Kisah Dharmasraya yang Lahir dari Tanah Rambah ke Ranah Harapan; Empat Kepemimpinan, Satu Nadi

 

Roni Aprianto/ Ketua PWI Dharmasraya

Jika hari ini kita melintasi Pulau Punjung, yang kita temui adalah deretan ruko, kantor pemerintahan, jalan aspal yang mulus, dan lampu-lampu kota yang tak pernah benar-benar padam. Tapi dua puluh tahun lalu, gambaran itu hanya mimpi.

Dulu, Pulau Punjung hanyalah sebuah kampung sunyi di pinggir Jalan Lintas Sumatera. Sejauh mata memandang, hanya bentangan hutan belantara, kebun karet, hamparan sawit, dan tanaman liar. Jalan masih tanah merah. Warung-warung sederhana berdiri berjarak berkilo-kilo meter, seolah saling tak mengenal.

Saat siang disergap malam, kampung ini semakin sunyi. Kendaraan yang melintas di jalur Lintas Sumatera hanya hitungan jari. Pulau Punjung seperti tertidur, menunggu ada yang membangunkannya.

Waktu terus berputar. Tahun berganti.
Pada tahun 2004, Dharmasraya resmi berpisah dari kabupaten induknya, Sijunjung. Ia menjadi kabupaten termuda di Sumatera Barat, kala itu, kabupaten paling selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebuah kabupaten baru, dengan harapan baru, dengan segalanya kekurangan yang masih harus dimulai dari nol.

Setahun kemudian, tahun 2005, sejarah mencatat Pemilihan Kepala Daerah pertama. Di Bumi Ranah Minang yang kental dengan adat istiadatnya, rakyat Dharmasraya menjatuhkan pilihan pada dua sosok yang tak biasa.

Yang pertama, seorang pengusaha berdarah Minang-Batak, H. Marlon Martuah Situmeang Dt. Rangkayo Muliah. Yang kedua, anak transmigrasi berdarah Jawa, Ir. Tugimin.

Dua darah yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda, dipersatukan oleh satu tanah yang sama, Dharmasraya. Hingga kini, orang Dharmasraya menyebut Marlon sebagai peletak pondasi pertama pembangunan.

Dari tangannya, Kantor Bupati yang kokoh itu berdiri di kawasan Pulau Punjung. Hingga hari ini, gedung itu masih menjadi pusat denyut pemerintahan, menjadi saksi bahwa sebuah kabupaten pernah dimulai dari sebuah keberanian.

Tapi Marlon tidak hanya membangun gedung. Ia membangun jalan. Ia membuka dan mengaspal jalan-jalan penghubung antar nagari, antar kecamatan, hingga ke pelosok negeri yang selama ini terisolir.

Bagi Marlon, jalan bukan sekadar aspal hitam. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Jika jalan terbuka, getah karet petani bisa keluar, sawit bisa diangkut, anak-anak bisa bersekolah, orang sakit bisa dibawa ke puskesmas.

Maka ia pun mendekatkan pelayanan kepada rakyatnya. Gedung-gedung pelayanan kesehatan dibangun, bahkan sampai ke wilayah yang paling terisolir. Ia tidak ingin lagi ada ibu yang melahirkan di tengah perjalanan jauh menuju Sijunjung, hanya karena tak ada puskesmas di kampungnya.

Jasa-jasanya banyak. Dan sampai kini, masih terukir abadi di ingatan masyarakat.
Dari mulut Marlon pula lahir sebuah jargon yang hingga kini masih dihafal masyarakat Dharmasraya, “Petro Dolar.”

Sebagian orang mungkin menganggapnya hanya sebagai omongan manis pencitraan. Tapi bagi Marlon, itu bukan sekadar slogan.

Dharmasraya memang kaya. Di perut buminya tersimpan batu bara, biji besi, batu kapur, dan emas. Di atas tanahnya tumbuh karet dan kelapa sawit yang tak pernah berhenti berbuah. Potensinya seabrek, tinggal bagaimana mengelolanya.

“Petro Dolar” adalah cara Marlon berkata kepada rakyatnya. Kita ini bukan daerah miskin. Kita ini daerah kaya yang belum digali. Kita ini bukan daerah pinggiran, kita ini daerah masa depan.

Jargon itu menjadi mimpi kolektif. Sebuah keyakinan bahwa Dharmasraya tidak selamanya harus menjadi ekor, tapi bisa menjadi kepala.

Dari Sunyi Menjadi Hidup. Perlahan, mimpi itu mulai terlihat wujudnya. Jalan tanah merah berubah menjadi aspal. Truk-truk sawit dan batu bara mulai melintas, bukan lagi hitungan jari. Ruko-ruko mulai tumbuh di sepanjang Lintas Sumatera. Malam yang dulu sunyi, kini terang oleh lampu warung, pasar, dan kantor-kantor baru.

Yang paling diingat masyarakat bukan hanya bangunannya, tapi cara Marlon memimpin. Ia tidak membangun dari balik meja. Ia datang ke nagari-nagari, duduk di surau, mendengarkan keluhan petani karet yang harga getahnya jatuh, mendengarkan keluhan ibu-ibu yang jauh dari pelayanan kesehatan.

Dari situlah puskesmas itu lahir. Dari situlah jalan itu dibuka. Dari situlah Dharmasraya dibangun. Bukan dari atas, tapi dari bawah, dari suara rakyatnya sendiri.

Hari ini, Dharmasraya telah jauh berubah. Ia bukan lagi kampung sunyi di pinggir Lintas Sumatera. Ia adalah sebuah kabupaten yang hidup, yang bergerak, yang terus bertumbuh.

Pekerjaan rumahnya memang masih ada. Bagaimana “Petro Dolar” itu benar-benar kembali menjadi kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya menjadi kekayaan alam yang lewat di atas truk-truk besar. Itu adalah tantangan generasi berikutnya.

Namun satu hal tak bisa dibantah. Dari hutan belantara, dari jalan tanah merah, dari kampung yang sunyi, Marlon Martuah Situmeang Dt. Rangkayo Muliah dan Ir. Tugimin telah membangunkan Pulau Punjung dari tidurnya.

Dan Dharmasraya, kabupaten termuda di ujung selatan Ranah Minang itu, hingga hari ini masih terus menulis kisahnya sendiri. Kisah tentang sebuah daerah yang percaya, bahwa ia dilahirkan untuk menjadi besar.

Cerita Dharmasraya terus bergulir, ketika sang penjuang pemekaran kembali pulang.
Jika H. Marlon Martuah Situmeang Dt. Rangkayo Muliah adalah peletak pondasi, maka pemimpin berikutnya adalah orang yang sejak awal ikut menggali pondasi itu.
Namanya Ir. H. Adi Gunawan, M.M.

Bagi masyarakat Dharmasraya, nama Adi Gunawan bukan nama baru. Jauh sebelum ia menjadi bupati, namanya sudah tercatat dalam sejarah lahirnya kabupaten ini. Pada 25 September 1999, ketika masyarakat selatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung mulai bergerak menuntut pemekaran, Adi Gunawan ditunjuk menjadi bendahara panitia pemekaran. Ia yang mengurus segala tetek bengek perjuangan, dari rapat-rapat di sanggar, warung hingga perjalanan ke provinsi dan ke Jakarta.

Tiga tahun kemudian, pada 16 Juni 2002, tokoh-tokoh pemekaran membentuk Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (BP2KSS). Dalam forum itu, Adi Gunawan dipilih menjadi ketua. Ia memimpin perjuangan itu dari tahun 2002 hingga 2004, hingga akhirnya Dharmasraya resmi berdiri sebagai kabupaten sendiri.

Adi Gunawan adalah salah satu tenaga medis yang ikut membantu lahirnya Dharmasraya. Ia lahir di Sungai Dareh, Pulau Punjung, pada 4 Oktober 1965, Adi adalah anak nagari itu sendiri. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi daerah yang terpinggirkan, yang harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mengurus selembar surat ke Sijunjung.

Maka ketika estafet kepemimpinan bergeser dari Marlon-Tugimin (2005-2010), rakyat Dharmasraya menjatuhkan pilihan kepada Adi Gunawan. Ia terpilih menjadi Bupati Dharmasraya ke-2, memimpin periode 12 Agustus 2010 hingga 12 Agustus 2015, didampingi Wakil Bupati Syafruddin R.

Jika Marlon membangun dari nol, maka Adi membangun dari pondasi yang sudah ada.
Di tangan Adi, Dharmasraya tidak lagi sekadar membangun gedung dan membuka jalan. Ia mulai menata. Ia mulai mengubah wajah Pulau Punjung dari sebuah ibu kota kabupaten yang baru lahir, menjadi sebuah daerah yang benar-benar hidup.

Di masa inilah, pembangunan mulai terasa lebih sistematis. Pelayanan publik mulai dibenahi. Kota Pulau Punjung mulai ditata. Jalan-jalan yang dulu dibuka Marlon, kini mulai dilebarkan, dipercantik, dan dilengkapi.

Yang paling membedakan Adi dari pendahulunya adalah cara pandangnya. Ia bukan datang sebagai orang luar yang membangun Dharmasraya. Ia datang sebagai orang dalam yang memperjuangkan Dharmasraya sejak ia belum ada.

Ia tahu setiap jengkal tanah ini. Ia tahu di mana dulu rapat pemekaran dilakukan, di mana dulu masyarakat berkumpul menyumbang untuk perjuangan, di mana dulu air mata dan harapan itu ditumpahkan.

Karena itu, kepemimpinannya terasa lebih personal. Lebih emosional. Bagi Adi, membangun Dharmasraya bukan sekadar tugas jabatan. Itu adalah hutang sejarah. Hutang kepada orang-orang yang dulu bersamanya berjuang, yang dulu percaya bahwa Dharmasraya bisa berdiri sendiri.
Dharmasraya belajar satu hal, sebuah kabupaten tidak dibangun oleh satu orang saja.

Marlon datang dan meletakkan pondasi. Adi datang dan melanjutkan bangunan itu. Satu membangun dari keberanian seorang pengusaha, satu membangun dari kesetiaan seorang pejuang pemekaran.

Jargon “Petro Dolar” yang dulu dicetuskan Marlon, di masa Adi mulai diuji dalam kenyataan. Bagaimana kekayaan batu bara, emas, karet, dan sawit itu dikelola agar tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tapi menjadi jalan yang bagus, sekolah yang layak, puskesmas yang dekat, dan ekonomi rakyat yang bergerak.

Dharmasraya di periode Adi Gunawan adalah Dharmasraya yang mulai remaja. Ia sudah tidak lagi bayi yang baru belajar berjalan. Ia sudah mulai berlari. Ia sudah mulai bertanya. Mau dibawa ke mana daerah ini?

Dan pertanyaan itu, hingga hari ini, masih terus dijawab oleh generasi-generasi berikutnya. Estafet kepemimpinan Adi Gunawan dilanjutkan oleh Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Bupati Termuda yang Memimpin Paling Lama, dua periode.

Jika Marlon adalah peletak pondasi, dan Adi Gunawan adalah sang pejuang pemekaran yang pulang memimpin, maka pemimpin berikutnya adalah simbol dari Dharmasraya yang baru.

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, pertama kali dilantik pada tahun 2016. Sutan Riska tercatat sebagai bupati termuda yang pernah memimpin Dharmasraya. Ia datang dari generasi muda, saat itu usianya masih 26 tahun. Generasi yang tidak lagi bertanya apakah Dharmasraya bisa berdiri, tapi bertanya mau dibawa ke mana Dharmasraya ini?

Pada periode pertamanya, 2016-2021, ia didampingi Wakil Bupati Amrizal Dt. Rajo Medan. Pasangan muda ini mengemban estafet dari Adi Gunawan, dengan beban yang tidak ringan. Dharmasraya sudah tidak lagi bayi. Ia sudah remaja yang menuntut lebih banyak. Jalan yang lebih bagus, sekolah yang lebih layak, rumah sakit yang lebih dekat, dan pemerintahan yang lebih bersih.

Dan rakyat rupanya percaya. Pada Pilkada 2020, Sutan Riska kembali dipilih untuk periode kedua, 2021-2025. Total, ia memimpin Dharmasraya selama sembilan tahun, paling lama dalam sejarah kabupaten ini. Sembilan tahun yang kemudian disebut banyak orang sebagai fase pemantapan.
Ketika Pembangunan Sampai ke Pelosok
Dinamika pembangunan di masa Sutan Riska bergerak cepat. Sentuhan pembangunan fisik dan non-fisik terlihat jelas hingga ke pelosok Dharmasraya.

Jembatan-jembatan yang dulu hanya mimpi, mulai dibangun. Salah satunya Jembatan Pulai Rangka Baja penghubung Kecamatan Sitiung- Kecamatan Timpeh, kemudian Siguntur-Siluluak sepanjang 150, Jembatan Cable Stayed Sungai Dareh dan sejumlah jembatan lainnya. Jembatan itu bukan sekadar beton dan besi. Ia adalah penghubung harapan dua daerah yang selama ini terpisah oleh sungai.

Infrastruktur telekomunikasi pun tak luput. Di masa Sutan Riska, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) digencarkan hingga ke pelosok. Daerah-daerah yang dulu blank spot, yang dulu harus naik ke bukit hanya untuk mendapat sinyal, kini bisa terhubung dengan dunia. Bagi anak-anak sekolah di pelosok, itu bukan sekadar sinyal. Itu adalah jendela.

Kemudian Masjid Agung dan Rumah Sakit yang mengubah wajah Dharmasraya. Masjid Agung Dharmasraya di Gunung Medan. Masjid yang megah itu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi menjadi ikon baru. Jika dulu orang mengenal Dharmasraya dari Kantor Bupatinya, kini orang mengenal Dharmasraya dari kubah masjidnya yang menjulang.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh. Penyelesaian pembangunan RSUD ini menjadi prestasi besar di akhir masa jabatannya. Bagi masyarakat, rumah sakit ini adalah jawaban atas keluhan puluhan tahun. Tidak perlu lagi dirujuk jauh-jauh ke luar daerah hanya untuk berobat.

Bahkan lebih dari itu, di masa Sutan Riska, Dharmasraya menjalankan program BPJS Kesehatan yang 100 persen preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Artinya, rakyat miskin tidak perlu lagi takut berobat karena tak punya biaya. Negara hadir, melalui pemerintah daerahnya, di saat rakyatnya sakit.

Yang tak kalah penting pula, di masa Sutan Riska, Dharmasraya mencatatkan prestasi tata kelola keuangan yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Kemampuannya dalam menata anggaran membuahkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak lima kali berturut-turut.

Bagi sebagian orang, WTP mungkin hanya sekadar istilah akuntansi. Tapi bagi Dharmasraya, itu adalah bukti bahwa uang rakyat dikelola dengan benar. Bahwa pembangunan yang megah itu, dibangun di atas fondasi keuangan yang bersih.

Ia juga membangun infrtastuktur Jalan Lintas Sumatera menjadi dua jalur di wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Pulau Punjung. Jalan ini tidak hanyak mempercantik wilayah Dharmasraya, tapi juga memperlancar akses transportasi antar kota antar provinsi.

Diakhir masa pengabdiannya, pada Sabtu malam, 4 Januari 2025, di Malam Resepsi HUT Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska menyampaikan salam perpisahan penuh haru. Masa jabatannya akan berakhir, dan bupati baru akan dilantik pada Februari mendatang.

Di hadapan masyarakat yang hadir, ia pamit sebagai bupati yang telah memimpin selama sembilan tahun. Sembilan tahun yang ia jalani dari usia muda, hingga menjadi seorang pemimpin yang matang.

Ia pamit dengan meninggalkan Dharmasraya yang jauh berbeda dari Dharmasraya yang ia terima pada 2016. Lebih tertata, lebih terhubung, lebih percaya diri.

Dari Marlon yang meletakkan pondasi, Adi yang melanjutkan perjuangan pemekaran, hingga Sutan Riska yang memantapkan bangunan itu. Dharmasraya telah melewati fase 21 tahun pertamanya, 2005 sampai 2025, sebagai fase membangun fondasi.

Dan kini, Dharmasraya bersiap memasuki fase berikutnya. Fase ketika ia tidak lagi sekadar membangun, tapi harus melompat lebih jauh. Pertanyaan yang dulu ditanyakan Marlon dengan jargon “Petro Dolar” itu, kini kembali bergema lebih keras. Kapan kekayaan Dharmasraya benar-benar menjadi kesejahteraan seluruh rakyatnya?

Jawaban atas pertanyaan itu, kini berada di tangan pemimpin berikutnya, Annisa – Leli. Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M, lahir di Padang, 19 April 1990, Annisa bukan seorang politisi, ia adalah teknokrat muda. Ia seorang pengacara, lulusan magister hukum, perempuan berusia 35 tahun yang datang dengan cara pandang yang sama sekali baru tentang bagaimana sebuah kabupaten harus dipimpin.

Pada Pilkada Dharmasraya 2024, ia berpasangan dengan Leli Arni, S.Pd., M.Si. sebagai Wakil Bupati. Pasangan ini menghadapi lawan yang tak biasa, kotak kosong. Dan rakyat Dharmasraya memilih mereka dengan telak, 65.922 suara atau 69,53 persen dari total suara sah.

Pada 20 Februari 2025, sejarah itu pun resmi tercatat. Di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melantik Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode 2025-2030.

Sejak hari itu, Dharmasraya tidak lagi sama.
Annisa bukan hanya bupati perempuan pertama di Kabupaten Dharmasraya. Ia adalah bupati perempuan pertama dalam sejarah Provinsi Sumatera Barat, provinsi yang selama ini dikenal kental dengan adat dan kepemimpinan laki-laki. Bersama Leli, mereka menjadi pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan pertama di Sumbar yang dipilih melalui pemilihan langsung pasca-Reformasi 1998.

Di Ranah Minang yang menjunjung Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, di mana perempuan dihormati sebagai Bundo Kanduang, pemegang kunci rumah gadang, Dharmasraya akhirnya memberikan kunci yang paling besar itu, kunci kabupaten kepada perempuan.

Jika Marlon membangun gedung, Adi menata perjuangan, dan Sutan Riska memantapkan infrastruktur, maka Annisa datang dengan pertanyaan yang lebih dalam. Untuk siapa semua bangunan itu?
Jawabannya, untuk manusia Dharmasraya.

Itulah mengapa di masa awal kepemimpinannya, program yang paling menonjol bukan jalan atau gedung, tapi sekolah. Dharmasraya ditetapkan sebagai penerima Program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 dari Kementerian Sosial, dengan nilai anggaran mencapai Rp200 miliar hingga Rp244,32 miliar. Sekolah berasrama gratis ini dibangun di kawasan Pulau Sawah, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, di atas tanah seluas lebih kurang 10 hektare.

Dua bulan sebelum dibuka, lahan itu masih berupa hamparan tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar. Tapi pada Jumat, 31 Juli 2026, dengan mata haru biru, Bupati Annisa menyaksikan 390 siswa mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sana.

390 anak itu bukan anak sembarangan. Mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, 268 siswa dari Dharmasraya sendiri, 60 dari Kabupaten Solok, 60 dari Kota Padang, dan sisanya dari daerah lain. Anak-anak yang mungkin tidak pernah bermimpi bisa bersekolah dengan asrama, makan, dan seluruh biaya ditanggung negara.

Di hari itu, Annisa berkata dengan lirih, bahwa kehadiran Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kesempatan yang setara kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program itu diperkuat dengan kebijakan daerah seperti Beasiswa Dharmasraya Juara, agar tak ada lagi anak Dharmasraya yang putus sekolah hanya karena tak punya biaya.

Bagi Annisa, inilah makna baru dari jargon “Petro Dolar” yang dulu dicetuskan Marlon. Jika dulu “Petro Dolar” bicara tentang batu bara dan emas di perut bumi, kini Annisa bicara tentang emas yang jauh lebih berharga. Emas di kepala anak-anak Dharmasraya.

Tantangan yang dihadapi tentu saja tidak ringan, jalan Annisa tidak mulus.
Pada Sidang Paripurna Istimewa HUT ke-22 Kabupaten Dharmasraya, Rabu 7 Januari 2026, di Gedung DPRD Pulau Punjung, Annisa menyampaikan progres pembangunan daerah dengan jujur. Ia menyinggung tantangan besar yang sedang dihadapi, dana daerah yang dipotong pusat.

Dharmasraya, seperti banyak kabupaten lain, harus belajar bertahan dengan anggaran yang lebih ketat. Harus belajar memilih mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda.

Tapi justru di situlah kepemimpinan duo srikandi ini diuji. Bukan dengan membangun yang megah-megah, tapi dengan memastikan yang paling penting tetap berjalan, sekolah tetap dibuka, pelayanan kesehatan tetap jalan, rakyat miskin tetap dilindungi.

Di tengah keterbatasan itu, Dharmasraya tetap berkibar. Julukannya masih sama. Bumi Mekar Ranah Cati Nan Tigo. Tapi kini, mekarnya terasa berbeda, menyentuh.

Annisa tidak hanya memantapkan pendidikan. Ia juga melakukan peningkatan insfastruktur jalan penghubung antar nagari, kecamatan hingga jorong. UMKM pun di gerakan agar ekonomi masyarakat tumbuh mengakar sampai ke polosok negeri.

Efesiensi anggaran dan pemotongan anggaran dari pusat tak membuat anak kandung Bupati Definitif pertama Dharmasraya ini berserah diri. Di tengah keterbatasan anggaran ia tetap berjuang keras agar cita- cita pemekaran Dharmasraya terwujud.

Dari 2004 hingga 2026, Dharmasraya telah melewati empat babak besar.

Babak Pertama, Marlon-Tugimin (2005-2010). Babak meletakkan pondasi. Dari hutan belantara menjadi kabupaten yang punya kantor, punya jalan, punya mimpi bernama “Petro Dolar”.

Babak Kedua, Adi Gunawan (2010-2015). Babak sang pejuang pemekaran yang pulang. Membangun dari rasa memiliki, dari hutang sejarah kepada rakyat yang dulu bersamanya berjuang.

Babak Ketiga, Sutan Riska (2016-2025). Babak pemantapan. Sembilan tahun memimpin, lima kali WTP, Masjid Agung berdiri, RSUD Sungai Dareh dan Jembatan Cable Stayed Sungai Dareh selesai, akses jalan Lintas Sumatera di perlebar jadi dua jalur dan BTS sampai ke pelosok.

Babak Keempat, Annisa-Leli (2025-2030). Babak naik kelas. Ketika Dharmasraya tidak lagi sekadar membangun gedung, tapi membangun manusia. Ketika perempuan akhirnya memimpin, dan membuktikan bahwa kelembutan bukan kelemahan, tapi kekuatan.

Dharmasraya hari ini bukan lagi kampung sunyi di pinggir Lintas Sumatera. Ia adalah kabupaten berusia 22 tahun yang sudah dewasa. Ia sudah tahu dari mana ia berasal, dan ia mulai tahu ke mana ia akan pergi.

Dari jalan tanah merah, dari warung-warung yang berjarak kiloan meter, dari malam-malam yang sunyi. Dharmasraya menjelma jadi Bumi Mekar yang sesungguhnya.

Mekar bukan hanya bangunannya. Mekar manusianya. Mekar harapannya. Mekar masa depannya.

Dan kisah itu, masih terus ditulis. Oleh Annisa, oleh Leli, dan oleh seluruh rakyat Dharmasraya. (***)