Tanah Datar Bakal Laksanakan PPKM Mikro Hadapi Covid-19

Pertemuan untuk pelaksanaan PPKM berbasis mikro dipimpin Bupati Eka Putra. (ist)

BATUSANGKAR – Pemkab Tanah Datar mulai melaksanakan instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dengan mengumpulkan jajaran Forkopimda dan instansi vertikal.

Pada pertemuan dipimpin Bupati Eka Putra menghadirkan  Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 bersama Forkopimda Tanah Datar dan Padang Panjang, pimpinan  instansi vertikal, rektor IAIN  Batusangkar, MUI,  pimpinan OPD, camat, Forkopimca  dan walinagari baru-baru ini  di gedung Indojolito dan sebagian mengikuti secara daring.

Semua peserta mendukung kegiatan PPKM,  termasuk pembatasan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan.

Selain itu, selama bulan Ramadhan menegakan Kamtibmas seperti dengan melakukan patroli untuk membubarkan kerumunan remaja, dan knalpot racing yang menyebabkan terganggunya ibadah.

Baca Juga  IPPMI Gelar Festival Silek Minang

Menurut Bupati, adanya Instruksi dari Mendagri tentang PPKM berbasis mikro, tentu dengan mengoptimalkan peran satgas untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

“Mendagri telah tetapkan 25 provinsi termasuk Sumbar dengan mempertimbangkan zonasi. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Sumbar zonasi Tanah Datar berada  zona kuning,” tandasnya.

Diutarakan, untuk wilayah Tanah Datar agar mengaktifkan kembali posko mulai dari tingkat kabupaten sampai ke nagari dengan anggaran,  sesuai instruksi Mendagri yaitu kabupaten melalui dana APBD dan nagari melalui APB-nya.

Menurut Eka, dengan adanya satgas penanganan ini akan dapat menekan angka penambahan kasus positif dan status kuning tidak sampai ke merah bahkan steril dari pandemi virus corona.

Baca Juga  Sudah Dua Pekan Tim BPK Periksa Keuangan Tanah Datar

“Pada satgas dan semua elemen yang terlibat dapat berkomitmen untuk dapat menjalankan hingga ke lapisan terbawah, dan selalu intens dalam menanggapi informasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan dr. Yesrita Zedrianis diungkapkannya, berdasarkan informasi di lapangan salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan prokes. Selain, masih kurangnya keinginan masyarakat untuk memeriksakan diri untuk swab atau PCR jika mengalami gejala atau kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif.

Terkait vaksinasi, Yesrita menyebut untuk tenaga kesehatan sudah selesai, ASN, TNI Polri dan masyarakat masih menjalani tahapan. (ydi)