PADANG-Pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru untuk penentuan lokasi satu (Penlok) sudah mencapai 97,2 persen. Jumlah bidang yang bebas sebanyak 104 dari 129 bidang dibutuhkan.
Penlok satu ini berada pada ruas nol kilometer hingga 4,2 Km. “Pembebasan lahan yang 0-4,2 km hampir selesai tinggal 3 titik yang belum,”ungkap Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit kemarin.
Dikatakannya, kilometer 4,2-30 ada peralihan terace sekarang sedang dalam perbaikan desain di di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sementara, lokasi yang akan dibangun terowogan di Kabupaten Limapuluah Kota sudah dilakukan peninjauan oleh konsultan JICA, Jepang. Pembangunan dalam proses perencanaan.
Diungkapkannya, upaya pembebasan lahan tetap berjalan. Meski ada sejumlah tuntutan dari masyarakat, namun tidak menghalangi proses pembangunan.
Terakhirnya, persoalan pembebasan lahan pembangunan Pandang Industri Park (PIP) yang tidak terima nilai ganti rugi terlalu rendah.
Meski begitu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit memastikan pengerjaan pembangunan tetap berjalan. Karena PIP secara prinsip mendukung pembangunan tol Padang-Pekanbaru.
“Jadi prosesnya tetap jalan. PIP juga prinsipnya proyek tetap jalan. Kita juga mendukung upaya masyarakat dan PIP untuk mendapatkan haknya,”sebutnya.
Menurutnya apa yang dilakukan oleh PIP itu sah-sah saja. Bahkan, dirinya mengaku sedih, karena nilai tanah masyarakat ada yang dinilai lebih rendah dari harga tanah PIP Rp50 ribu/meter. Sedangkan tanah masyarakat ada yang dihargai Rp27 ribu/meter.
“Ini awalnya masalahnya adalah angka yang dikeluarkan tim appraisal. Mereka tim independen yang tidak mau merevisi hasil penetapannya. Kita sudah berjuang sampai ke Presiden, tapi angka itu tidak juga berubah, sekarang jadi masalah lagi,”ungkapnya.
Dikatakannya, dengan ada persoalan tanah PIP tersebut, pembangunan ruas tol Padang-Pekanbaru dari KM 0 sampai KM 4,2 ada persoalan pada tanah PIP. Kemudian ruas dari KM 4,2 KM ke KM 3.0 juga ada kendala. Ada beberapa lokasi di Kecamatan Enam Lingkung itu belum bisa dilakukan uji publik. Karena masayarakat menuntut janji Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupa pembangunan jalan.
“Masyarakat ada minta pembangunan jalan. Kita cari solusi, jika memang itu yang mengganggu yang tahun ini mestinya sudah pengerasan, ini dapat kita atasi dengan bantuan dari provinsi nanti,”sebutnya.
