PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pembahasan tersebut ditandai dengan penyampaian nota penjelasan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (16/10).
Regulasi yang diinisiasi Komisi V DPRD Sumbar ini dirancang untuk memperkuat tata kelola keolahragaan daerah, mulai dari sistem pembinaan, pengembangan prestasi, hingga kepastian jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi para atlet purnatugas.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman menegaskan, perubahan regulasi ini sangat mendesak demi menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan aturan nasional terbaru. Tujuannya untuk memperbarui regulasi lama, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2017 agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
“Kita tidak ingin pembangunan sektor olahraga di Sumbar hanya berorientasi pada pencapaian medali,” ujar Lazuardi.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, fokus utama pembaruan regulasi ini terletak pada pengentasan persoalan klasik, yakni ketidakpastian masa depan para atlet saat masa keemasan mereka berakhir.
Selama ini, perhatian besar kerap diberikan saat atlet menorehkan prestasi di gelanggang pertandingan, tetapi mereka dibiarkan menghadapi kerentanan ekonomi dan sosial setelah purnatugas.
“Melalui perda yang baru, daerah wajib memberikan perlindungan hukum, penghargaan, serta jaminan kesejahteraan yang layak dan berkesinambungan sebagai bentuk apresiasi konkret atas kontribusi mereka,” kata Lazuardi menegaskan.
Guna mewujudkan ekosistem keolahragaan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan, draf hukum ini menitikberatkan pada empat pokok pembaruan. Pokok pertama mencakup implementasi DBON yang diturunkan ke tingkat lokal menjadi Desain Olahraga Daerah (DOD) berbasis potensi wilayah.
Kedua, penguatan pembinaan usia dini dengan mengintegrasikan kelas olahraga dari jenjang SD hingga SMA di bawah koordinasi Dinas Pendidikan. Ketiga, pemanfaatan sport science, integrasi teknologi, serta optimalisasi industri olahraga sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi baru.
Terakhir, regulasi ini memastikan pemenuhan hak fasilitas dan jaminan kesejahteraan bagi atlet penyandang disabilitas.
Sebelum melangkah ke podium rapat paripurna, usulan hukum ini telah melewati tahapan penyiapan yang cukup panjang. Pihak legislatif tercatat telah menyelesaikan kajian komprehensif bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), merampungkan proses harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, serta mematangkan materi bersama tim perumus.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, aturan penyelenggaraan keolahragaan ini masuk sebagai salah satu dari lima ranperda usul prakarsa atau DPRD, dari total 11 target program legislasi daerah yang terangkum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Sumbar Tahun 2026.(*)
