Padang  

Pemko Padang Gandeng BRI Guna Optimalkan PAD

Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik dukungan BRI dalam menghadirkan sistem pembayaran nontunai yang lebih praktis dan efisien. (ist)
Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik dukungan BRI dalam menghadirkan sistem pembayaran nontunai yang lebih praktis dan efisien. (ist)

 

PADANG – Pemerintah Kota Padang menjajaki kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi. Upaya ini diarahkan untuk mempermudah transaksi masyarakat sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah.

Penjajakan kerja sama tersebut berlangsung di kediaman walikota , Selasa  (20/10). Sejumlah sektor yang menjadi sasaran digitalisasi meliputi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi parkir, persampahan, hingga sektor kuliner.

Walikota Padang Fadly Amran menyambut baik dukungan BRI dalam menghadirkan sistem pembayaran nontunai yang lebih praktis dan efisien. Menurutnya, kemudahan transaksi menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong kepatuhan pembayaran sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

“Melalui kerja sama ini, kita berharap PAD Kota Padang semakin optimal, pembayaran semakin mudah bagi masyarakat, dan tata kelola pendapatan daerah semakin transparan. Upaya ini diharapkan turut mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Padang,” ujar Fadly.

Baca Juga  Sebanyak 76 Peserta Berebut Jabatan Eselon II di Pemprov Sumbar

Pertemuan tersebut dihadiri Senior Vice President (SVP) Institutional Group BRI Kantor Pusat Edi Setiawan, Regional Funding & Transaction Banking Head BRI Regional Office Padang Muhammad Nizar, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Atos, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Elvira.

Dalam penjajakan tersebut, BRI menawarkan sejumlah instrumen pembayaran digital, antara lain Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), kartu BRIZZI, dan aplikasi BRImo.

Instrumen ini direncanakan mendukung transaksi sesuai kebutuhan dan karakteristik layanan di lapangan.

Cakupan pembayaran yang dibahas meliputi PBB serta retribusi dengan periode pembayaran harian, bulanan, dan tahunan. Digitalisasi juga diarahkan untuk mendukung pembayaran retribusi parkir, persampahan, dan kuliner.

Penerapan sistem nontunai diharapkan dapat memperluas akses pembayaran, memudahkan pencatatan transaksi, serta membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan. Namun, penerapan teknis dan bentuk kerja sama masih akan dirumuskan lebih lanjut oleh tim kedua pihak.

Baca Juga  BRI dan Universitas Adzkia Bersinergi, Wujudkan Kampus Cerdas

Senior Vice President Institutional Group BRI Kantor Pusat Edi Setiawan menyatakan kesiapan BRI mendukung Pemko Padang melalui penguatan teknologi dan jaringan transaksi digital.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan solusi pembayaran yang mudah digunakan, fleksibel, serta dapat menjangkau berbagai kebutuhan layanan publik.

Ia menambahkan, tim BRI di tingkat regional akan merumuskan solusi konkret berdasarkan kebutuhan dan prioritas Pemko Padang, termasuk menentukan instrumen pembayaran yang sesuai dengan lokasi serta waktu penerapannya.

Selain digitalisasi pembayaran, BRI juga menyatakan kesiapan memfasilitasi pendampingan bagi sektor kuliner lokal, termasuk terkait sertifikasi halal dan penataan sanitasi.

Dukungan tersebut dinilai sejalan dengan upaya Pemko Padang mengembangkan sektor kuliner sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah dan ambisi menjadikan Padang sebagai kota gastronomi dunia. (w)