BNPB saat ini, lanjutnya, sedang mempersiapkan 7 Balai Besar se-Indonesia yakni, Kota Padang-Sumbar, Sidoarjo-Surabaya, Kupang-NTT, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Gorontalo, Ambon-Maluku, dan Biak atau Morowali-Papua.
“Tapi kita berharap, Balai Besar di Padang ini nantinya dijadikan rule model dan pilot project untuk 6 Balai Besar daerah lain itu,” imbuhnya.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyambut baik bahkan sangat mendukung pembangunan Balai Besar BNPB Regional Sumatera tersebut. Apalagi dinilai akan membawa dampak positif bagi Sumbar.
Kendati begitu, Pemprov Sumbar harus mendiskusikannya dengan DPRD Sumbar. Terutama, persoalan lahan milik provinsi yang dihibahkan ke vertikal pemerintah. Pihaknya bahkan berani mendukung secara penuh.
“Termasuk apa yang perlu kami support dari DPRD nantinya. Apakah akses jalan dan sanitasinya yang bisa kami bantu,” terangnya.
Selain itu, terkait penambahan lahan, harus ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan, tanpa harus menggusur lahan milik Dinas Pertanian Provinsi Sumbar yang sangat berdekatan dengan Balai Besar yang direncanakan.
Usai rapat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Zahermann beserta Karo SDM dan Umum BNPB, Eny Supartini, didampingi langsung Kelaksa BPBD Sumbar, Jumaidi meninjau cikal-bakal Balai Besar BNPB Regional Sumatera itu.Dalam peninjauan, Deputi V BNPB ini mengamati sarana-prasaran, serta gudang Logistik dan Peralatan.
Menurutnya, lokasi saat ini sangat strategis, sebab daerah hijau bencana, luas, serta jalur transportasi sangat mudah. Kendati begitu, ia berharap untuk sementara ini, harus ada sinergisitas antara BPBD Sumbar dan anggota UPT BNPB. Terutama dalam menjaga logistik, peralatan, kebersihan, dan keamanan pergudangan.
“Nanti kita usahakan untuk menyiapkan personel yang standbye di lokasi, agar gudang logistik kita tetap aman,” imbuh Jumaidi didampingi Indraveri, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumbar.
Diketahui, percepatan Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait. Baik Dinas Pertanian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Diskominfotik Sumbar, PUPR, OPD lainnya, dan masyarakat Sumbar. (*)
