oleh Effendi
Wartawan Topsatu
Masih segar dalam ingatan sebuah video potongan yang memperlihatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kini mantan) menyebut guru sebagai beban negara. Potongan video ini viral menjadi trending di berbagai platform media sosial. Buntutnya, rumah Sri Mulyani dijarah oleh massa pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025.
Benarkah Sri Mulyani berkata demikian? Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengemukakan Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan guru adalah beban negara.
“Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).
Deni menuturkan video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025. “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” jelasnya.
Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho tidak memungkiri, kemarahan publik tak lepas dari viralnya video hoaks Sri Mulyani soal ‘Guru Beban Negara’. Septiaji menyebut, deepfake yang tersebar memiliki pengaruh yang besar terhadap gerakan kemarahan demonstrasi masyarakat yang tengah terjadi. Deepfake merupakan teknologi AI untuk menciptakan video palsu yang meyakinkan.
“Kalau dalam kasus Bu Sri Mulyani ini kayaknya sangat unik ya, karena sangat masif sekali yang percaya dengan ucapan itu, karena deepfake-nya sangat meyakinkan gitu ya,” jelas Septiaji seperti dikutip dari kumparan.com, 2 September 2025.
Memang pada Minggu (17/8/2025), video yang menampilkan statement “guru itu beban negara” dari Sri Mulyani sempat menggemparkan jagat maya. Beredarnya video tersebut dengan mudah memancing amarah masyarakat, lantaran penyataan itu muncul di tengah isu tunjangan naik hingga besarnya gaji DPR jika dibandingkan dengan gaji rata-rata UMR masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap justru yang menjadi beban negara bukanlah guru, tetapi DPR.
Video hoaks itu diakui, sudah diklarifikasi oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu . Tapi klarifikasi yang disampaikan itu sepertinya terlambat. Lebih cepat menyebar video potongan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai beban negara ketimbang video yang sebenarnya. Begitu pula relis dari Kemenkeu sendiri tidak tersebar luas soal video potongan tersebut.
Padahal diyakini di Kemenkeu pasti ada tim Humas-nya yang jago mengisi ruang digital dengan fakta yang sesungguhnya. Membuat rilis dan menyampaikannya kepada wartawan yang biasa mangkal di sana. Pun meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menyebarluaskan. Tentu memviralkannya pula di ruang digital.
Entah dilakukan entah tidak, yang jelas, yang menguasai ruang digital saat itu adalah video potongan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai beban negara. Publik marah. Demo terjadi di mana-mana akibat rentetan peristiwa sebelumnya. Dan Sri Mulyani salah satu yang diincar.
Contoh lainnya dan yang teranyar adalah beredarnya informasi meninggalnya 12 orang santri di Sidoarjo, Jawa Timur, yang tewas karena keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Informasi tersebut mulanya diunggah oleh pemilik akun @cocotedemit yang turut memantik reaksi warganet. Unggahan tersebut juga disertai dengan tangkapan layar yang memperlihatkan sejumlah ambulans berada di jalan.
“Info ter-update!!! 12 orang meninggal dunia karena keracuna MBG di Sidoarjo,” demikian keterangan tersebut dikutip IDN Times, Sabtu (5/9/2026).
Faktanya? Memang terjadi kasus keracunan MBG yang terjadi di pondok pesantren Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menuai perhatian publik pada Selasa (1/9/2026). Soalnya ratusan santri harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan.
Tetapi, klaim 12 orang atau santri meninggal dunia akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, Pihak Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo melalui akun Instagram resminya @mahikasidoarjo telah membantah kabar tersebut.
Data Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat ada ratusan pasien (sekitar 746 hingga 748 santri/pelajar) yang sempat mendapatkan perawatan medis, tidak ada korban jiwa atau santri yang meninggal dunia. Operasional dapur SPPG Kali Tengah telah dihentikan sementara untuk penyelidikan oleh pihak kepolisian dan evaluasi keamanan pangan.
Berita 12 orang meninggal itu memang viral. Tapi pihak pesantren sendiri dan pemerintah setempat cepat mengklarifikasinya. Lalu disebarkan pula di berbagai platform media sosial dan media massa. Hanya sebesar berita hoaks itu menghiasi ruang digital lantaran berita bantahannya lebih meluas beredarnya dan ‘menyingkirkan’ berita hoaks itu di ruang digital.
Dan banyak lagi contoh lainnya. Data yang diperoleh dari tim AIS Kementerian Komdigi, isu dan informasi yang bersifat hoaks dan atau disinformasi dari Januari hingga September 2026 mencapai 1.171 isu hoaks / disinformasi. Terbanyak pada Juli 2026. Dan rata-rata tiap bulannya sekitar 130 isu hoaks/disinformasi. Data ini memperlihatkan isu hoaks/disinformasi sepertinya tetap ada dan sulit dibasmi. Inilah tantangan yang harus dihadapi.
Memang saat ini, jurnalisme Indonesia menghadapi babak baru. Jika di era Orde Baru, pers dikontrol ketat oleh negara, dan di era Reformasi pada 1998 muncul kebebasan pers dan sekarang memasuki lanskap digital yang serba cepat dan terdesentralisasi. Surat kabar dan siaran televisi yang dahulu menjadi rujukan utama kini harus berbagi bahkan kehilangan panggung di hadapan portal berita daring, media sosial, dan konten video pendek.
Internet mengubah pola konsumsi informasi secara fundamental. Jika dahulu masyarakat menunggu jadwal siaran berita atau terbitnya koran pagi, kini informasi mengalir tanpa henti selama 24 jam melalui notifikasi di layar ponsel. Perubahan ini juga mengubah relasi kuasa dalam ekosistem media, bila dahulu redaksi media arus utama menjadi penentu tunggal agenda pemberitaan, kini algoritma platform digital turut menentukan berita mana yang muncul di hadapan pengguna.
Laporan Digital News Report 2025 turut mencatat fenomena baru yang disebut Reuters Institute sebagai kebangkitan “ekosistem media alternatif” YouTuber, TikToker, dan podcaster yang mulai bersaing dengan media arus utama dalam memengaruhi opini publik. Bahkan, untuk pertama kalinya, chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan sebagian masyarakat sebagai sumber berita.
Akan tetapi umumnya di ruang digital lebih menonjolkan sensasi dan mengejar suatu informasi agar viral. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersebar di ruang digital itu akurat dan benar. Banyak di antara informasi yang beredar merupakan disinformasi, mengandung kesesatan dan kebohongan, termasuk yang sengaja dimanipulasi untuk tujuan tertentu.
“Sekarang misinformasi, disinformasi, dan hoaks itu menjadi top global risk menurut World Economic Forum, kalau tidak salah itu nomor dua setelah climate change. Setelah itu ada social polarization, geopolitic tension, dan sebagainya,” tutur Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria seperti dikutip dari detik.com, Kamis 10 September 2026.
Dalam kondisi tersebut, Nezar menilai media tetap memiliki peran penting sebagai penyaring informasi sebelum sampai kepada masyarakat. Media tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi baru, tetapi juga menjaga proses verifikasi agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap memiliki dasar yang valid.
Ini juga diperkuat oleh pendapat Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Camelia Pasandaran. Katanya, platform digital jadi lahan subur penyebaran kabar bohong. Sebab, algoritmanya tak terlalu memedulikan aspek kebenaran konten.
“Sebetulnya ini momentum kembalinya jurnalisme mengambil alih peran sebagai gatekeeper (penjaga gerbang) informasi, peran menginterpretasikan kejadian dan mencerahkan publik,” ujar Camelia dalam webinar ‘Mengoptimalkan Peran Media Melawan Gangguan Informasi di Dunia Maya’ yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Google News Initiative di Jakarta, Rabu (10/1/2024) seperti dikutip dari www.kompas.id.
Dia menyebut salah satu peran media untuk melawan gangguan informasi itu adalah dengan menyajikan informasi kredibel. Selain itu, terlibat dalam gerakan cek fakta sehingga dapat dijadikan referensi masyarakat untuk menguji kebenaran informasi yang diterima.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkap peran penting media massa dalam menyebarkan informasi di tengah maraknya era disinformasi. Ia mengungkit nilai tabayun dalam agama Islam yang sangat relevan dengan proses verifikasi dalam penerbitan sebuah berita.
“Berita itu dalam Islam punya tradisi untuk dilakukan tabayun, verifikasi,” kata Komaruddin dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah Tahun 2026 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis (13/8/2026) seperti dikutip dari detikNews, Kamis, 13 Agustus 2026.
Oleh karena itu, Komaruddin meminta media massa terus mencerahkan. Media massa harus mampu menyajikan informasi yang benar dan berkualitas.
Selain itu media massa dan juga wartawannya suka atau tidak suka harus menguasai ruang digital. Menguasai teknologi informasi dan melakukan transformasi menyeluruh di semua lini, termasuk penggunaan AI.
Saat ini media siber di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 43 ribu lebih di luar media cetak dan elektronik. Sedangkan media massa yang sudah terverifikasi faktual dan adminstrasi, berdasarkan data Dewan Pers per 16 Juni 2026, ada 1.281 media massa dengan rincian 967 media siber, 252 media cetak, 51 televisi dan 11 radio.
Media massa yang belum terverifikasi maupun masih dalam proses verifikasi Dewan Pers, bukan berarti media tersebut tidak mengamalkan kaidah dan etika jurnalistik. Diyakini para wartawannya apalagi yang sudah bersertifikat akan mengamalkannya. Tetapi memang ada persyaratan lain yang menyangkut sebuah perusahaan pers mesti dipenuhi sebelum media massa itu dinyatakan sudah terverifikasi.
Ini artinya, ada puluhan ribu media massa yang diharapkan perannya dalam menggencarkan memerangi hoaks dan disinformasi. Juga memberikan edukasi terkait literasi digital. Seperti slogan “Pentingnya Saring Sebelum Sharing, Jangan Sampai Hoaks Bikin Rusak Citra Diri”. Atau “Jangan Share Sebelum Sure” dan sebagainya. Banyak lagi slogan atau narasi yang disampaikan sesuai dengan media masing-masing.
Jadi setiap yang membuka berita sebuah media siber, maka terlihat pula slogan atau narasi soal hoaks. Pesannya jelas yaitu mengajak pembaca untuk tidak langsung membagikan pesan berantai, video viral, atau berita mengejutkan sebelum melakukan cek fakta. Ini adalah salah satu upaya media massa untuk mengajak publik agar hati-hati terhadap hoaks sekaligus menyampaikan literasi digital.
Oleh karena itu, sudah saatnya media massa menguasai ruang digital. Media massa bertanggung jawab memastikan berita akurat dan berarti. Dalam dunia yang penuh dengan informasi beragam, semangat anti-hoaks menjadi pedoman penting untuk membedakan fakta dari fiksi dan memastikan media massa tetap menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya.
Selain itu, kolaborasi antara jurnalisme digital, semangat anti-hoaks, media massa, pemerintah, dan masyarakat juga penting. Semuanya memiliki peran sentral dan posisi krusial dalam memerangi penyebaran berita hoaks dengan melalui verifikasi data, literasi, sosialisasi, dan juga edukasi aktif kepada masyarakat.
Humas pemerintah, perusahaan, organisasi dan lainnya perannya juga menjadi semakin krusial karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga citra dan reputasinya di ruang digital. Sebab di ruang digital itu, penyebaran hoaks kencang pula. Tak cepat diklarifikasi, tentu dapat merusak citra dan reputasinya.
Seperti kasus keracunan MBG
di pondok pesantren Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo , Jawa Timur. Humas ponpes itu lewat platform media sosialnya, cepat membantah klaim 12 orang atau santri meninggal dunia akibat keracunan MBG. Dibiarkan atau tim Humasnya bergerak lamban, tentu klaim 12 santri meninggal dunia, di mata publik adalah benar.
Memang hoaks tidak akan pernah benar-benar hilang, namun penyebaran informasi positif bisa menjadi penyeimbang yang efektif. Kolaborasi dan kesadaran bersama adalah fondasi kuat dalam memastikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Membangun informasi yang lebih aman dan jujur di dunia digital. Media massa dan wartawannya berada di garda terdepan. Menjadi penjaga gerbang informasi di ruang digital sekaligus membangun ruang digital yang aman sehat dan bertanggungjawab. (*)
