PARIAMAN – Kota Pariaman sangat serius dalam penanganan angka stunting. Dimana penurunan stunting, telah menjadi indikator dalam sasaran pembangunan Pemerintah Kota Pariaman, dan tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman 2018-2023, dan di tahun 2022 ini, angka stunting berada di angka 10,4 persen, sesuai dengan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), dari Kementerian Kesehatan RI.
“Kita targetkan untuk tahun 2023, dapat kita turunkan menjadi 0 persen,” kata Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, saat menghadiri Rembuk Stunting, yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pariaman, bertempat di Hotel Safari Inn, Pantai Kata, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Senin (19/9).
“Sesuai dengan Tema yang kita ambil ‘Menurunkan prevalensi Stunting Kota Pariaman, menuju target indonesia emas 2045’, dan hal ini telah kita tunjukan dengan tren penurunan angka prevalensi stunting di Kota Pariaman, dimana di tahun 2013, menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013), angka prevalensi stunting sebesar 44 persen, dan di tahun 2021 berdasarkan hasil survey Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting Kota Pariaman berada 20,3 persen,” ujarnya.
Mardison mengatakan, dengan hasil tersebut, prevalensi stunting di Kota Pariaman, dari tahun 2013 sampai 2021, telah terjadi penurunan prevalensi stunting sebesar 23,7 persen, atau dengan rata-rata penurunan 3 persen setiap tahunnya, tentunya hal ini menjadi hal yang menggembirakan bagi Kota Pariaman, ucapnya.
“Statistik menunjukan adanya kemajuan yang bermakna dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Pariaman, karena itu kami, saya bersama dengan Pak Walikota Pariaman, Genius Umar, menargetkan untuk tahun depan, kita bisa menurunkan angka stunting menjadi 0 persen, dan mencapai target nasional untuk prevalensi stunting, dari 20,3 persen, menjadi 14 persen,” tukasnya.
Lebih lanjut Mardison menyebutkan ada berbagai program lintas OPD yang mendukung percepatan penurunan stunting untuk Tahun 2022 ini, mulai dari Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil, ibu menyusui dan Balita, Jaminan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat, Posyandu balita di setiap Desa/Kelurahan, Pendirian PAUD di setiap Desa/Kelurahan.
“Kita juga membuat program Revitalisasi Kader PKK dan Dasawisma, Rehab Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin, Penyedia Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), Jaminan Sosial dan bantuan sosial bagi keluarga miskin, Penyediaan Rumah Desa Sehat, Penyediaan jamban sehat untuk keluarga miskin, Peningkatan ketahanan pangan desa, Perluasan akses sanitasi sehat dan jaringan air bersih dan optimalisasi Bina Keluarga Balita (BKB),” terangnya.
Rencana dari lintas OPD ini, Mardison menuturkan, merupakan upaya kita untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dalam meningkatkan integrasi kegiatan antar OPD di Kota Pariaman pada tahun berjalan, atau satu tahun mendatang, dan ini harus dilakukan secara bersama, ulasnya.
“Karena itu, di Rembuk Stunting Kota Pariaman kali ini, kita juga menandatangani Komitmen bersama upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pariaman, mulai dari DPRD, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas se Kota Pariaman, sehingga apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan kebijakan yang telah kita keluarkan, dapat dilaksanakan oleh mereka semua, sehingga kita dapat mewujudkan menurunkan angka stunting dan angka prevalensi stunting di Kota Pariaman ini,” tutupnya.
Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora, Ketua Forum Kota Sehat Kota Pariaman, Perwakilan Forkopimda, Kepala OPD atau yang mewakili, Camat se Kota Pariaman dan Kepala Puskesmas se Kota Pariaman. (agus)
