PADANG – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait pelayanan awak bus Trans Padang Koridor 1 (K1).
Perumda PSM telah memanggil pengemudi dan pramugara yang bersangkutan, Rabu (4/11/2026) untuk dimintai keterangan secara langsung. Dalam pemanggilan tersebut, awak bus telah menyampaikan permohonan maaf secara personal, menyatakan kesiapan menerima sanksi, serta berkomitmen untuk bekerja lebih profesional ke depan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indra Sani, menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda PSM untuk memberikan sanksi mulai dari teguran hingga Surat Peringatan (SP) bagi personel yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).
”Kita menginstruksikan kepada Perumda PSM untuk mengarakan seluruh pengusaha maupun pengemudi terkait hospitality, keramahtamahan, dan peningkatan pelayanan Trans Padang ini. Pramugara harus ramah melayani penumpang karena Trans Padang dibuat untuk kenyamanan, keamanan, dan keandalan bagi pengguna,” ujar Yudi.
Dewan Pengawas Perumda PSM Indra Noveri, mengonfirmasi penanganan masalah internal telah dilakukan dan menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga mutu layanan.
“Sopir bersama pramugaranya sudah dipanggil, digali, dan dimintai keterangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Trans Padang, Aulil Amri menyampaikan apresiasinya atas masukan dan kritik konstruktif yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan Trans Padang kepada masyarakat. Kami juga meminta maaf kepada masyarakat yang mungkin merasa kecewa atas beberapa hal yang telah terjadi,” tuturnya.
Sebagai langkah preventif dan evaluasi menyeluruh, Perumda PSM bersama Dishub Kota Padang dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh awak bus Trans Padang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan dan penekanan ulang mengenai pentingnya keramahtamahan serta profesionalitas kerja. (*)
