“Saya menilai, sepertinya pemprov sudah mulai lepas tangan, dengan alasan data belum masuk dari kabupaten dan kota. Itu bukan alasan, karena kewenangan provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bisa memberi penekanan dan batas waktu pada kabupaten/kota, sehingga rakyat tidak menjerit menunggu seperti ini,” tegas Nurnas lagi.
Dari awal sebelum PSBB diberlakukan dan bantuan dampak covid-19 akan diberikan, Nurnas sudah mengatakan jangan jadikan hal ini untuk kepentingan politik, kasihan rakyat yang berharap akan bantuan tersebut.
“Tolong pikirkan perut rakyat, jangan berkutat pada sesuatu yang sepele, sehinga semua saling menyalahkan, rakyat tambah marasai juga,” tambahnya lagi.
Sampai saat ini, DPRD Sumbar juga tidak mendapat pemberitahuan dari gubernur, kemana saja anggaran atau dana penanganan covid-19 dipergunakan, padahal lembaga ini salah satu tugasnya adalah pengawasan. (mat)
