaksa saya hanya bisa hadir dengan via video call saja,” terangnya lagi dengan hati nelangsa.
Tak hanya Joni, sopir truk lainnya juga mengeluhkan antrian yang makin panjang, mengular hingga hampir setengah kilometer. Namun rata-rata mereka mengeluhkan waktu yang kini lebih banyak terbuang karena antri di SPBU.
“Sebagai pemain tunggal penjual BBM, kami sangat berharap Pertamina segera mencarikan jalan keluar, agar antrian ini cepat berakhir,” harap Budi, sopir truk lainnya.
Menurutnya, ia dan rekan-rekannya rela antri panjang seperti ini, demi mendapatkan BBM biosolar berkualitas dan bersubsidi. Semuanya demi bisa menekan harga pokok produk agar tidak makin melambung.
“Semua biaya yang tercipta, dihitung sejak produk keluar dari gudang sampai masuk gudang penerima, akan dihitung sebagai harga pokok. Dari situlah nanti, keluar harga konsumen dengan ditambahkan keuntungan yang ingin dicapai,” tambahnya.
Dengan demikian, semakin lama antri, maka tambahan biaya juga menjadi membengkak. Ujung-ujung harga produk jadi bertambah, membuatnya tak sanggup dibeli oleh kalangan tertentu.
“Kami para sopir minta maaf pada pengguna jalan lainnya, karena jalannya jadi terganggu. Yakinlah kami juga tidak senang dengan keadaan ini dan selalu berharap agar segera berakhir dengan solusi yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya.
Ia menghaturkan terimakasih pada masyarakat yang sudah berbesar hati, dengan memahami bahwa di balik deretan truk yang mengular hingga memakan separuh badan jalan, ada kalkulasi matematika yang teramat berat bagi para sopir. Dengan harga Biosolar subsidi bertahan di angka Rp6.800 per liter, memilih beralih ke Dexlite seharga Rp24.000-an per liter bukanlah pilihan realistis bagi kantong angkutan barang.
“Selisih lebih dari Rp17.000 per liter itu, seperti tembok penghalang raksasa, antara pilihan membawa pulang rupiah untuk keluarga atau pulang dengan tangan hampa…” ucapnya pilu.
Antrian Panjang
Fenomena antrian mengular truk-truk besar di hampir semua SPBU milik Pertamina, sampai saat ini masih terjadi. Dihimpun dari berbagai sumber, fenomena antrian panjang di SPBU ini, baik secara nasional maupun secara spesifik di Sumatera Barat (Sumbar), bukanlah kejadian instan, melainkan masalah struktural berulang yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Secara nasional, gelombang antrean truk akibat pengetatan dan kelangkaan Bio Solar subsidi, mulai tereskalasi signifikan pada tahun 2013–2014. Pada rentang tahun tersebut, pemerintah mulai memberlakukan pengendalian kuota BBM bersubsidi secara ketat, untuk menekan pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fenomena ini jika ditotal, telah berlangsung selama ±12 hingga 13 tahun, terjadi secara bergelombang. Titik Puncak (Peta Krisis) terjadi di tahun 2014.
Saat itu Pemerintah mulai menerapkan kuota ketat pengendalian Bio Solar, sehingga langsung membuat antrean mengular hampir di seluruh jalur pantura Jawa dan Sumatra. Di susul di tahun 2019, dimana penyesuaian kuota BPH Migas memicu gelombang antrean panjang kembali di Jawa, Sumatra, dan bertambah kee Kalimantan.
Lalu pada 2021–2022, Indonesia sedamg melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, yang membuat aktivitas logistik melonjak tajam, sementara kuota Biosolar masih saja terbatas. Situasi ini mendorong Pertamina menerapkan sistem digitalisasi uji coba Subsidi Tepat (QR Code) secara masif.
Lalu pada 2024–2026, antrean panjang tetap menjadi pemandangan harian di berbagai koridor jalan lintas provinsi.
Khusus di Sumbar, antrean truk di SPBU mulai tercatat intensif dan berkala sejak tahun 2013/2014. Namun kemudian menjadi krisis kronis berulang secara masif sejak kurun 2018–2019.
Di Sumbar sendiri, fenomena ini sudah mengendap menjadi pemandangan sehari-hari selama ±7 hingga 12 tahun terakhir.
Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2021–2026), antrean di sepanjang jalur utama seperti Padang–Bypass, Pasaman, Solok, hingga Jalur Lintas Sumatera telah menjadi rutinitas harian. Sopir truk di Sumbar sering kali harus mengantre mulai dari dini hari hingga 12 jam, hanya untuk mendapatkan jatah kuota harian Solar.
Keadaan ini sepertinya akan bertahan lama, karena akar penyebabnya terletak pada disparitas harga yang makin melebar. Selisih harga Biosolar Rp6.800/liter dengan solar nonsubsidi (Dexlite/Pertadex) yang jauh lebih tinggi, membuat armada truk logistik tidak punya pilihan selain bertahan di jalur antrean.
Selain itu, dikarenakan makin tingginya kebutuhan logistik versus kuota yang terbatas. Pertumbuhan jumlah truk dan armada pengangkut di Sumatra/Sumbar tidak sebanding dengan kuota harian Biosolar yang ditetapkan oleh BPH Migas.
Di sisi lain, juga dicurigai terjadinya penyalahgunaan dan inefisiensi distribusi (dugaan kebocoran). Adanya indikasi perembesan Biosolar ke sektor industri/tambang/perkebunan ilegal di kawasan daerah, telah menjadi salah satu alasan mengapa Pertamina melakukan digitalisasi lewat QR Code Subsidi Tepat.
Transformasi Pemasaran Pertamina
Meski QR Code Subsidi Tepat sudah diberlakukan, dugaan kebocoran tetap terjadi secara masif. Selalu ada celah untuk bisa mengambil keuntungan dari disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi.
Sebagian kecil sopir truk yang nakal dan memiliki koneksi dengan industri besar, memanfaatkan disparitas harga untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Dengan jatah kuota harian maksimal 200 liter untuk truk roda enam, mereka bisa jual separuh, sepertiga, ataupun dua pertiganya pada perusahaan besar yang mau membeli.
Jadi jika hari itu mereka tidak jalan, mereka tetap mengambil jatah harian BBM bersubsidi, lalu menjualnya pada perusahaan yang sudah siap membelinya dengan harga yang disepakati. Dengan demikian, ada penghasilan sampingan buat tambah pendapatan.
Maka tak mengherankan keadaan ini tak bisa diatasi meski sudah satu dekade. Tidak adanya pengawasan ketat pada industri besar akan asal BBM yang mereka dapatkan, menjadikan hal ini bak lingkaran setan yang susah dibasmi.
Maka dari itu, untuk menghentikan hal ini, Pertamina harus bekerja sama lebih serius dengan aparat berwenang lainnya, misalnya dari pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Pertamina harus mendapatkan data kebutuhan BBM perusahaan besar di daerah bersangkutan, agar bisa dihitung total kebutuhan BBM mereka selama satu tahun.
Dengan adanya data konsumsi BBM ini, maka perusahaan yang bersangkutan tentunya punya kwitansi atau struk dari pembelian BBM yang dibeli. Jika terbukti jumlah pemakaian BBM mereka jomplang dengan harga pembelian resmi, maka dapat dipastikan perusahaan bersangkutan mendapatkan BBM subsidi dari orang-orang tamak akan Rupiah.
Wajah baru transformasi pemasaran Pertamina, jika berhasil memecahkan antrian berusia lebih satu dekade ini, tentu akan diingat di sepanjang masa. Masyarakat juga tidak akan berani lagi coba-coba, bermain kucing-kucingan dengan petugas, demi untuk bertahan hidup. (*)
