BUKITTINGGI – Kementerian UMKM Republik Indonesia menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro pada Jumat (9/10/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di balerong rumah dinas Walikota Bukittinggi itu dibuka langsung oleh Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza
Kegiatan yang dibingkai Program Kesejahteraan Rakyat (Prokesra) ini menjadi momentum krusial untuk mendorong pelaku usaha mikro naik kelas lewat jaminan legalitas dan kemudahan perlindungan bisnis.
Mengusung konsep terintegrasi, festival ini menghadirkan kemudahan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah, hingga Sinergi Layanan Terintegrasi dan Sinkronisasi Data (SAPA UMKM).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang UMKM RI, Regi Perdana, menyampaikan kegiatan ini diikuti sekitar 800 UMKM se-Sumatra Barat. Ia menjelaskan festival ini mempertemukan para pelaku usaha dengan kolaborator, pengambil kebijakan, hingga penerbit perizinan untuk mendorong UMKM tumbuh dan berdaya. Berbagai kegiatan interaktif, edukatif, dan solutif disajikan—mulai dari buka layanan terintegrasi, talkshow edukatif, penyerahan simbolis kemudahan dan perlindungan UMKM, pameran produk unggulan Sumatra Barat, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemprov Sumbar, Pemko Bukittinggi, BUMN, perbankan, lembaga perizinan, hingga seluruh pihak kolaborator yang telah menyukseskan kegiatan ini. Semoga menjadi amal kebaikan di sisi Tuhan,” tutur Regi.
Sementara itu, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat terhadap potensi UMKM di sumbar khususnya Kota Bukittinggi yang memiliki lebih dari 10.000 pelaku usaha mikro.
Ia juga memaparkan komitmen Pemko Bukittinggi dalam melakukan penataan kota ramah pejalan kaki (pedestrian) yang ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026. Langkah penataan trotoar, sistem drainase, hingga penggunaan batu paving/komblok ini dilakukan demi menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan yang menjadi pangsa pasar utama produk-produk UMKM lokal.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas manajemen, kemasan, serta kesiapan UMKM untuk merambah pasar.
Sedangkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan peran strategis UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian daerah yang disokong oleh kemudahan skema permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mahyeldi menekankan pentingnya ekosistem pendampingan yang utuh mulai dari legalitas usaha, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sertifikasi halal, akses KUR, hingga pemasaran produk.
“Dukungan kemudahan permodalan seperti KUR dengan skema bunga yang sangat ringan di tahun-tahun awal ini merupakan bentuk keberpihakan bagi pelaku usaha. Ditambah dengan kepastian legalitas, HAKI, sertifikasi halal, serta bantuan pemasaran, tidak ada pilihan lain bagi UMKM selain harus sukses dan naik kelas,” tegas Mahyeldi.
Lebih lanjut, Mahyeldi membeberkan rencana besar Pemprov Sumbar untuk menggelar pertemuan negara sahabat pada tahun 2027 guna mendongkrak kunjungan pariwisata sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Langkah konkret pemerintah pusat juga ditegaskan oleh Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza. Pihaknya berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan, mulai dari legalitas usaha hingga perluasan jaringan kemitraan. “Kami berharap UMKM Sumatra Barat tumbuh dan berkembang lebih maju ke depannya. Mari kita bangkit bersama,” ajak Helvi.
Acara bergengsi ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan pemangku kepentingan, antara lain Ketua Dekranasda Bukittinggi, Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Payakumbuh, Asisten Deputi dan Kanwil Kementerian UMKM, jajaran Forkopimda Sumbar dan Bukittinggi, perwakilan perbankan, serta stakeholder terkait lainya. (gd)
