PADANG – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar menerima kunjungan puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) dan dosen pendamping, Selasa (27/6).
Setidaknya ada sekitar 25 mahasiswa berkunjung. Tujuan kunjungan tersebut, mahasiswa ingin mempelajari dan ingin mengetahui secara mendalam tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta peranan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Selain Irsyad Safar, hadir mendampingi Sekretaris DPRD Sumbar Raflis dan Kasubag publikasi Dahrul Idris di ruangan khusus I DPRD.
Wakil Dekan Fakultas Hukum UBH, Dr. Sanidjar Pebrihariati R sebagai pendamping mahasiswa mengatakan, tujuan kedatangannya beserta mahasiswa ke DPRD Sumbar guna mengetahui dan mempelajari lebih dalam apa-apa saja Tupoksi anggota DPRD Sumbar .
“Kunjungan ini adalah dalam rangka menambah pengetahuan mahasiswa tentang tugas dan fungsi legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” kata Sanidjar.
Menurut Sanidjar yang didampingi Ketua Umum Dewan Perwakilan Masyarakat Mahasiswa (DPMM) Fakultas Hukum UBH Sigit Aziz, di UBH juga ada anggota DPRD dan gubernur mahasiswa. Untuk itu mereka perlu mempelajari apa-apa saja tugas pokok dari anggota dewan tersebut.
Selain itu, agar mahasiswa menjadi lebih paham tentang tata kelola pemerintahan daerah.
Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar menjelaskan tentang optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan sejajar dalam mengelola jalannya pemerintahan sesuai dengan UU tentang Otonomi Daerah,” jelas Irsyad.
Implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, jelasnya, diwujudkan dalam tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.
Irsyad menjelaskan dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD membahas, membuat dab menyusun produk hukum yakni berupa peraturan daerah (perda).
Perda-perda ini, tambah dia, biasanya dimasukkan dalam program pembuatan perda (propemperda) tiap tahun. Dalam propemperda akan ada sejumlah rancangan perda yang ditargetkan pembahasan dan penyusunannya pada tahun terkait.
