Menurutnya dalam masa pandemiAPBN dan APBD menjadi motor penggerak perekonomian. Percepatan serapan anggaran harus dilakukan, tidak boleh terkendala keragu-raguan masalah hukum.
“Jadi kalau ada ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang jadi PPK, ada keraguan hukum dalam langkah tugas membelanjakan dana APBN dan APBD silahkan berkoordinasi dengan jaksa yang ditugaskan di sini,” ujarnya.
BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR
PADANG – Sempat hilang tenggelam saat mandi-mandi di Sungai Ngungun Tarak, Kelurahan Balai Gadang, Koto…
PADANG – Seorang mahasiswa tenggelam saat mandi-mandi bersama teman-temannya di Sungai Lubuk Minturun, Koto Tangah,…
PADANG – Menandai penutupan Masa Sidang I dan pembukaan Masa Sidang II tahun 2024, Dewan…
PADANG – Kenaikan harga emas perhiasan di Kota Padang belakangan ini cukup signifikan, terutama untuk…
PADANG – Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berbasis Tes ( SNBT) di Universitas…
PADANG – Kondisi Sumatra Barat yang berada pada peringkat 34 dari 33 provinsi di Indonesia…
