Kapolda Kunjungi Tanah Datar, Dukung Sinergi Pemerintah dan Unsur Adat

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jawaris bersama jajaran Pemkab dan Forkopimda. (ist)
BATUSANGKAR – Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jawaris berkunjung ke Tanah Datar dimulai dengan  shalat subuh berjamaah di Masjid Mustaqim Kubu Rajo Nagari Limo Kaum, Senin (2/11).
Kemarin Kapolda datang bersama rombongan diterima Bupati Eka Putra di gedung Indo Jolito.
Saat pertemuan di Mapolres Pagaruyung, Bupati mengatakan penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Datar tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan unsur adat dan agama. Keduanya memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan agar setiap kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai adat dan agama yang hidup di tengah masyarakat.
Dikatakan, masukan dan pertimbangan dari tokoh adat serta agama sangat dibutuhkan pemerintah daerah, terutama dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Pertimbangan dari tokoh adat dan agama sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam setiap kebijakan yang akan diambil, Ini namanya Tungku Tigo Sajarangan. Tujuannya agar kebijakan tersebut tidak berbenturan dengan hukum adat maupun nilai-nilai agama yang berlaku di tengah masyarakat,” ujarnya.
Diutarakannya, selama ini hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Forkopimda telah berjalan dengan baik. Sinergi tersebut terus dibangun dalam menyikapi berbagai persoalan daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Irjen Pol  Jawaris mengutarakan dukungannya terhadap pola koordinasi dan keterlibatan berbagai unsur yang selama ini dibangun Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Kapolda, keselarasan antara pemerintah daerah, DPRD, unsur adat, dan agama menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Dengan komunikasi dan keterlibatan seluruh unsur, potensi perbedaan kepentingan maupun konflik sosial dapat diantisipasi sejak dini.
Ia menilai, kebijakan yang dibangun melalui komunikasi dan pertimbangan berbagai pihak akan lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat karena prosesnya melibatkan unsur-unsur yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. (ydi)