BATUSANGKAR – Pemkab Tanah Datar melakukan perbaikan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 dengan program Pelayanan Publik Tanah Datar Di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri).
“Program ini didesain untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat ditiap nagari sehingga semua dapat menerima pelayanan diberikan Pemkab yang dilakukan dari rumah melalui telepon pintar/android,” kata Bupati Eka Putra saat memaparkan Progul layanan publik pada webinar Ombudsman Sumbar, Jumat (8/10).
Dikatakannya, bagi masyarakat yang belum bisa menggunakan telepon pintar dapat menerima pelayanan tingkat kabupaten cukup dengan mendatangi kantor wali nagari, maka petugas akan membantu dalam mendapatkan segala bentuk pelayanan.
Menurutnya, dicetuskan program tersebut karena jauhnya jarak ibukota kabupaten dengan kecamatan sehingga untuk mengurus sebuah surat masyarakat harus memerlukan biaya dan waktu lama. Dengan adanya program ini akan mempersingkat waktu pengurusan dan hemat biaya.
Diutarakan, inovasi Peluk Tanda Diri dititikberatkan pada tiga aspek, pertama kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan yang dikenal dengan Oase Dukcapil pada Dinas Dukcapil dengan hasil 2.500 pengguna layanan satu bulan.
Kedua, pengurusan perizinan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) pada Dinas PMTSP dengan hasil 64 pengguna layanan satu bulan, selanjutnya perawatan kesehatan masyarakat melalui nomor hotline yang terhubung pada Dinas Kesehatan.
Ini bagi masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan namun tidak dapat ke puskesmas atau sarana kesehatan lainnya dengan hasil 55 pengguna layanan satu bulan.
Selain itu, lanjutnya, tranformasi dan inovasi pelayanan publik terus dilakukan dalam rangka mempermudah layanan publik, inovasi ini diharapkan datang dari pemangku kepentingan untuk mendorong menciptakan terobosan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
Katanya, dengan pelayanan ini menciptakan optimisme tinggi bahwa Tanah Datar dapat menjadi kabupaten inovatif dan maju serta mensejahterahkan masyarakat baik di daerah maupun di rantau.
Sementara, Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani mengatakan tujuan dilaksanakan webinar tersebut untuk melihat apa tantangan kedepannya dalam penguatan pelayanan publik di semua lini, mulai dari tingkat nagari akan melahirkan inovasi di masa pandemi di setiap.
“Dimana ombudsman adalah lembaga negara dengan wewenang mengawasi pelayanan publik untuk tidak terjadinya mal administrasi dan menerima laporan dari masyarakat agar terlaksananya pelayanan tata pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Saat itu, Bupati didampingi Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmi Harun, Staf Ahli Bupati Nusyirwan, Kepala Dinas Dukcapil Armen Yudi, Kadis Kesehatan Yesrita, Kepala Dinas PMPTSP Zairotul Qairi, dan Sekretaris Dinas Kominfo Yusrizal. (ydi)
