PADANG – Lemahnya koordinasi antara pemerintahn kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang akurasi data penerima bantuan dampak covid-19, membuat masyarakat kebingungan.
“Ini menunjukkan pemprov Sumbar sepertinya tidak punya taring dan kuku, untuk menekan percepatan data pada kabupaten dan kota, sehingga tidak ada batas waktu yang jelas kapan data harus sudah valid,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat yang juga Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar, HM. Nurnas, Selasa (28/4/2020).
Keterlambatan pemberian bantuan untuk 119.970 KK, dengan besar bantuan RP.600.000/bulan, menunjukkan Pemprov tidak memiliki database lengkap tentang kependudukan, dengan berbagai bagian, seperti data PKH data DTKS dan lainnya.
Sampai saat ini, baru 3 kota dan 1 kabupaten yang datanya sudah lengkap diserahkan ke provinsi yakni, Kota Pariaman 2.142 KK, Sawahlunto 665 KK, Padang Panjang 705 KK dan Agam 10.857 KK. Sementara 15 kabupaten/kota lainnya masih dalam pendataan.
“Semestinya, sebelum PSBB diberlakukan data dari kabupaten dan kota sudah ada, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian ketika diminta untuk melakukan pembatasan aktifitas,” tegas Nurnas.
Ditambahkannya, sebagai anggota DPRD Sumbar, ketika turun ke masyarakat, selalu ditanya masyarakat, kapan mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, dalam penaganan dampak covid-19.
