AROSUKA – Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan perkembangan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dalam pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan wilayah serta masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda. Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, didampingi Asisten Deputi Penanganan Bencana Merry Efriana.
Pertemuan juga melibatkan perwakilan Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, BNPB, Satgas PRRP Sumatera, kepala OPD, camat se-Kabupaten Solok, serta tim pakar dan perwakilan kementerian lainnya, baik secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penanganan dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok.
Ia menjelaskan, dokumen R3P telah disampaikan sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemkab Solok juga terus mendorong pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat terdampak.
Namun, bencana yang kembali terjadi pada September 2026 menjadi tantangan bagi pelaksanaan program pemulihan dan penyerapan anggaran daerah. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar program pemulihan berjalan optimal.
“Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu daerah melaksanakan pembangunan dan pemulihan pascabencana,” ungkapnya.
Bupati juga menegaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten Solok yang rawan bencana menuntut penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Keselamatan masyarakat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan bencana.
Sementara itu, Deputi Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar pola kerja rutin. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta memperkuat komitmen agar masyarakat terdampak segera pulih dan kembali beraktivitas.
Dari sisi ekonomi, perwakilan Kemenko Perekonomian, Desi Zulfrani, menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi. Sementara itu, perwakilan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Slamet Santoso, menjelaskan bahwa dukungan juga diarahkan pada bantuan sosial dan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perwakilan Posko Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Andre, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah agar penanganan bencana berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Ia juga mengapresiasi koordinasi yang telah terbangun antara Pemkab Solok dan pemerintah pusat.
Adapun perwakilan BNPB, Enni Supartini, menyoroti perlunya dukungan kebijakan berupa diskresi atau kemudahan perizinan, khususnya terkait izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan kawasan suaka, untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam arahan teknis, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya pemeriksaan wilayah hulu sungai yang rawan longsor dan pergerakan tanah. Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas teknis terkait diminta mendeteksi sumbatan aliran sungai serta menangani material dan endapan longsor guna mencegah terbentuknya bendungan alam yang berpotensi memicu banjir bandang saat hujan lebat.
Pemantauan titik rawan longsor dan penguatan sistem deteksi dini juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat dan langkah antisipasi segera dilaksanakan.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Solok berharap sinergi pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat pelaksanaan R3P. Pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan daerah terhadap bencana.
Pemkab Solok berkomitmen mengoptimalkan koordinasi, mitigasi, dan pelaksanaan program rehabilitasi serta rekonstruksi demi mewujudkan pemulihan yang cepat, terarah, dan berkelanjutan, dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. (Yen)
