Padang  

APBD Terbatas, Pj Gubernur Sumbar Usulkan 9 Proyek Pembangunan Strategis Nasional

Melalui rapat ini, pemerintah ingin menyusun rencana kerja secara nasional melalui APBN, yang akan dikerjakan oleh kementerian nantinya. Hansastri mengungkapkan, sembilan usulan proyek pembangunan strategis nasional tersebut yakni, pertama, pembangunan Trans Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedua, pembangunan jalan akses jalan ke Teluk Tapang.

“Dua proyek ini sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 untuk masuk rencana tahunan. Sudah ada dialokasikan anggarannya sebesar Rp800 miliar untuk Teluk Tapang dan Rp700 miliar untuk Trans Mentawai,” ungkap Hansastri.

Usulan ketiga, juga ada peningkatan akses kadar air minum di beberapa daerah. Termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan lainnya. Keempat, ada usulan pembangunan Jalan Abai Siat menuju Sungai Dareh. Kelima, juga ada usulan pembangunan jalan Lubuk Malako-Simpang Padang Aro. Keenam, ada juga usulan pembangunan jalan akses dari Provinsi Sumut menuju ke Teluk Tapang yang panjangnya mencapai 10 kilometer.

“Dengan pembangunan jalan Sumut ke Teluk Tapang ini, maka Teluk Tapang bisa menampung barang-barang dari Sumbar dan Sumut. Karena jalan dari Teluk Tapang ke perbatasan Sumut hanya 10 kilometer. Sementara, dari Air Bangis ke Teluk Tapang panjangnya 43 kilometer, jadi lebih dekat ke Sumut,” ungkapnya.

Ketujuh, usulan pembangunan kapal penyeberangan perintis ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, melalui kapal penyeberangan perintis ini akan mempermudah penyaluran barang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedelapan, juga ada pembangunan Fly Over Panorama 1 Sitinjau Laut. Hansastri mengungkapkan, pembangunan fly over ini sangat penting, karena kawasan Sitinjau Laut sangat sulit jalurnya dan sering terjadi kecelakaan. “Untuk pembangunan fly over di panorama 1 ini nilainya Rp1 triliun,” ungkapnya.

Kesembilan, juga ada diajukan program percepatan penurunan angka stunting dan kematian ibu hamil. Di mana kasus stunting ada hampir di setiap kabupaten di Sumbar. Karena itu perlu diajukan agar penanganannya diperluas hingga menjangkau sembilan kabupaten.

“Untuk program penanganan stunting, kapal perintis dan penyediaan air baku di kawasan Pariwisata Padang-Bukittinggi kita usulkan untuk dapat terwujud di tahun 2022. (104/107)