Sebelumnya, upaya menuntaskan pembebasan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru kembali terkendala. Karena PIP melalui kuasa hukumnya sudah mengirimkan somasi bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman selaku pelaksana pembebasan lahan. Lahan PIP itu berada pada ruas 0 KM sampai KM 4,2.
PIP dalam hal itu menuntut nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh tim pembebasan lahan agar disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di lahan mereka. Karena pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh PIP nilai NJOP Rp335.000/meter. Sementara
Sementara dari angka yang ditetapkan oleh tim appraisal nilai tanah lahan PIP hanya Rp50 ribu/meter. Angka itu sangat jauh berbeda dengan NJOP yang tertera pada PBB.
Accounting Manager PIP, Bethendri dalam kesempatan itu mengatakan sejatinya PIP tetap mendukung program pemerintah. Dukungan itu sepanjang semuanya dalam koridor hukum yang ada.
“Kami melihat ini bukan nilai yang layak lagi, ini jelas menjadi pertanyaan bagi pemegang saham kami,”sebutnya didampingi kuasa hukumnya, Roni Rajo Batuah.
Dijelaskannya, lahan PIP yang terpakai dalam pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini ada sekitar 4 hektar. Jumlah itu berada pada ruas 0 kilomter hingga 4,2 kilometer. Setelah pertemuan, pihak mengaku tetap akan menempuh jalur hukum agar hak PIP terpenuhi.
Sebelumnya tol Padang-Pekanbaru melewati empat kecamatan dan 14 nagari di Padang Pariaman. Tol Padang-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017. Groundbreaking dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada 2025.
Jalan tol itu akan dibangun sepanjang 244 Km. Pembangunannya dilakukan dalam tiga tahap. Tahap I menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 km. Tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 km. Tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinan sepanjang 189 km.
Pembangunan akan melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Termasuk pembiayaannya. Pembangunan jalan tol juga mengalami sedikit perubahan dengan ditambahnya terowongan untuk memangkas jarak.
Sekitar 30 km jalan tol termasuk terowongan yang ada akan menekan pinjaman JICA hingga Rp 9,5 triliun. Sementara total kebutuhan dana untuk menyelesaikan jalan tol Padang- Pekanbaru adalah Rp78,09 triliun.
Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan menjadi hanya 4 jam bahkan bisa kurang. 104
