PADANG — Sepuluh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera sepakat mengakhiri pendekatan pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri. Melalui komitmen bersama bertajuk “Mufakat Tuah Sakato”, para pemimpin daerah di Pulau Andalas ini bertekad menyatukan perencanaan ekonomi dan mempercepat integrasi infrastruktur lintas wilayah.
Kesepakatan strategis yang mengusung semangat filosofi Minangkabau, “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama” tersebut resmi ditandatangani dalam ajang Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) Tahun 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa potensi besar Sumatera—mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, energi, hingga pariwisata—selama ini belum memberikan daya ungkit maksimal karena belum ditopang konektivitas wilayah yang terintegrasi.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” tegas Mahyeldi saat membuka acara.
Menurut Mahyeldi, persoalan krusial seperti kelancaran rantai pasok barang, akses pasar, dan pengembangan kawasan industri tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial oleh masing-masing provinsi. Oleh karena itu, ia mendorong penyusunan cetak biru pembangunan terpadu yang melibatkan seluruh 10 provinsi di Sumatera untuk diusulkan langsung ke pemerintah pusat melalui Bappenas agar masuk dalam prioritas kebijakan nasional.
Percepatan Trans Sumatera dan Infrastruktur Tangguh Bencana
Dalam dokumen “Mufakat Tuah Sakato”, penguatan konektivitas darat, laut, dan rel menjadi sorotan utama. Para gubernur sepakat mendorong percepatan pembangunan Kereta Trans Sumatera serta optimalisasi pelabuhan dan layanan Tol Laut. Integrasi moda transportasi ini dinilai krusial tidak hanya untuk memperlancar mobilitas logistik, tetapi juga efektif meredam laju inflasi antardaerah.
Selain itu, Mahyeldi mengingatkan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Mengingat kerentanan geografis Sumatera, kerusakan jalur utama akibat bencana kerap melumpuhkan distribusi bahan pokok dan aktivitas ekonomi. Penyediaan jalur alternatif pun disepakati menjadi bagian wajib dalam perencanaan wilayah ke depan.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur, tapi juga sosial dan ekonomi,” ujar Mahyeldi.
Kebijakan Berbasis Data dan Evaluasi Ketat
Di sektor tata kelola, kesepakatan ini mewajibkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta indikator PDRB sebagai rujukan utama dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Mahyeldi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh sekadar berhenti pada angka pertumbuhan statistik, melainkan harus nyata membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Agar komitmen ini tidak sekadar menjadi dokumen seremonial, seluruh provinsi menyepakati mekanisme pengawasan ketat. Evaluasi pelaksanaan rekomendasi akan dilakukan minimal setiap enam bulan sekali di tingkat provinsi, serta setidaknya setahun sekali di tingkat regional Sumatera.
Rangkaian sinergi ini akan terus berlanjut secara estafet, di mana Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan sebagai tuan rumah Konreg PDRB-ISE 2027, disusul Provinsi Jambi pada tahun 2028.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri sejumlah pemangku kebijakan tingkat nasional, di antaranya Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud; Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kemenkeu Dr. Subandono, SE, M.Sc; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Andy Setyo Biwado; Executive Vice President of Strategic Business Growth PT KAI Ir. Bernike Christiawan, S.T., IPM., MIRSE., ASEAN Eng; serta jajaran perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera. (adpsb/rmz/bud)
