AGAM – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, lumpuh total pada Selasa (3/11/2026). Sebanyak 21 petugas medis yang dijadwalkan piket pagi dilaporkan melakukan aksi mogok kerja dengan cara meninggalkan ruang pelayanan.
Akibat insiden tersebut, puluhan pasien yang telah berdatangan sejak pagi telantar dan terpaksa pulang tanpa mendapatkan penanganan medis. Hingga pukul 09.30 WIB, ruang pendaftaran dan pemeriksaan dilaporkan kosong melompong.
Kepala Puskesmas Lasi Rita Oktavia membenarkan terjadinya kekosongan pelayan tersebut. Ia mengaku kecolongan dan tidak mengetahui rencana aksi mogok yang dilakukan oleh bawahannya.
“Mereka setelah mengisi absen kemudian menghilang tanpa kejelasan. Agar pelayanan tetap berjalan, kita meminta bantuan tenaga medis dari puskesmas terdekat,” ujar Rita, Selasa (3/11/2026).
Aksi mogok massal ini diduga merupakan puncak dari kekecewaan pegawai terhadap manajemen internal puskesmas. Anggota DPRD Agam, Ais Bakhri, para pegawai sebelumnya telah menyampaikan keluhan dan aspirasinya ke komisi IV DPRD Agam terkait konflik internal tersebut. Karena belum ada tindak lanjut, ketidakpuasan pegawai berujung pada aksi mogok.
Menurut Ais, tuntutan utama para nakes adalah mendesak agar Kepala Puskesmas Lasi segera dipindahkan karena dinilai sewenang-wenang dalam memimpin. Selain faktor kepemimpinan, para pegawai mengeluhkan sejumlah persoalan krusial, di antaranya:
Pegawai mengeluhkan hilangnya hak jasa medis mereka, yang oleh Kepala Puskesmas diklaim sebagai kesalahan input data.
Selanjutnya Pembagian Jasa Pelayanan (Jaspel) dinilai tidak transparan. Kebijakan kontroversial yang membatasi penggunaan mobil ambulans maksimal empat kali dalam sebulan untuk perjalanan ke Lubuk Basung.
Selain itu kurangnya tenaga kesehatan yang memicu pembengkakan beban kerja, ditambah proses penyusunan e-Kinerja yang dinilai dipersulit.
Mendapat laporan fasilitas publik lumpuh, Bupati Agam, Benni Warlis, langsung melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Lasi. Bupati langsung menggelar rapat tertutup bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas untuk mencari solusi jangka pendek.
“Yang penting pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Untuk permasalahan ini saya serahkan kepada Kadis Kesehatan,” tegas Benni Warlis usai pertemuan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian, menyatakan pihaknya baru mengetahui adanya konflik internal ini setelah pelayanan lumpuh. Ia berjanji akan segera memanggil seluruh pegawai guna mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak.
“Selama ini belum ada informasi mengenai permasalahan ini kepada saya. Saya tidak tahu miskomunikasi apa yang terjadi antara kepala puskesmas dengan pegawainya,” kata Hendri.
Dinas Kesehatan menegaskan akan mengusut tuntas persoalan ini agar konflik internal manajemen tidak kembali mengorbankan hak pelayanan kesehatan masyarakat. (gd)
