Seluruh peserta pelatihan tersebut disalurkan melalui 19 paket pelatihan yang mana satu paketnya beranggotakan 16 orang dengan total anggaran yang sudah direalisasikan mencapai Rp 1,2 miliar lebih atau berkurang dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 76 paket pada 2019 akibat adanya pandemi Covid-19.
Paket – paket pelatihan tersebut tersebar pada delapan kejuruan yakni, pelatihan Teknologi Informasi dan Komputerisasi, Menjahit, Mengelas, Perbengkelan, Instalasi Listrik, Tata Boga dan lain sebagainya.
“Pada masa pandemi Covid-19, pelatihan angkatan kerja yang terdiri dari alumni BLK dan peserta pelatihan yang baru diarahkan untuk mengikuti pelatihan khusus berupa pembuatan masker sebanyak lima paket,” ungkap Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Dharmasraya, Wijiastuti, Selasa (15/12).
Lanjutnya, program itu didanai APBN melalui Kementerian terkait dengan nilai mencapai Rp 938 juta lebih serta dari APBD sebesar Rp 1, 229 miliar lebih dengan total jumlah produksi sebanyak 270.400 helai masker dan baju hazmat sebanyak 10 ribu helai.
“Di samping berperan sebagai penyangga ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, kegiatan tersebut juga sukses mengatasi kelangkaan masker dan alat pelindung diri bagi paramedis yang sempat menjadi kendala banyak pihak dalam memutus mata rantai penyebaran virus tersebut pada periode awal penyebarannya di Indonesia pada medio Februari 2020,” jelasnya.
Lanjutnya, angkatan kerja produktif di Kabupaten Dharmasraya, memiliki animo dan kemauan cukup tinggi dalam mengikuti program pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian mereka dalam menghadapi persaingan serta meraih kesempatan untuk bekerja atau berusaha.
“Pada umumnya mereka berasal dari kelompok masyarakat putus sekolah dan lulusan sekolah formil serta perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan tetap, ” terangnya.
Katanya, pada masa pemulihan pasca COVID-19, pihaknya dibawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja juga turut menggalakkan program Kartu Prakerja yang juga diminati cukup banyak oleh masyarakat angkatan kerja produktif di Dharmasraya.
Selain itu, pihaknya juga telah mendaftarkan dan memberi rekomendasi bagi enam kelompok penerima bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
“Pada program JPS itu pihak kementerian membaginya dalam dua jenis kegiatan yakni bantuan bagi Kelompok Padat Karya sebanyak tiga kelompok dan bantuan bagi Kelompok Tenaga Kerja Mandiri sebanyak tiga kelompok,” katanya.
Lebih jauh Wijiastuti memaparkan, untuk program bantuan bagi Kelompok Padat Karya, masing-masing kelompok yang terdiri dari 20 orang anggota. Diberikan bantuan berupa upah kerja dibidang pembangunan infrastruktur dengan total anggaran sebesar Rp 39 juta, dengan masa kerja selama 10 hari.
“Sementara untuk bantuan bagi Tenaga Kerja Mandiri diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana barang dengan total nilainya sebesar Rp 40 juta, “ulasnya.
Pihaknya berharap, dengan telah dikucurkannya beragam jenis program pelatihan dan bantuan tersebut dapat memicu terbukanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja di Dharmasraya. Melalui para alumni dan kelompok penerima bantuan sebagai upaya membantu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19.
“Jangan hanya sekadar mencari uang transport tapi hendaknya materi pelatihan dan bantuan yang diperoleh itu juga bisa dimanfaatkan sebagai klaster dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di lingkungan masing-masing, ” pungkasnya. (roni)
