PADANG.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar Drs. H. Barlius MM membantah isu yang sedang dikembangkan oleh pihak pihat tertentu, bahwa dalam penyelenggaraan tugas bidang pendidikan di Sumatera Barat, khususnya Bidang Kejuruan terjadi pertentangan dengan Kepala Bidangnya.
“Tidak benar ada pertentangan kebijakan antara Kadis dengan Kepala Bidang khususnya dengan Kabid Sekolah Kejuruan pak Eriswan , jangan pertentangkan kami” kata Barlius hari ini (6/2) ini.
Penjelasan itu menurut Barlius perlu dia tegaskan karena ada informasi yang se olah olah dia dan kabidnya berbeda dalam menentukan kebijakan. “Kebijakan dan program kegiatan kita mempedomanikan aturan, tidak berdasar kemauan kemauan sendiri ” tegasnya.
Salah satu yang dijadikan isu adalah tentang peran MKKS. “Ada pihak pihak tertentu yang menyalah artikan peran MKKS, misalnya untuk melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk para Kepsek” katanya.
Disdik Sumbar telah membuat kebijakan untuk melaksanakan Bimtek. “Kebijakan Disdik Sumbar bahwa bimtek kepsek diadakan oleh MKKS sudah benar,.karena anggarannya bersumber dari sekolah” ujarnya.
Jika ada pihak tertentu yang ingin bekerjasama untuk berkontribusi memberikan masukan, menurut Barlius itu bisa saja. “Bisa saja suatu organisasi masyarakat, organisasi profesi atau pun pakar kita mintai untuk menjadi nara sumber, itu tergantung kebutuhan dan program kita” ujarnya.
Sementara itu pengamat pendidikan Sumatera Barat, DR. Ristapawa Indra mengatakan sepakat dengan penegasan Barlius itu “Pemerintah dalam hal ini memiliki aturan untuk menggunakan uang negara dan uang sekolah, saya dukung kebijakan pak Barlius ” katanya.
Ristapawa mengaku mendapat informasi bahwa ada lembaga non pemerintah yang ingin menyelenggarakan kegiatan Bimtek untuk kepala kepala sekolah, tapi MKKS yang membiayai. “Kurang tepat seperti itu, kecuali MKKS itu tidak bisa melaksanakan, seharusnya MKKS melaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan ” kata Doktor Pendidikan lulusan UKM Malaysia itu.
Tapi kalau ada sebuah lembaga yang memiliki dana sponsor untuk membimtekkan Kepala Kepala Sekolah, itu tak masalah, kata Ristapawa Indra.
“Kalau mereka yang carikan dana, baguslah, itu namanya profesional” jelas Ristapawa. (MK)
