Pemprov Sumbar Beri Solusi Bagi Peserta JKN KIS yang Nunggak

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina, menyerahkan penghargaan kepada salah satu Faskes Kesehatan di Padang yang menggunakan dana CSRnya untuk membantu peserta JKN KIS yang menunggak. Yuke

PADANG-Masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang menunggak dan masuk kategori miskin bisa meminta bantuan Baznas Sumbar. Ini sebagai salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah provinsi dalam melindungi masyarakat daerah ini dalam mendapatkan layanan kesehatan.

“Bagi masyarakat yang menunggak iurannya dan benar-benar miskin, bawa surat keterangan miskin pasti dibantu Baznas. Misalnya menunggak dari Januari sampai Desember. Iuran Rp25 ribu per bulan untuk kelas 3 selama satu tahun, uangnya kan ga banyak. Pastinya masyarakat tertolong jaminan kesehatannya,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, usai peringatan HUT BPJS Kesehatan yang ke 51 tahun di halaman kantor BPJS Kesehatan Padang, Jalan Sudirman Padang.

Dijelaskannya, uang di Baznas Sumbar ada untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hanya saja masyarakat sering mengadu ketika mereka sudah sakit. Itu yang menjadi masalah. Harusnya kata Irwan Prayitno, masyarakat menjadi peserta JKN KIS ketika belum sakit, karena BPJS Kesehatan mengusung slogan “Dengan Gontong Royong Semua Tertolong”.

Hingga saat ini, kata Irwan, pemerintah provinsi masih menganggarkan dana sharing bagi kabupaten/kota yang belum mampu membiaya masyarakatnya untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dari 19 kabpaten/kota yang ada baru 7 daerah yang menyediakan anggaran untuk jaminan kesehatan 100 persen. Selebihnya masih ada yang 40 hingga 50 peren. Bahkan masih adanya yang 30 persen.

“Kami masih membuka kesempatan bagi daerah yang ingin sharing untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakatnya.

Saat ini kata Irwan, sekitar 82 persen atau 1 juta masyarakat Sumbar mendapat jaminan kesehatan dari pusat, 220 ribua dari kabupaten/kota sisanya peserta mandiri dan peserta asurani dari pihak swasta.

Baca Juga  Dipuji Presiden Tangani Covid-19, Gubernur: Ini Kerja Keras Seluruh Komponen Daerah

“Kesehatan itu mahal. Kalau tak ada asuran, pasti akan terasa sulit untuk mendapatkan pelayanam. Makanya BPJS Kesehatan hadir untuk masyarakat. Bagi peserta mandiri harus disiplin, jangan sampai nunggak. Bagi yang tak pernah sakit, anggap itu sedekah untuk saudara-saudara kita yang sakit,” ujar Irwan.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina mengatakan, dalam HUT BPJS Kesehatan ke 51 tahun ini mereka telah melakukan sejumlah kegiatan. Seperti dengan mengunjungi pasien di empat rumah sakit.

Di empat RS tersebut mereka mengunjungi pasien yang sedang menjalani kemoterapi.

“Apa yang kami lakukan untuk pasien, tujuannya untuk menyampaikan rasa terima kasih kami pada mereka. Sebab di tengah banyaknya hantaman yang diterima BPJS Kesehatan, regulasi yang belum clear. Para pasien itu membuat kami bertahan dan dipertahkan. Karena ada masyarakat yang merasa sangat terbantu oleh BPJS Kesehatan,” terang Asyraf.

Di RS yang dikunjungi tim BPJS Kesehatan Cabang Padang, 100 persen pasien keroterapi adalah pasien JKN KIS. Sebab biaya pengobatannya sangat mahal.

“Kami datang ke rumah sakit mengucapkan terima kasih, karena kami ada karena mereka. Kami juga menyerahkan bingkisan sebagai tanda terima kasih kami,” sebutnya.

Selama lima tahun beroperasi di Sumbar, pasca pergantian nama daru Akses, serapan biaya kesehatan di daerah ini sebesar Rp8,9 triliun. Sekitar 253 pesen klaim rasio yang dikeluarkan untuk peserta lebih besar dibanding iuran yang berhasil.

Baca Juga  Dinas Penanaman Modal Sumbar Kini Punya Ruang Konsultasi Hukum

“Tapi kita tidak perlu kuatir karena wujud hadirnya negara ini adalah program BPJS kesehatan. Meski demikian kita juga harus ada upaya agar defisit tidak terus bertambah,” terangnya lebih jauh.

Ada dua hal yang telah mereka lakukan untuk mengatasi persoalan itu. Pertama dengan berupaya mencegah penyakit ketimbang hanya terus menyembuhkan. Caranya dengan memulai prilaku hidup sehat di lingkungan masing-masing. Misal, dengan mulai menghitung kalori saat akan makan, memperbanyak aktivitas fisik, istirahat cuku, hindari stres, tidak merokok dan lainnya.

“Kedua, mengingatkan kembali tentang sistim gontong royong, karena nyawa dari dari program ini sistim gontong royong tadi. Untuk 1 pasien rawat inap DBD butuh 80 iuran dari pasien yang sehat. Biaya 1 pasien operasi jantung dari 5800 ribu iuran pasien sehat,” bebernya.

Karena itu, katanya jika masyarakat mendaftar sebagai pasien JKN KIS saat sakit, maka defisi di BPJS Kesehatan akan semakin parah. begitu juga bagi pasien yang sudah sembuh dan tidak lagi membayar iuran.

“Kami memang berharap peserta JKN KIS bisa memahami prinsip sistim Dengan Gontong Royong Semua Tertolong. Yuk sama menjaganya. Kalau kita tidak pakai hari ini, maka iuran kita itu akan jadi sedekah bagi saudara kita yang sakit. Suatu saat kita sendiri kita akan pakai. Dan yakinlah manfaat dari apa yang kita bayarkan itu jauh lebih besar dari iuran yang kita bayarkan. Apalagi untuk sakit berat. Tidak akan cukup iuran seumur hidup untuk membiayanya,” pungkas Asyraf. 107