PADANG – Komisi II DPRD Kota Padang memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester pertama tahun anggaran 2025.
Namun, sejumlah OPD juga mendapat sorotan tajam karena masih jauh dari target yang ditetapkan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar Selasa (8/7), menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar seluruh OPD dapat berkontribusi maksimal terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi OPD yang kinerjanya baik, namun bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian serius bagi Wali Kota untuk segera melakukan intervensi dan perbaikan,” tegas Rachmad.
Ia menambahkan, hingga 8 Juli 2025, capaian PAD Kota Padang telah menyentuh angka Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD sebesar Rp894,3 miliar.
“Secara umum cukup baik, namun capaian ini bisa lebih tinggi bila seluruh OPD bergerak maksimal,” ujarnya.
Rachmad menyebutkan tiga OPD yang menjadi perhatian khusus Komisi II karena realisasi PAD-nya masih di bawah 40 persen.
Pertama, Dinas Perhubungan (Dishub), dengan target PAD Rp3,39 miliar, namun baru terealisasi sebesar Rp1,25 miliar atau 36,88 persen. Pendapatan Dishub bersumber dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, dan layanan mobil derek.
Kedua, Dinas Perdagangan (Disdag) dengan target Rp12,45 miliar, hanya mampu mengumpulkan Rp3,04 miliar atau 24,43 persen. Ini disinyalir akibat belum optimalnya retribusi dari pasar dan pertokoan.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi OPD dengan capaian PAD terendah. Dengan target Rp64,3 miliar, realisasinya baru Rp14,96 miliar atau 23,27 persen. PAD DLH berasal dari retribusi kebersihan, persampahan, serta kerja sama dengan PDAM.
“Ini harus jadi prioritas Wali Kota Padang. Ada potensi besar yang belum digarap maksimal,” ungkap Rachmad.
Di sisi lain, OPD yang berhasil meraih dan bahkan melampaui target mendapatkan apresiasi langsung dari Komisi II. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang mencatat realisasi PAD 123,75 persen dari target Rp400 juta.
Tak kalah membanggakan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hampir menyentuh 100 persen, dengan realisasi 99,50 persen dari target Rp34 miliar.
“Ini jadi contoh baik. OPD lain perlu belajar dari strategi dan pendekatan mereka,” katanya.
Rachmad menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci utama perbaikan tata kelola PAD. Ia menilai pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan dan pelaporan akan mempercepat pencapaian target, meningkatkan transparansi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Harus dilakukan lintas sektor agar PAD Kota Padang tumbuh sehat dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan langkah evaluasi ini, DPRD Kota Padang berharap semua OPD mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Padang. (*)
