Payakumbuh – Dalam upaya pengendalian inflasi daerah yang terus dilakukan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) lakukan rapat koordinasi (rakor) dengan kepala daerah. Pj. Walikota Payakumbuh mengikuti pertemuan daring rakor pengendalian inflasi itu di Ruang Randang, lantai 2 Balaikota Payakumbuh, didampingi oleh kepala OPD se-Kota Payakumbuh beserta instansi terkait lainnya.
Pj. Walikota Payakumbuh Jasman, kepada wartawan, Rabu (18/10), mengatakan, dalam arahannya mengenai Gerakan Pangan Murah Serentak, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi. Dimana tingkat inflasi tahunan pada bulan September mengalami penurunan, yakni inflasi tahun ke tahun (September 2023 terhadap September 2022) berada pada angka 2,28 persen.
“Pasar murah cara jitu kendalikan inflasi, pantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif. Lalu, pantau dan jaga pasokan serta harga bahan pokok, utamanya produksi beras. Kontrol langsung dengan turun ke pasar karena ini menyangkut inflasi. Skema sudah disediakan oleh pemerintah pusat, harapannya daerah dapat menangkap skema tersebut dan implementasinya sampai ke masyarakat. Kami mohon kepada rekan-rekan di daerah untuk melakukan gerakan yang sama dengan pemerintah pusat,” ujar Jasman, menirukan penyampaian Mendagri Tito.
Menurutnya, setelah mendengarkan arahan dari Mendagri itu, bahwa Payakumbuh telah melaksanakan beberapa arahan yang disampaikan oleh Kemendagri. “Kemarin kita telah mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Bulakan Balai Kandi, tepatnya di pelataran Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang disambut dengan antusias oleh masyarakat. Lalu, kita juga sempat mengadakan sidak harga pangan ke Pasar Ibuh, memang keluhan masyarakat perihal harga beras yang tinggi masih ada, ini akan menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Dikatakan, persoalan harga beras adalah persoalan bersama sebab berkaitan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Sehingga harus dipantau oleh lurah dan camat sentral mana yang perlu mendapat perhatian lebih. “Perkembangan inflasi jangan sampai lepas dari pantauan kita, termasuk perihal data-data harga pangan maupun data masyarakat penerima bantuan pangan. Agar bantuan dapat tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Selain itu, Jasman juga mengatakan, bahwa selain Gerakan Pangan Murah (GPM) dan sidak ke Pasar Ibuh, OPD terkait juga harus mengadakan agenda lainnya yang dapat membantu penurunan tingkat inflasi di Kota Payakumbuh. “Harapannya, OPD terkait dapat berkoordinasi dalam upaya penanganan inflasi ini. Permasalahan yang mendesak kita dahulukan, sedangkan permasalahan jangka panjang nanti akan kita diskusikan lagi agar dapat diantisipasi. Baik perihal irigasi, pupuk dan lain sebagainya,” tutup Jasman. 207
