Oleh: Dr.M.A.Dalmenda. M.Si
(Dosen Komunikasi Politik Departemen Komunikasi Fisip Unand)
Di panggung teater kekuasaan, kata-kata sering kali mewujud sebagai jubah sutra yang anggun, dirajut sedemikian rupa untuk menyembunyikan pergerakan senyap di ruang-ruang gelap. Seruan “Hidup Jokowi!” yang pernah menggema dari lisan Presiden Prabowo Subianto melintas di udara bagai sajak penghormatan yang syahdu. Namun, ketika gaung puji-pujian itu berbenturan dengan kelamnya skandal penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi lainnya, kita dipaksa untuk membaca ulang teks komunikasi politik ini. Ia bukan lagi sekadar retorika basa-basi, melainkan sebuah mahakarya dramaturgi dan strategi politik tingkat tinggi.
Dalam kajian komunikasi politik, ujaran “Hidup Jokowi” yang disuarakan oleh seorang Prabowo bukanlah sekadar proklamasi kelanjutan tanpa syarat. Dalam langgam politik Nusantara yang sarat dengan filosofi mikul dhuwur mendhem jero (menjunjung tinggi kehormatan, memendam dalam-dalam aib), kalimat ini bertransformasi menjadi semacam anestesi politik. Ia adalah pelukan hangat di ruang publik yang dirancang untuk meredam riak kecurigaan, menjaga stabilitas transisi, dan memberikan rasa aman bagi bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Prabowo, sebagai ksatria utama di panggung yang baru, menempatkan dirinya sebagai penerus yang beretika, mengamankan barisan massa dan loyalis masa lalu agar tidak berbalik menjadi badai yang merusak tatanan.
Namun, di balik layar panggung yang benderang itu, bergeliatlah mesin-mesin intelijen dalam wujudnya yang paling klandestin. Peristiwa terungkapnya penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah elite politik, yang diduga diorkestrasikan oleh jenderal-jenderal di bawah bayang-bayang kekuasaan Listyo Sigit Prabowo, adalah antitesis yang tajam dari kemesraan retoris di atas mimbar. Penyadapan ini adalah dialek dari ruang sunyi; sebuah bentuk asimetri informasi di mana rahasia diisap secara diam-diam untuk dijadikan komoditas kuasa. Manuver jenderal-jenderal yang bergerak secara rahasia ini dapat dibaca sebagai residu dari jejaring kekuasaan lama yang mungkin enggan melepaskan cengkeramannya, memandang informasi sebagai senjata pamungkas untuk mengontrol arah angin atau bahkan menyandera pemegang otoritas yang baru.
Bagaimana kita membedah paradoks antara puji-pujian di bibir dan telinga-telinga gaib yang menguping di ruang gelap? Di sinilah letak kecerdasan asertif dari komunikasi politik sang Presiden. Dengan tetap memelihara narasi penghormatan kepada Jokowi, Prabowo sesungguhnya sedang melokalisasi arena konflik. Ia memisahkan secara tegas antara sang patron lama dengan bidak-bidak aparat yang kini tersandung jerat hukum. Kalimat “Hidup Jokowi” menjelma menjadi pagar batas tak kasatmata; siapa pun yang melintasi pagar itu dan melakukan makar informasi—termasuk melalui spionase domestik—akan dilucuti dan dihancurkan, bukan sebagai musuh politik masa lalu, melainkan murni sebagai pelanggar hukum negara.Ini adalah strategi containment (pembendungan) yang direkayasa dengan sangat elegan: merangkul simbol kekuasaan masa lalu dengan kata-kata puitis, seraya menggunakan instrumen negara secara presisi untuk memotong tentakel-tentakel bayangan yang mengancam kedaulatannya.
Pada akhirnya, lakon “Hidup Jokowi” di tengah pusaran badai penyadapan adalah simfoni kontradiksi yang menawan. Ia mengajarkan kita bahwa dalam gelanggang politik tingkat tinggi, suara yang paling nyaring sering kali dilantunkan untuk menyamarkan langkah kaki yang paling sunyi. Sang Presiden mempertontonkan bahwa kedewasaan berkuasa adalah kemahiran untuk tersenyum di bawah lampu sorot, sementara di ruang gelap, pedang hukum bekerja membongkar jaring pengkhianatan tanpa perlu memantik kobaran perang terbuka. Di balik untaian kata yang manis dan puitis, bersemayam kalkulasi kekuasaan yang sedingin es, presisi, dan tak kenal ampun.
Untuk melihat kembali momen bersejarah ketika orasi penghormatan ini disampaikan, Anda dapat menyimak cuplikan pidato dalam Pidato Prabowo Menyuarakan Dukungan untuk Jokowi. Rekaman ini memberikan gambaran nyata mengenai intonasi dan atmosfer politik yang terbangun saat retorika tersebut diserukan kepada publik.
Di altar kekuasaan, informasi adalah mata uang yang nilainya melampaui emas, dan rahasia adalah senjata pembunuh massal yang paling mematikan. Skandal dugaan penyadapan terhadap lebih dari 6.000 nomor seluler, yang menyasar eselon tertinggi negara hingga sang Presiden—membuka selubung gelap tentang bagaimana perang asimetris dimainkan di jantung republik. Ketika nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan lingkarannya dikaitkan dengan operasi klandestin berskala raksasa ini, kita tidak lagi sekadar membicarakan pelanggaran privasi.
Jika ingin membedah sebuah anatomi ambisi politik sebagaimana dilontarkan dalam diskursus publik dan analisis pengamat seperti Margarito Kamis, diduga memiliki desain akhir yang jauh lebih besar: memanipulasi takdir kursi kepresidenan dan wakil presiden. Ketika diletakkan pisau bedah analisis pada motif di balik jaring laba-laba penyadapan ini. Angka 6.000 bukanlah sekadar operasi intelijen acak; itu adalah sebuah Panopticon politik. Memantau ribuan simpul komunikasi berarti memetakan anatomi kekuatan lawan dan kawan secara real-time: mengetahui siapa bertemu siapa, apa kelemahan finansial elite, skandal apa yang disembunyikan, dan bagaimana faksi-faksi politik bermanuver.
Dalam dramaturgi politik, operasi semacam ini bertujuan untuk mengumpulkan kompromat (materi kompromistis atau kartu truf) yang dapat digunakan untuk menyandera kehendak para pemegang keputusan atau menghancurkan karakter target secara sistematis.Terkait dengan hipotesis bahwa penyadapan ini adalah prakondisi untuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, atau bahkan mendongkel dwitunggal kepemimpinan nasional, analisis politik komunikasi memandangnya melalui kacamata skenario “kudeta senyap” (creeping coup). Jika seorang tokoh atau faksi menguasai seluruh kartu rahasia elite politik, mereka memiliki daya tawar absolut.Ada dua skenario utama yang dapat dikaji dari manuver intelijen bayangan ini:
Skenario Pertama, Penggulingan Sang Pewaris (Gibran)
Posisi wakil presiden sering kali dianggap sebagai titik rentan (Achilles’ heel) dalam sebuah pemerintahan, terutama jika terdapat faksi-faksi yang merasa teralienasi dari distribusi kekuasaan yang baru. Jika penyadapan tersebut diarahkan untuk mencari cacat hukum, kelemahan administratif, atau manuver politik yang fatal dari lingkaran terdekat Gibran, informasi tersebut dapat dirakit menjadi amunisi untuk menciptakan krisis legitimasi publik. Tujuannya adalah memaksa terjadinya pengunduran diri secara “sukarela” di bawah tekanan skandal besar, atau memicu proses pemakzulan konstitusional di parlemen dengan bermodalkan data intelijen yang dibocorkan secara terukur. Dalam ruang hampa kekuasaan (power vacuum) itulah, tokoh yang memegang kendali informasi dan jejaring aparat akan tampil sebagai “penyelamat” atau kandidat pengganti yang tak terelakkan.
Skenario Kedua, Sabotase Puncak Eksekutif
Hipotesis yang lebih radikal, yang beririsan dengan analisis makar atau pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional, adalah persiapan untuk meruntuhkan Presiden Prabowo dan wakilnya sekaligus. Menyadap seorang kepala negara yang sah bukanlah sekadar kelancangan; itu adalah upaya untuk mematikan langkah panglima tertinggi sebelum ia melangkah. Dengan menyadap Presiden, dalang operasi dapat mengantisipasi setiap kebijakan strategis, rotasi perwira militer dan kepolisian, hingga strategi politik istana. Jika krisis berskala nasional—baik ekonomi maupun sosial—berhasil direkayasa, faksi yang memegang data intelijen ini dapat menggunakan rahasia-rahasia elite untuk membelah loyalitas parlemen, membungkam perlawanan, dan memuluskan jalan menuju tampuk kekuasaan tertinggi dengan kedok penyelamatan negara.
Kendati demikian, dalam kacamata netralitas sejarah politik, manuver semacam ini selalu berwajah ganda. Di satu sisi, ia adalah wujud dari sindrom post-power atau ketakutan kehilangan cengkeraman dari entitas lama yang mencoba merekayasa keberlanjutan pengaruhnya dengan cara-cara Machiavellian. Penyadapan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penguasa baru tetap berada di bawah kendali bayang-bayang mereka. Di sisi lain, kegagalan operasi ini dan terbongkarnya skandal ke ruang publik justru memberikan momentum emas bagi Presiden Prabowo untuk melakukan purifikasi aparatur negara, mengamputasi duri dalam daging, dan mengonsolidasikan kekuasaannya tanpa perlu terlihat otoriter.Panggung politik pada akhirnya selalu menjadi arena bagi tragedi-tragedi ambisi.
Dugaan penyadapan ini entah murni untuk pertahanan diri faksi tertentu dari jerat hukum atau benar-benar sebuah rancang bangun makar tingkat tinggi membuktikan satu hukum besi kekuasaan: mereka yang terbiasa menenun kuasa di dalam bayang-bayang, sering kali lupa bahwa ketika lampu utama panggung dinyalakan oleh sang pemegang mandat sejati, bayang-bayang itu sendirilah yang akan pertama kali hangus terbakar. Ambisi untuk menggenggam takdir negara melalui telinga-telinga yang mencuri dengar, pada gilirannya, harus berhadapan dengan pedang konstitusi yang tidak mengenal kompromi. (*)
