Oleh: Drs. H.M Khudri, M.Pd
(Wakil Ketua PWI Sumatera Barat, Kadisosnaker Agam 2011-2017)
Tulisan ini diterbitkan sebagai sumbangan pemikiran pada Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Mr. Assaat Datuk Mudo, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumatera Barat, hari ini, Senin, 16 November 2026, di Padang.
Ada sebuah pertanyaan yang selalu membuat saya resah setiap kali saya mengajar sejarah, waktu masih aktif menjadi guru atau berdiskusi dengan teman-teman wartawan. Saya bertanya, siapa saja presiden Indonesia? Hampir semua menjawab dengan cepat: Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Jawaban itu tidak salah. Tetapi jawaban itu tidak lengkap. Dan ketidaklengkapan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari sejarah yang ditulis secara tidak jujur.
Sejarawan Asvi Warman Adam dalam bukunya Membongkar Manipulasi Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kompas tahun 2009, mengingatkan kita dengan sangat tajam bahwa ada dua nama lagi yang pernah memimpin Indonesia, tetapi namanya tidak pernah disebut dalam daftar resmi presiden Indonesia. Dua nama itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat Datuk Mudo. Kata Asvi, seandainya tidak ada kedua orang ini, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 belum tentu dapat diakui bangsa-bangsa lain sebagai sebuah negara. Pernyataan itu bukan sekadar pujian. Itu adalah fakta sejarah yang bisa dibuktikan dengan dokumen.
Tulisan ini saya fokuskan pada salah satu dari dua nama itu, Mr. Assaat. Karena Assaat adalah putra Minangkabau, lahir di Kampung Pincuran Landai, Kanagarian Kubang Putih, Banuhampu, Agam, pada 18 September 1904. Ia lahir dari keluarga yang sederhana, tetapi keluarganya adalah keluarga yang taat beragama dan cinta pada pendidikan. Pendidikan pertamanya adalah di Sekolah Agama Adabiah di Padang, sekolah agama pertama di Sumatera Barat yang menggunakan sistem kelas dengan meja dan kursi, bukan lagi sistem surau tempat murid duduk bersila mengelilingi gurunya. Dari sekolah inilah cara berpikir Assaat dibentuk: ia religius, tetapi ia juga terbuka pada pembaruan.
Perjalanan pendidikan Assaat selanjutnya adalah perjalanan yang berliku, dan dari situlah kita bisa melihat watak dasarnya. Setelah menamatkan MULO di Padang, ia masuk STOVIA, sekolah dokter untuk pribumi. Tetapi ia keluar, karena jiwanya tidak terpanggil menjadi dokter. Ia pindah ke AMS, lalu ke Rechts Hoge School di Jakarta. Di sekolah hukum inilah ia mengalami peristiwa yang sangat menentukan. Ia tidak diluluskan oleh profesornya, bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia ketahuan aktif dalam organisasi politik Partindo. Bagi kebanyakan mahasiswa, tidak lulus mungkin adalah akhir dari segalanya. Bagi Assaat, itu adalah awal dari pembuktian. Ia meninggalkan Indonesia, pergi ke Belanda, dan akhirnya memperoleh gelar Meester in de Rechten, atau Mr., dari Universitas Leiden. Ia membuktikan bahwa ia bisa dikalahkan di Jakarta, tetapi ia tidak bisa dikalahkan dalam cita-citanya.
Ketika ia pulang ke Indonesia tahun 1939, ia membuka praktik advokat di Jakarta. Pada masa Jepang, ia menjadi Camat Gambir, lalu Wedana Mangga Besar. Tetapi yang lebih penting dari jabatan-jabatan itu adalah jejak organisasinya. Sejak muda, Assaat sudah berorganisasi. Ia memulai kariernya melalui Jong Sumatranen Bond, organisasi pemuda Minangkabau yang didirikan pada 9 Desember 1917 dengan tujuan menghapus perasaan kesukuan dan berpikir secara nasional. Ketika Jong Sumatranen Bond melebur menjadi Indonesia Muda bersama organisasi pemuda lainnya setelah Sumpah Pemuda 1928, Assaat duduk sebagai Bendahara I Komisi Besar Indonesia Muda. Namanya tercantum dalam Piagam Indonesia Muda, bersama Muhammad Yamin, Adnan Gani, dan tokoh-tokoh lainnya. Artinya, Assaat telah berjuang untuk persatuan Indonesia sejak tahun 1928, tujuh belas tahun sebelum Proklamasi. Ia bukan orang yang baru ikut-ikutan setelah Indonesia merdeka. Ia adalah orang yang ikut merumuskan Indonesia itu sendiri.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Assaat tidak langsung menjadi presiden. Ia menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, atau BPKNIP, dari tahun 1946 sampai 1949. Jabatan ini sekarang sama dengan Ketua DPR. Tetapi pada masa revolusi, jabatan ini jauh lebih berat. BPKNIP adalah parlemen revolusi yang harus bekerja dalam keadaan perang, berpindah-pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, ke Purwokerto, kembali ke Yogyakarta, ke Solo, ke Malang, dan kembali lagi ke Yogyakarta, karena Belanda terus menyerang. Di bawah pimpinan Assaat, BPKNIP mengeluarkan resolusi yang menyatakan hanya Republik Indonesia yang berdaulat atas seluruh Indonesia. Di bawah pimpinan Assaat pula, BPKNIP mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer, agar Indonesia tidak terlihat seperti negara yang dipimpin seorang diktator, dan agar Indonesia bisa mendapatkan pengakuan dunia internasional.
Yang paling menentukan adalah sidang yang dipimpin Assaat pada 7 sampai 15 Desember 1949 di Yogyakarta. Sidang itu adalah sidang untuk membahas hasil Konferensi Meja Bundar. Sidang itu berjalan alot selama tujuh hari. Banyak peserta yang menolak hasil KMB karena dianggap merugikan Indonesia. Tetapi delegasi KMB yang dipimpin Mohammad Hatta menyatakan bahwa hasil itu adalah yang terbaik yang bisa didapatkan. Akhirnya keputusan diambil dengan pemungutan suara. Dari 320 anggota yang hadir, 226 menerima, 62 menolak, dan 31 keluar sidang. KMB diterima. Jika Assaat tidak memimpin sidang itu dengan sabar dan tegas, KMB bisa gagal. Jika KMB gagal, Belanda tidak akan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Jika Belanda tidak menyerahkan kedaulatan, Indonesia tidak akan diakui dunia. Di sinilah letak kontribusi besar Assaat yang sering dilupakan: ia adalah orang yang memimpin pengesahan pengakuan kedaulatan Indonesia.
Tetapi perjuangan Assaat tidak berhenti di situ. Setelah KMB disetujui, Indonesia berubah menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat, atau RIS. Soekarno menjadi Presiden RIS, Hatta menjadi Perdana Menteri RIS. Republik Indonesia sendiri hanya menjadi negara bagian dari RIS, berpusat di Yogyakarta. Terjadi kekosongan kekuasaan di Republik Indonesia. Soekarno kemudian menunjuk Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949. Pelantikan dilakukan pada 27 Desember 1949 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam sambutannya, Soekarno menyebut Assaat sebagai patriot sejati. M. Fuad Nasar dalam tulisannya yang berjudul _Mr. Assaat Penjaga Proklamasi Era RIS_ menyebut Assaat dengan istilah yang sangat tepat: Penjaga Negara Proklamasi. Karena memang Assaat yang menjaga Republik Proklamasi 1945, saat Soekarno dan Hatta sudah pindah menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS.
Selama menjadi Pemangku Jabatan Presiden, Assaat tidak mempertahankan kekuasaannya. Sebaliknya, ia justru memperjuangkan agar RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, ia dengan ikhlas menyerahkan kekuasaannya kepada Soekarno, agar Indonesia kembali bersatu. Inilah yang membedakan Assaat dengan banyak pemimpin lainnya. Ada banyak orang yang setelah memegang kekuasaan, tidak mau melepaskannya. Assaat sebaliknya. Ia memegang kekuasaan tertinggi, lalu ia serahkan kembali demi persatuan bangsa. Ia lebih mencintai persatuan Indonesia daripada jabatannya sendiri.
Kita juga tidak boleh melupakan bahwa Assaat pernah merasakan pahitnya pengasingan. Pada 19 Desember 1948, saat Agresi Militer Belanda II, Assaat sedang akan sidang di Jalan Malioboro. Ia tidak lari. Ia pergi ke Gedung Agung, tempat Soekarno berada. Di sana ia ikut ditangkap dan diasingkan ke Bangka bersama Hatta, Mohamad Roem, dan tokoh-tokoh lainnya. Saat ia diasingkan, istrinya Roesiah meninggal dunia di Jakarta. Ia tidak bisa melihat istrinya untuk terakhir kalinya. Tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap berjuang sampai bebas pada 6 Juli 1949. Marthias Duski Pandoe, wartawan senior Kompas, dalam tulisannya yang berjudul _Mr. Assaat Presiden RI ke-3_ yang dimuat dalam antologi _Jernih Melihat Cermat Mencatat_, menggambarkan Assaat sebagai sosok yang sangat sederhana. Peci beludru tidak pernah lepas darinya. Berjalan kaki atau bersepeda adalah hal yang biasa, bahkan saat ia sudah menjadi pejabat. Ia wafat pada 16 Juni 1976 di Jakarta, dalam kesederhanaan, tetapi dimakamkan dengan upacara kebesaran militer.
Jika kita membaca buku yang ditulis Assaat sendiri, _Hukum Tata Negara Republik Indonesia Dalam Masa Peralihan_ yang terbit tahun 1947, kita akan semakin memahami bahwa Assaat bukan hanya politisi, tetapi juga ahli hukum tata negara. Buku itu berisi tentang struktur kenegaraan Republik Indonesia: UUD, Presiden, Badan Legislatif, Pemerintah, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Buku itu ditulis saat ia masih menjadi Ketua BPKNIP. Artinya, ia adalah orang yang merumuskan sendiri bagaimana negara Indonesia harus berjalan. Dan dalam buku Memoar Mr. Assaat Datuk Mudo yang ditulis Nur Fajar Absor tahun 2020, diceritakan dengan jelas bagaimana Assaat mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada tahun 1949 sampai 1950, masa yang paling genting dalam sejarah kita.
Lalu, mengapa Assaat tidak menjadi Pahlawan Nasional sampai sekarang? Salah satu jawabannya adalah karena literatur tentang Assaat sangat sedikit. Tidak ada buku biografi tebal tentang Assaat, seperti biografi Soekarno atau Hatta yang beratus-ratus halaman. Itulah yang membuat Assaat hampir dilupakan. Tetapi seminar nasional yang diselenggarakan Dinsos Sumbar dan MSI Sumbar hari ini adalah kesempatan untuk mengisi kekosongan itu. Seminar ini bukan hanya untuk mengenang satu orang. Seminar ini adalah untuk meluruskan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya. Dan Assaat adalah salah satu pahlawan yang sudah terlalu lama kita lupakan.
Sudah saatnya kita kembalikan nama Assaat ke tempat yang seharusnya: di deretan Pahlawan Nasional Indonesia. Karena tanpa Assaat, tanpa Sjafruddin, tanpa para pejuang BPKNIP dan PDRI, Republik Indonesia mungkin sudah tamat pada tahun 1949. Dan jika Republik sudah tamat, kita tidak akan pernah merasakan Indonesia seperti yang kita rasakan hari ini.
