Oleh Roni Aprianto/ Wartawan Madya
Hawa panas, itulah yang terasa saat menginjak lobi gedung DPRD Dharmasraya. Orang jakarta bilang, gerah. Wajar, lantaran tidak dilengkapi alat pendingin ruangan. Sebelah kiri pintu masuk Front Office sigap menyambut para tamu. Di sebelah timur dan barat disusun rapi kursi empuk yang siap memanjakan tamu.
Foto tampan anggota dewan periode 2004- 2009, periode 2009- 2014, periode 2014- 2019, periode 2019- 2024 dan Periode 2024- 2029 terpajang apik, bagus menghiasi ruangan.
Gedung dua lantai tersebut dilengkapi pula dengan ruangan fraksi dan ruangan Komisi.
Biasanya, lobi gedung wakil rakyat itu sepi karena tidak ada kegiatan di sana. Kali ini beda, terhitung tanggal 2, 3 dan 4 Agustus 2025 gedung DPRD tampak ramai didatangi oleh ASN eselon II, III dan IV. Pantas saja ruangan terasa panas, ditambah lagi terik matahari.
Sesekali para ASN ini mengibas – ngibaskan map kertas yang ada dalam genggaman guna meredakan hawa panas sembari menunggu jadwal asistensi bersama komisi DPRD. Ada pula yang menghisap sigaret dalam- dalam. Asapnya mengepul menghantam langit- langit gedung wakil rakyat itu, kemudian sirna bersama angin. Dalam hati, mungkin mereka bergumam,” Enak membahas anggaran di Hotel, sejuk dan bisa tidur- tiduran sembari menunggu jadwal asistensi,” begitulah kira- kira.
Asistensi APBD Perubahan ( APBD-P) cukup dibahas didalam daerah. Sejak Kabupaten Dharmasraya ada, ini baru pertamakalinya anggaran untuk kepentingan rakyat dimusyawarahkan dalam daerah.
Kesepakatan ini tercetus ketika pasangan Bupati Annisa Suci Ramadhani dan Wabup Leli Arni berdialog dengan pimpinan DPRD dan para ketua komisi DPRD, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, komunikasi antara bupati dan DPRD sempat tegang lantaran tarik ulur penetapan lokasi pembahasan APB-P. DPRD menyarakan pembahasan dilaksanakan di Kota Padang, Sumbar. Eksekutif enggan lantaran dana perjalanan dinas tak cukup, alasannya.
Ketegangan antara eksekutif dan legislatif ini sempat viral serta jadi perbincangan publik. Alhamdulillah, kini ketegangan itu sudah cair, sehingga asistensi anggaran tahun berjalan 2025 terlaksana dalam daerah.
Kita mendukung dan memberikan apresiasi atas sikap eksekutif dan legislatif. Ini bukan hanya soal menghemat uang, tapi soal mengubah cara berpikir. Anggaran daerah adalah milik rakyat, bukan milik pejabat. Hal ini jelas telah menghemat anggaran ratusan juta rupiah.
Rapat asistensi angaran berlangsung hangat, penuh semangat diruangan komisi DPRD. Otak atik anggaran berlansung sejak pagi hingga matahari masuk keperaduan di upuk barat.
Eksekutif dan legislatif menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas, pengadaan ATK, konsumsi rapat, dan belanja seremonial. Seluruh komisi di DPRD dan jajaran OPD sepakat bahwa pos-pos tersebut dapat dikurangi tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.
” Kami sepakat efisiensi anggaran digunakan untuk kebutuhan masyarakat, “ungkap Pimpinan DPRD Dharmasraya, Sujito usai asistensi, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, dengan efisiensi, pemerintah bisa memperluas jangkauan program-program penting, sala satunya perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan serta pendidikan. Pemerintah daerah juga memastikan sisa anggaran akan digunakan secara transparan dan akuntabel.
” Kesepakatan hemat anggaran ini tidak datang secara tiba-tiba. Kondisi ekonomi nasional yang masih dalam pemulihan dan tekanan fiskal daerah membuat kami selaku pemangku kebijakan berpikir ulang dalam menyusun belanja publik,” pungkasnya.
Kolaborasi yang produktif antara legislatif dan eksekutif tidak hanya menunjukkan kepekaan terhadap situasi fiskal, tapi juga menjadi refleksi dari tata kelola yang berorientasi hasil. Dengan semangat efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat, langkah ini menjadi simbol bahwa perubahan cara kerja pemerintah daerah bukan hanya mungkin, tetapi juga sedang terjadi. Terimakasih eksekutif dan legislatif, telah berpihak kepada rakyat. (***)
