Dr.M.A.Dalmenda.M.Si
(Dosen Komunikasi Politik Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unand)
Di senjakala politik yang tak pernah benar-benar terlelap, Jakarta kembali disuguhkan sebuah epos tentang kekuasaan dan pelepasannya. Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk menanggalkan jubah Wakil Presiden bukanlah sekadar pergeseran bidak catur dalam permainan negara, melainkan sebuah pergantian babak yang memaksa sejarah untuk menulis ulang lakonnya.
Ketika takhta itu dilepaskan dengan legowo sebuah kebesaran hati untuk turun gelanggang tanpa perlawanan destruktif peristiwa ini menjelma menjadi teks terbuka yang kaya akan tafsir moral dan politik. Sikap ini beresonansi kuat dengan kearifan lengser keprabon, membuktikan bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan hak milik yang harus digenggam hingga buku-buku jari memutih.
Kendati demikian, jika kita menguliti fenomena ini melepasi jubah sastranya, mimbar-mimbar akademik pun turut menggemakan dialektika yang tak kalah tajam. Peristiwa ini bukan sekadar romansa politik, melainkan sebuah laboratorium hidup yang mengundang pisau bedah dari berbagai disiplin ilmu.
Dari altar Hukum Tata Negara, pengunduran diri ini adalah sebuah ujian bagi supremasi konstitusi. Hukum tata negara memandang kekosongan ini bukan sebagai jurang anarki, melainkan sebagai mekanisme transisi yang terukur. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara matematis dan yuridis menitahkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus bersidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang diajukan oleh Presiden. Dalam optik ini, langkah legowo tersebut menghidupkan kembali roh rasionalitas hukum (rational-legal authority), menjauhkan negara dari krisis legitimasi yang sering kali membayangi transisi kekuasaan yang dipaksakan.
Beralih pada teropong Ilmu Politik dan Sosiologi Kekuasaan, keputusan ini dapat dibaca melalui teori “Sirkulasi Elit” dari Vilfredo Pareto. Mundurnya sang Wapres mempercepat rotasi sirkulasi tersebut, mendobrak kemacetan regenerasi di pucuk pimpinan. Lebih dalam lagi, sosiologi politik melihat sikap legowo ini sebagai sebuah antitesis terhadap “patrimonialisme” ala Max Weber, sebuah sistem di mana kekuasaan dianggap sebagai warisan atau properti pribadi. Dengan melepaskan jabatan itu secara sukarela, terjadi proses dekonstruksi sakralisasi kekuasaan, memberikan ruang bagi Presiden Prabowo untuk melakukan rekonfigurasi koalisi (coalition realignment) yang lebih stabil, rasional, dan berbasis pada kinerja institusional, bukan semata pada utang budi politik masa lalu.
Sementara itu, dari bilik Psikologi Politik, sikap legowo ini dianalisis sebagai manifestasi dari kecerdasan emosional tingkat tinggi dan ego dissolution (pelarutan ego). Pemimpin yang mengidap sindrom hubris (kesombongan akibat kekuasaan) akan mengalami disonansi kognitif jika harus turun takhta. Namun, pengunduran diri yang sukarela mengubah skema kognitif publik; ia bukan lagi dilihat sebagai figur yang haus kuasa, melainkan sebagai martir stabilitas. Secara psikologis, ini adalah langkah rebranding yang brilian sebuah pengorbanan yang justru mengakumulasi modal sosial dan simpati publik untuk investasi politik di masa depan.
Kini, ketika konstitusi mengharuskan Presiden mengajukan nama pengganti, kalkulasi politik berpusar pada nama-nama besar. Muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sang pewaris trah biru yang memadukan kedisiplinan militer dengan pesona kepemimpinan modern. Di sudut yang lain berdiri Puan Maharani, sosok matriark yang membawa kekuatan parlemen dan kematangan lobi tingkat tinggi. Dari lingkaran loyalis, Sufmi Dasco Ahmad menyeruak sebagai arsitek politik tanpa lelah. Sementara di batas cakrawala yang berbeda, siluet Anies Baswedan turut membayang, menawarkan kecerdasan retoris untuk menjahit kembali kutub-kutub bangsa.
Namun, telaah paling mendalam justru hadir ketika Antropologi Budaya mempertemukan rasionalitas politik modern ini dengan kearifan lokal, khususnya filsafat kepemimpinan Minangkabau. Dalam kajian antropologi struktural, sistem kepemimpinan Minang tidak mengenal model hierarki absolut yang otokratis, melainkan model kepemimpinan yang terdistribusi dan egaliter. Pemimpin di Minangkabau adalah primus inter pares, ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Falsafah “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” menuntut bahwa kepemimpinan harus berakar pada keseimbangan kosmis dan moralitas yang transenden.
Orang Minang membagi pilar kepemimpinan dalam tatanan Tungku Tigo Sajarangan. Secara antropologis, ini adalah representasi checks and balances kultural. Sang pengganti ideal haruslah merengkuh tiga dimensi api peradaban: ia dituntut memiliki kebijaksanaan seorang Niniak Mamak (pelindung umat yang mengayomi), keteguhan moral seorang Alim Ulama (penerang jalan yang menjaga batas etika), dan kecerdasan intelektual seorang Cadiak Pandai (teknokrat pemecah masalah).
Sastra lisan Minangkabau mensyaratkan bahwa kandidat yang patut diajukan harus memenuhi janji “Tumbuahnyo ditanam, tingginyo dianjuang, gadangnyo diamba”. Ia membesar karena akar kualitas integritasnya yang menembus tanah pengabdian, bukan sekadar warisan pusaka atau privilese nama.
Lebih dari itu, secara yuridis-kultural, ia yang kelak mendampingi Presiden haruslah sosok yang memegang presisi keadilan absolut. Keputusan yang keluar dari lisannya harus “manimbang samo barek, maukua samo panjang, mambilai samo laweh”—menimbang sama berat, mengukur sama panjang, dan membelah sama luas. Ketika kebenaran diuji, ia pantang memalingkan wajah, “tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dikampihkan”. Keteguhannya harus setangguh karang, “walau dibujuak ameh jo perak, indak bakucak lahia jo batin”, tak tergoyah oleh kilau duniawi.
Pada akhirnya, sintesis antara kajian akademik dan kearifan sastrawi Minangkabau ini melahirkan sebuah kesimpulan yang utuh. Siapapun di antara AHY, Puan, Dasco, atau Anies yang kelak ditunjuk oleh pena emas Presiden Prabowo, sejarah dan ilmu pengetahuan akan menuntut lebih dari sekadar kepiawaian bertransaksi kuasa. Mundurnya Gibran dengan segala kebesaran hati telah menetapkan standar moral dan preseden tata negara yang baru.
Republik ini sedang berlayar di tengah badai zaman, dan ia membutuhkan bukan sekadar bayang-bayang pelengkap, melainkan seorang Penghulu bangsa. Seseorang yang secara rasional mampu menjaga stabilitas, secara psikologis matang, dan secara kultural setia “bajalan di nan luruih, bakato di nan bana”, menuntun kapal besar ini dengan anggun menuju pantai harapan yang dicita-citakan. Semoga NKRI terjaga dengan pilihan terbaik, pilihan jatuah pado dinan patut diantaro dinan mungkin …! (*)
