Oleh Lutfi Dwi Agustin
Ilmu Politik, Unand
Generasi Z (Gen Z) sering disebut sebagai generasi yang selalu terhubung, kritis, dan menuntut transparansi. Bagi kami, isu korupsi bukanlah narasi usang, melainkan masalah mendesak yang secara langsung mengancam kualitas pendidikan, lapangan kerja, dan layanan publik yang akan kami warisi. Kami menyaksikan bagaimana korupsi memotong rantai potensi bangsa, menjadikannya penghalang terbesar menuju Indonesia Emas.
Kami muak dengan solusi kosmetik. Kami menginginkan aksi nyata dan struktural. Mewakili suara Gen Z, kami mengajukan tiga harapan konkret yang harus segera diwujudkan pemerintah untuk membangun fondasi negara yang berintegritas dan bebas korupsi.
Transparansi Anggaran Digital Real-Time (No More “Black Boxes”)
Gen Z hidup di dunia data dan keterbukaan informasi. Kami tahu bahwa korupsi tumbuh subur dalam kerahasiaan dan sistem manual yang rumit. Oleh karena itu, harapan utama kami adalah implementasi sistem anggaran dan pengadaan barang/jasa yang sepenuhnya digital dan dapat dilacak (real-time) oleh publik.
Kami ingin setiap rupiah anggaran, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga laporan pertanggungjawaban, terlihat jelas di dashboard digital yang mudah diakses. Tujuannya menghilangkan “kotak hitam” anggaran yang selama ini menjadi celah bagi penyelewengan.
Wajibkan semua lembaga menggunakan platform e-procurement dan e-budgeting yang terintegrasi penuh. Pemerintah harus menyediakan API terbuka agar masyarakat sipil dan developer bisa ikut membangun alat pengawasan.
Transparansi digital total adalah alat pertahanan anti-korupsi yang paling kuat dan paling sesuai dengan era kami.
Penegakan hukum yang memprioritaskan pemiskinan koruptor. Selama ini, sanksi bagi koruptor terasa timpang. Pelaku bisa dipenjara, namun aset hasil kejahatan sering kali sulit disita atau bahkan masih dapat dinikmati. Hal ini tidak memberikan efek jera yang memadai.
Harapan kedua kami adalah pembaruan penegakan hukum yang fokus pada pemiskinan koruptor melalui asset recovery yang agresif. Membuat korupsi menjadi pilihan yang paling merugikan secara finansial dan sosial.
Penerapan pembuktian terbalik yang lebih tegas dan efektif untuk aset yang tidak sesuai dengan profil pendapatan sah. Pencabutan hak politik seumur hidup bagi pejabat yang terbukti korupsi. Sanksi ini menegaskan bahwa integritas adalah prasyarat mutlak untuk memimpin.
Pemerintah harus memastikan pengembalian kerugian negara lebih besar dari nilai korupsi itu sendiri, termasuk denda yang signifikan.
Kami ingin koruptor tidak hanya merasakan dinginnya penjara, tetapi juga kehilangan total kekayaan dan martabat sosial mereka.
Kurikulum Integritas yang Transformasional, Bukan Sekadar Teori
Korupsi adalah masalah budaya, dan budaya harus dibentuk sejak dini. Kami sadar bahwa integritas tidak dapat diajarkan hanya melalui ceramah moral yang kaku di bangku sekolah.
Harapan ketiga kami adalah integrasi kurikulum integritas yang transformasional, interaktif, dan kontekstual di setiap jenjang pendidikan.
Tujuannya menanamkan kepekaan etika dan keberanian untuk menolak ketidakjujuran, bahkan dalam hal kecil.
Materi pelajaran harus difokuskan pada dilema etika nyata yang dialami pelajar (misalnya, mencontek, memalsukan absensi, titip nilai).
Pemerintah perlu memberdayakan pelajar dan mahasiswa menjadi Agen Pengawasan yang mengawasi transparansi anggaran di lingkungan kampus dan birokrasi daerah, memberikan mereka sense of ownership dalam pemberantasan korupsi.
Integritas harus menjadi mindset dasar, bukan sekadar kewajiban. Generasi muda adalah penentu arah integritas bangsa, dan kami harus dipersiapkan untuk menjadi tembok pertahanan moral.
Kesimpulan: Kami Mengawasi
Generasi Z tidak akan pasif dalam menghadapi masa depan kami. Kami menghadirkan tiga harapan nyata ini bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai blueprint konstruktif dari generasi yang paling vokal terhadap ketidakadilan.
Pemerintah harus mengambil langkah berani: mengedepankan transparansi digital total, memperketat sanksi pemiskinan, dan merevolusi pendidikan integritas. Kami akan terus mengawasi realisasi janji ini, karena bagi Gen Z, masa depan bebas korupsi adalah hak yang tidak dapat ditawar. (***)
