PADANG – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Muhammad Iqra Chissa Putra mengajak masyarakat untuk membiasakan kembali hal-hal baik dalam keluarga yang di era ini semakin terabaikan. Salah satunya berkumpul bersama keluarga setiap makan malam ataupun saat salat magrib.
Ia melihat, kerapuhan keluarga saat ini terjadi karena kedekatan antara anggota keluarga semakin berkurang. Setiap anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak-anak pun lebih sering berada di dalam kamar. Bahkan, makan pun sering dibawa ke kamar masing-masing.
“Ini menjadi tantangan ketahanan keluarga di era digital. Sosialisasi antara anak dan keluarga berkurang. Masing-masing sibuk dengan gadget,” katanya saat sosialisasi Perda Sumbar nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Minggu (8/11) di kantor Partai Golkar Jalan Kampung Nias, Padang.
Ia juga menyorot dampak serius akibat kurangnya kedekatan tersebut. Yakni, hal-hal sepele bisa menjadi pemicu pertengkaran antara suami dan istri ataupun antara anak dan orang tua.
Karena itu, ia meminta masyarakat kembali menghidupkan tradisi zaman dulu, yaitu berkumpul bersama keluarga. Setidaknya saat makan malam ataupun saat salat magrib berjamaah.
“Biasakan kepada anak-anak, sebelum magrib, mereka sudah harus berada di rumah,” pesannya.
Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sumatera Barat, Ruri Juswira mengatakan, ada beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan dalam Perda 17 tahun 2018. Di antaranya, ketahanan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Pembangunan ketahanan keluarga bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab dari keluarga dan orang tua, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, lembaga adat dan agama, lembaga pendidikan dan dunia usaha.
Hal lainnya, pembangunan ketahanan keluarga hendaknya berlandaskan nilai agama dan budaya. Selanjutnya, ada lima dimensi utama ketahanan keluarga, yakni ketahanan sosial budaya dan agama, landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi keluarga dan ketahanan sosial psikologis keluarga.
Ia juga menyorot kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat. Jumlah kasus kekerasan pada anak di Sumbar tahun 2025 mencapai 760 kasus dengan 851 korban. Hal itu menurutnya karena fungsi-fungsi keluarga yang semakin berkurang.
Karena itu, ia menekankan beberapa rekomendasi kebijakan dari Perda 17 tahun 2018 tersebut. Di antaranya, menguatkan peran keluarga sebagai fondasi utama masyarakat, fokus pada langkah preventif dan edukasi sejak dini dan memastikan keamanan dan hak-hak dasar terpenuhi.
“Selain itu, perlunya pendekatan adat dan agama dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal (ABS SBK) serta adanya program yang terukur dan terintegrasi sebagai implementasi kebijakan yang efisien dan terukur,” katanya.
Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Bendahara Partai Golkar Padang, Rio Hartono dan diikuti puluhan masyarakat Kota Padang dari berbagai lapisan. (rn)
