Kesehatan sebagai Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran mendasar untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, atau banyaknya program pemerintah, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lingkungan yang sehat, pelayanan yang adil, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
Dalam konteks Kota Solok, Solok Sehat perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, bukan sekadar program sektoral yang identik dengan kegiatan dinas kesehatan, sosialisasi, atau pemenuhan indikator administratif. Keberadaan rumah sakit, puskesmas, taman kota, pasar, dan fasilitas olahraga belum otomatis menjamin masyarakat hidup sehat. Ukuran sesungguhnya terletak pada manfaat fasilitas tersebut, pemerataan akses, kualitas lingkungan, serta perubahan nyata yang dirasakan warga.
Perspektif ilmu kesehatan masyarakat memberikan landasan penting untuk menilai hal ini. C.-E. A. Winslow menekankan bahwa kesehatan masyarakat merupakan upaya terorganisasi untuk mencegah penyakit, memperpanjang kehidupan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sementara itu, model determinan kesehatan Hendrik L. Blum menjelaskan bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, serta faktor biologis atau keturunan.
Kedua pemikiran tersebut menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya persoalan pengobatan, melainkan hasil interaksi berbagai faktor sosial, lingkungan, dan kebijakan. Karena itu, evaluasi Solok Sehat perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah pembangunan telah memperbaiki kualitas lingkungan, mengurangi risiko kesehatan, memperluas akses pelayanan, dan menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan melalui data?
Kritik terhadap kebijakan bukan berarti menafikan upaya pemerintah. Sebaliknya, kritik berbasis ilmu pengetahuan diperlukan untuk menguji kesesuaian antara tujuan, anggaran, pelaksanaan, dan hasil program. Fasilitas yang dibangun harus berfungsi, program harus menjangkau kelompok yang membutuhkan, dan pencapaian administratif harus diikuti perbaikan kesehatan yang nyata.
Potensi Kota dan Tantangan Lingkungan Sehat
Berdasarkan publikasi BPS, Kota Solok memiliki luas sekitar 58,72 kilometer persegi dan terdiri atas Kecamatan Lubuk Sikarah serta Kecamatan Tanjung Harapan. Letaknya pada jalur perlintasan Sumatera menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan, mobilitas, dan pelayanan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.
Kondisi tersebut memberikan peluang untuk mengembangkan fasilitas publik secara terpadu. Namun, aktivitas perkotaan juga menghadirkan tantangan, mulai dari keselamatan lalu lintas, kualitas udara, kebisingan, akses pejalan kaki, hingga pengelolaan sampah dan drainase.
Kota sehat bukan sekadar kota yang memiliki fasilitas, tetapi kota yang memastikan fasilitas tersebut aman, terawat, terjangkau, dan dapat digunakan seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah.
Taman kota dan ruang terbuka hijau, misalnya, dapat mendukung aktivitas fisik, interaksi sosial, rekreasi, dan kesehatan mental. Portal Satu Data Kota Solok mencatat persentase ruang terbuka hijau sebesar 18,46 persen pada 2025. Namun, data tersebut masih berstatus dalam proses pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dan tidak serta-merta menggambarkan luas taman publik yang terawat serta mudah diakses warga.
Karena itu, pembangunan ruang hijau perlu dinilai bukan hanya berdasarkan angka atau luas wilayah, tetapi juga pemerataan lokasi, fungsi ekologis, keamanan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Fasilitas Kesehatan Harus Menghasilkan Manfaat
Data Statistik Daerah Kota Solok 2024, dengan tahun rujukan kesehatan 2023, mencatat 195 fasilitas kesehatan. Di antaranya terdapat 88 posyandu, 16 puskesmas pembantu, 14 balai pengobatan atau klinik, 13 pos kesehatan kelurahan, dan empat puskesmas. Pada periode yang sama, tercatat 216 tenaga medis dan 90 tenaga kesehatan masyarakat.
Data tersebut menunjukkan adanya modal kelembagaan yang penting. Namun, angka itu merupakan data dengan tahun rujukan 2023, bukan jumlah terkini, dan belum cukup untuk menggambarkan mutu pelayanan kesehatan.
Jumlah fasilitas perlu dikaitkan dengan pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, waktu tempuh, kesinambungan pengobatan, serta cakupan pelayanan promotif dan preventif. Posyandu, misalnya, perlu dinilai dari keaktifan pelayanan, pemantauan tumbuh kembang, status gizi, dan tindak lanjut terhadap balita yang membutuhkan intervensi. Puskesmas juga harus berperan dalam pencegahan penyakit, deteksi dini, pendidikan kesehatan, dan penjangkauan kelompok berisiko.
Pemikiran Winslow mengingatkan bahwa sistem kesehatan yang kuat tidak hanya menyediakan tempat untuk mengobati orang sakit, tetapi juga mengorganisasi upaya pencegahan. Dalam kerangka Blum, pelayanan kesehatan hanyalah salah satu determinan kesehatan. Manfaatnya akan lebih optimal apabila didukung lingkungan yang sehat, perilaku yang baik, dan kebijakan yang menjamin akses secara adil.
Air Minum, Sanitasi, dan Infrastruktur Lingkungan
Sanitasi merupakan aspek penting dalam pembangunan kota sehat. Portal Satu Data Kota Solok mencatat bahwa pada 2025, akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum layak mencapai 86,61 persen, sedangkan akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 87,11 persen. Sementara itu, indikator akses air minum layak dan berkelanjutan tercatat sebesar 97,83 persen.
Perbedaan angka tersebut perlu dipahami berdasarkan definisi dan cakupan masing-masing indikator. Data juga masih berstatus dalam proses pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga metodologi dan konsistensi pelaporannya perlu diperiksa sebelum dijadikan dasar penilaian akhir.
Akses terhadap air minum layak tidak selalu identik dengan air yang aman dan tersedia secara berkelanjutan. Begitu pula, kepemilikan jamban layak belum otomatis menjamin pengelolaan air limbah domestik yang aman dari penampungan hingga pembuangan akhir.
Pada September 2026, Pemerintah Kota Solok melakukan evaluasi program Stop Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) untuk menjaga keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Langkah ini penting, tetapi keberhasilan sanitasi tidak boleh berhenti pada deklarasi atau status administratif. Pemerintah perlu memastikan perubahan perilaku bertahan, fasilitas berfungsi, dan pengelolaan limbah dilakukan secara aman.
Persoalan drainase dan sanitasi pasar juga memperlihatkan hubungan langsung antara infrastruktur dan kesehatan masyarakat. Pada April 2025, Pemerintah Kota Solok menangani saluran drainase tersumbat di kawasan Simpang Rumbio yang berpotensi menyebabkan luapan air ke jalan serta mengganggu akses menuju Rumah Sakit M. Natsir.
Sementara itu, pada Agustus 2024, tim lintas perangkat daerah melakukan pemantauan sanitasi dan higiene Pasar Raya Solok, termasuk pembersihan sedimen saluran air di los ikan.
Kedua contoh tersebut menunjukkan pentingnya pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Setelah drainase diperbaiki, perlu diketahui apakah genangan berkurang. Setelah pasar dibersihkan, perlu dipastikan bahwa kebersihan, pengelolaan sampah, ketersediaan air, dan keamanan pangan tetap terjaga.
Evaluasi harus bergerak dari sekadar mencatat kegiatan menuju pengukuran hasil. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menggantikan kewajiban pemerintah menyediakan sistem drainase, persampahan, dan sanitasi yang memadai.
Solok Sehat Harus Menjadi Agenda Lintas Sektor
Kesehatan masyarakat tidak mungkin dibebankan hanya kepada dinas kesehatan. Kualitas lingkungan permukiman berkaitan dengan pekerjaan umum dan perumahan, sanitasi berkaitan dengan pelayanan dasar, sampah berkaitan dengan lingkungan hidup, keamanan pangan berkaitan dengan perdagangan, sedangkan aktivitas fisik dan keselamatan warga berkaitan dengan tata ruang, transportasi, pendidikan, serta penyediaan ruang publik.
Karena itu, setiap perangkat daerah perlu mempertimbangkan dampak kesehatan dari kebijakan yang dilaksanakan. Pembangunan jalan harus memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan akses bagi penyandang disabilitas. Penataan pasar harus mempertimbangkan sanitasi, pengelolaan limbah, dan kenyamanan pengunjung.
Koordinasi Pemerintah Kota Solok dengan Forum Kota Sehat merupakan langkah penting untuk memperkuat kolaborasi. Namun, keberhasilannya harus dibuktikan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, target terukur, tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta keterbukaan informasi mengenai capaian program.
Forum Kota Sehat juga perlu menjadi ruang partisipasi yang substantif. Masyarakat tidak cukup dilibatkan sebagai peserta rapat atau kegiatan gotong royong, tetapi harus memiliki kesempatan menyampaikan kebutuhan, mengusulkan solusi, dan memantau tindak lanjut pemerintah.
Mengubah Ukuran Keberhasilan: Dari Kegiatan Menuju Dampak
Salah satu tantangan pembangunan kesehatan adalah kecenderungan menjadikan output administratif sebagai ukuran utama keberhasilan. Jumlah kegiatan, fasilitas yang dibangun, peserta sosialisasi, dan dokumen yang disusun memang penting, tetapi belum membuktikan bahwa tujuan program telah tercapai.
Pemerintah perlu membedakan output, outcome, dan dampak. Output menunjukkan apa yang telah dilaksanakan, outcome menggambarkan perubahan setelah program berjalan, sedangkan dampak berkaitan dengan perubahan yang lebih luas terhadap derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Untuk memperkuat Solok Sehat, evaluasi perlu menghubungkan kondisi awal, target, anggaran, pelaksanaan, dan hasil. Pada aspek lingkungan, indikator dapat mencakup akses air minum, sanitasi layak dan aman, pengelolaan sampah, fungsi drainase, serta akses ruang terbuka hijau. Pada aspek pelayanan kesehatan, indikator meliputi pemerataan tenaga kesehatan, cakupan imunisasi, pelayanan ibu dan anak, deteksi dini penyakit, serta kesinambungan pengobatan.
Sementara itu, tren stunting, kematian ibu dan bayi, penyakit menular, dan penyakit tidak menular perlu dianalisis sesuai data serta definisi yang digunakan. Data sebaiknya dibandingkan antarperiode dan, jika tersedia, disajikan menurut kecamatan, kelurahan, serta kelompok penduduk agar kesenjangan pelayanan dapat diketahui.
Evaluasi juga harus mencakup ketepatan tindak lanjut pengaduan, pemeliharaan fasilitas, keterbukaan informasi, koordinasi lintas sektor, dan keberlanjutan program. Jika suatu program belum menghasilkan perubahan yang diharapkan, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebabnya dan memperbaiki kebijakan.
Dengan demikian, evaluasi bukan sarana mencari kesalahan, melainkan instrumen pembelajaran agar anggaran dan sumber daya publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Keterbukaan hasil evaluasi juga dapat memperkuat kepercayaan publik karena warga mengetahui capaian, kekurangan, dan langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Penutup: Mengembalikan Solok Sehat kepada Kepentingan Publik
Kota Solok memiliki modal penting untuk membangun lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Jaringan fasilitas kesehatan, ruang terbuka hijau, pasar, sarana olahraga, transportasi, dan infrastruktur lingkungan dapat menjadi fondasi pembangunan tersebut.
Namun, seluruh modal itu hanya akan menghasilkan manfaat optimal apabila dikelola melalui kebijakan yang terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Ketersediaan fasilitas harus diikuti pemerataan akses, pembangunan fisik harus disertai pemeliharaan, program sanitasi harus menghasilkan perubahan berkelanjutan, dan koordinasi lintas sektor harus dibuktikan melalui tindak lanjut yang terukur.
Dalam perspektif Winslow, Solok Sehat merupakan wujud tindakan masyarakat yang terorganisasi untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Dalam perspektif Blum, pembangunan kota harus memperhatikan seluruh determinan kesehatan, bukan hanya pelayanan medis.
Kesehatan masyarakat karena itu merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diterjemahkan ke dalam keputusan nyata mengenai lingkungan, perilaku, pelayanan, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang objektif, memperkuat penggunaan data, serta menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan Solok Sehat tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, fasilitas yang dibangun, atau indikator administratif yang dipenuhi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah warga memperoleh lingkungan yang lebih sehat, pelayanan yang lebih adil, risiko kesehatan yang lebih rendah, dan kualitas hidup yang semakin baik.
Solok Sehat bukan hanya tentang apa yang dibangun pemerintah, tetapi tentang seberapa jauh pembangunan itu membuat masyarakat Kota Solok hidup lebih sehat.
