PADANG – DPRD Kota Padang melalui Komisi IV terus memperkuat perannya dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Selama dua hari, 4–5 Agustus 2025, anggota dewan bersama mitra kerja intens membahas arah kebijakan fiskal demi memastikan program pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini diarahkan pada efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan hanya serapan belanja, tetapi juga manfaat yang langsung dirasakan warga.
“Ujung dari semua pembahasan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang besar tidak akan berarti jika tidak memberi dampak nyata. Karena itu semua sektor harus bersinergi,” tegas Iskandar, Rabu (6/8/2025).
Dalam forum tersebut, Komisi IV telah menerima paparan dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Beberapa di antaranya adalah RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin), Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), hingga Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Pembahasan dilakukan secara bertahap, enam OPD pada hari pertama dan lima OPD pada hari kedua. Seluruh program yang diajukan disebut Iskandar merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang. Hal ini menjadi acuan penting untuk menilai sejauh mana visi besar Wali Kota dapat diwujudkan.
Selain menyoroti efektivitas belanja, Komisi IV juga memberi perhatian serius terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun anggaran 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun. Pencapaian target ini, kata Iskandar, menuntut kerja keras dan inovasi dari seluruh OPD penghasil PAD.
“Ini bukan target yang ringan, tapi kami optimis bisa dicapai jika seluruh OPD bekerja maksimal dan menghadirkan inovasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai bahwa pembahasan KUA-PPAS tahun ini berlangsung cukup dinamis. Banyaknya usulan program dari OPD harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar belanja tetap proporsional dengan pendapatan.
“Pembahasan cukup alot. Banyak program penting yang patut diperjuangkan, tapi semua harus seimbang dengan kondisi keuangan daerah. Tidak bisa asal menyetujui,” ujarnya.
Muharlion juga menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus benar-benar sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Padang, serta mampu menjawab kebutuhan strategis kota. Hal ini, katanya, akan memastikan pembangunan kota berjalan dengan arah yang jelas.
“Kami harap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga. Ini kunci agar program-program prioritas terlaksana maksimal dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Dengan selesainya pembahasan tahap awal KUA-PPAS 2026, DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan anggaran. Efisiensi fiskal, orientasi hasil, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat menjadi prinsip utama dalam merancang arah pembangunan kota. (Benk)
