PADANG – Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Muhammad Khalidi Al Khair menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya bagi almamaternya SMPN 27 Padang.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Reuni Akbar Lintas Angkatan SMPN 27 Padang yang digelar di kawasan Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Minggu (28/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Khalidi menekankan bahwa peran alumni tidak berhenti pada kegiatan seremonial seperti reuni, tetapi harus diwujudkan dalam kontribusi nyata terhadap pembangunan sekolah.
Ia menilai, posisinya sebagai legislator memberikan ruang strategis untuk mengakselerasi kebutuhan pendidikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diusulkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sebagai alumni sekaligus anggota DPRD, saya merasa memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan SMPN 27 terus berkembang. Ini bukan hanya soal nostalgia, tetapi bagaimana kita menghadirkan manfaat nyata bagi adik-adik kita yang sedang belajar hari ini,” ujar Muhammad Khalidi Al Khair kepada awak media.
Ia menjelaskan, sejumlah program yang telah diperjuangkannya melalui mekanisme pokir DPRD saat ini mulai direalisasikan, di antaranya pemasangan paving block di lingkungan sekolah serta pembangunan saluran drainase internal guna mengurangi risiko genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan.
Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Padang agar belanja daerah tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
Khalidi juga memastikan bahwa perjuangan peningkatan fasilitas sekolah akan terus dilanjutkan pada tahun anggaran 2027.
Adapun beberapa usulan prioritas yang telah didorong melalui pembahasan kebijakan anggaran daerah mencakup rehabilitasi musala sekolah, pembangunan pagar pembatas lahan sekolah, serta penataan area parkir yang lebih representatif untuk mendukung kenyamanan dan keamanan lingkungan di SMPN 27 Padang.
“Untuk tahun anggaran 2027, kami sudah mendorong beberapa kebutuhan prioritas agar masuk dalam APBD. Ini juga merupakan bagian dari fungsi budgeting DPRD Padang, bagaimana aspirasi masyarakat, termasuk dunia pendidikan, bisa terakomodasi secara terencana,” katanya.
Selain fokus pada pembangunan internal sekolah, ia juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di kawasan tersebut.
Khalidi menyebut bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan sinergi lintas level pemerintahan, termasuk pemerintah provinsi, karena berkaitan dengan sistem drainase utama kawasan.
Saat ini, ia mengaku tengah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong percepatan proyek normalisasi dan hilirisasi aliran Banda Luruih, termasuk rencana pelebaran saluran serta pembangunan dinding penahan air.
Langkah ini dinilai penting karena dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh SMPN 27 Padang, tetapi juga sejumlah fasilitas publik di sekitarnya, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan di tingkat sekolah atau kota saja. Harus ada intervensi yang lebih besar dari provinsi. Kami di DPRD terus mendorong agar proyek normalisasi Banda Luruih ini bisa dipercepat karena dampaknya sangat luas,” tegasnya.
Untuk diketahui, SMPN 27 Padang kerap dilanda banjir saat curah hujan tinggi akibat kondisi drainase yang belum optimal di kawasan tersebut. Genangan air tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas belajar mengajar, tetapi juga berpotensi merusak fasilitas sekolah.
Bahkan, pada saat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 lalu, kawasan ini sempat terendam banjir hingga setinggi lutut orang dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan sementara waktu. (*)
