PADANG – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbatas, Pemprov Sumbar usulkan sejumlah pembangunan proyek ke pusat. Hal ini dituangkan melalui rapat kordinasi dengan Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa secara virtual, Selasa (23/2).
Pj Gubernur Sumbar, Hamdani mengusulkan sembilan proyek pembangunan strategis Nasional di Provinsi Sumbar. Ia mengungkapkan, sebelum menyampaikan usulan sembilan proyek pembangunan strategis Nasional tersebut, dirinya juga berkesempatan menyampaikan kemampuan fiskal Pemprov Sumbar.
“Saya sampaikan kepada Menteri Bappenas tentang kemampuan fiskal Pemprov Sumbar saat ini,” ungkap Hamdani usai rapat dengan Menteri Bappenas.
Menurutnya, kalau dilihat dari ratio Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap total pendapatan Pemprov Sumbar adalah sebesar 35 persen. Artinya, Pemprov Sumbar ada ketergantungan 65 persen kepada APBN.
Sementara, pemerintah kabupaten kota di Sumbar, kemampuan fiskalnya jauh lebih rendah lagi, hanya sekitar 15 persen. Artinya, total pendapatan di APBD baik Pemprov Sumbar, maupun pemerintah kabupaten kota selain bersumber dari PAD juga bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang jumlahnya cukup besar.
“Kalau digabung, katakanlah mencapai angka Rp1 triliun, untuk satu kabupaten, hanya punya Rp150 miliar dari PAD sedangkan dana transfer pusat mencapai Rp800 miliar,” ungkap Hamdani.
Dalam kondisi Covid-19 ini, diakuinya dana transfer mengalami penurunan dan tertekan. Karena itu, pada kesempatan rapat bersama Menteri Bappenas, Hamdani meminta, agar sembilan usulan proyek pembangunan strategis nasional jadi prioritas, untuk dapat disetujui.
“Segala administrasi yang berkaitan dengan usulan tersebut sudah dilengkapi, termasuk juga persiapan lahannya,” ungkap Hamdani.
Melalui rapat tersebut, Hamdani juga telah melaporkan kepada Menteri Bappenas, dalam upaya menyukseskan program pembangunan strategis nasional di Sumbar, dirinya sebagai Pj Gubernur Sumbar sudah melakukan rapat kordinasi percepatan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
“Alhamdulillah, dari 1.448 bidang lahan tol, sudah dipetakan, dan sebagian prosesnya sudah dilakukan pembayaran. Antara lain, sebanyak 704 dilakukan penilaian dan 275 diumumkan dan selanjutnya dalam proses pembayaran. Kita mencoba mencari terobosan dan inovasi, agar pembangunan melalui APBN ini tidak terkendala dan jangan sampai stagnan,” tegasnya.
Hamdani menegaskan, aliran APBN jangan sampai terhambat masuk Sumbar, karena dampak multiplier efeknya cukup besar. jika APBN masuk Sumbar sebesar Rp100 miliar, Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. “Karena tidak mudah juga melaksanakan pembangunan dengan kondisi PAD tertekan akibat Covid-19. PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor, hotel dan restoran semuanya tertekan saat ini,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Hansastri mengungkapkan, sebetulnya banyak proyek strategis nasional yang diusulkan saat rapat dengan Menteri Bappenas. Namun, karena waktu terbatas, hanya sembilan proyek yang bisa diusulkan, Meskipun demikian, rapat kali ini hanya rangkaian saja, karena sebenarnya sudah banyak pertemuan Pemprov Sumbar dengan Menteri Bappenas.
