Sejumlah Pelamar Lapor Ombudsman RI

oleh
www.manadoposonline.com

PADANG-Merasa ada kejanggalan dan dianggap merugikan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Sumbar, sejumlah pelamar mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Senin (22/10). Sementara Pemprov Sumbar melalui Badan Kepegawaian Daerah mengumumkan hasil seleksi adiministrasi pada Senin malam.

“Nanti malam kita umumkan, paling lambat pukul 00.00 WIB, sudah kita posting di website Pempro Sumbar,”sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar, Senin (22/10).

Dikatakannya, pihaknya agak lambat mengumumkan hasil seleksi administrasi dibanding kabupaten/kota lainnya di Sumbar. Keterlambatan itu mengingatkan banyaknya lamaran yang harus diseleksi.

“Kita pelamarnya mencapai 12.500 lamaran,”katanya.

Sementara formasi yang tersedia sebanyak 864 posisi. Jumlah tersebut terbagi untuk sebanyak 513 untuk guru, 296 untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan, baik dokter maupun kebidanan. Sisanya 55 formasi untuk tenaga teknis mulai dari tenaga teknis pekerjaan umum sampai tenaga teknis peternakan.

Sudah Beredar

Menariknya, meski BKD Sumbar baru mengumumkan hasil seleksi administrasi pada Senin malam. Nyatanya, di masyarakat hasilnya sudah beredar di media sosial. Hasil tersebut dalam bentuk dokumen exel yang menampilkan jumlah lulusan seleksi administrasi CPNS Pemprov Sumbar.

Dokumen tersebut berisikan, sebanyak 5.326 yang lolos. Dalam dokumen itu terdapat nama lengkap, nomor registrasi, sampai dengan formasi yang dipilih.

Mendapati itu, BKD Sumbar menolak data yang beredar tersebut adalah data BKD. Meski begitu juga tidak bisa memastikan data itu hoak, atau kabar bohong.

“Kami tidak bertanggungjawab dengan data itu, tapi kami juga tidak bisa menuding itu hoak,”katanya.

Menurutnya, data yang mampu dipertanggungjawabkan BKD adalah yang resmi diumumkan, menggunakan kop surat, nomor surat dan ditandatangani pihak berwenang. “Kalaupun ada isinya yang sama nanti dengan data kami mungkin itu kebetulan, yang pasti kami belum mengumumkan,”tegasnya.

Selain itu, Yulitar juga menyangkal ada pihaknya yang membocorkan informasi tersebut pada masyarakat. Karena dirinya sudah melakukan pengecekan, tidak ada yang membocorkan.

“Sudah saya cek, tidak ada,”ulasnya.

Dilain pihak, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Adel Wahidi menyebutkan, bahwa sejumlah pelamar CPNS telah melaporkan adanya kejanggalan dari informasi kelulusan administrasi CPNS Pemprov Sumbar.

Pihak juga mengaku ada kejanggalan dengan beredarnya hasil seleksi adiminitrasi tersebut. Untuk itu, Ombudsman akan mendalami apakah ada kesengajaan dari panitia.

Selain itu, dari laporan tersebut, menurut  Adel Wahidi setidaknya ada 4 klasifikasi kejanggalan yang dilaporkan, seperti akreditasi jurusan. Mereka menyerahkan akreditasi ketika lulus namun yang diminta adalah akreditasi sekarang.

Kemudian peserta CPNS juga telah mengirim berkas lewat pos namun tidak diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Ini perlu ditelusuri lagi kenapa berkas tidak sampai ke tangan panitia padahal dari penelusuran lewat pos sudah terkirim ke alamat,”ujar Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di kantor Ombudsman.

Kemudian terkait alumni Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang yang melamar formasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)  dinyatakan tidak lulus lantaran  perbedaan nomenklatur jurusan di ijazah. “Perbedaanya hanya kelas, namun mereka tidak lolos administrasi,” sebutnya.

Selanjutnya, ada juga yang tidak lulus karena tidak melampirkan sertifikat tanda register, ini biasanya untuk kesehatan, tapi yang mereka lamar  adalah guru, sebaliknya yang mereka lamar adalah bidan karena tidak lulus karena tidak melampirkan sertifikat pendidik. ” Ini namanya bolak balik,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan dari beberapa temuan yang mengemuka ada indikasi ketidak cermatan petugas dalam melakukan verifikasi data peserta.

“Ini terjadi di BDK Provinsi, Kota Padang dan Tanah Datar. Dan seharusnya mereka juga tidak membocorkan data ke publik ini rahasia negara,” sebutnya.

Sementara itu, Tomi kusmiran salah seorang peserta CPNS menyebutkan bahwa ia berharap Ombudsman Sumbar dapat menyelesaikan persoalan ini.

“Kita berharap persoalan ini Ombudsman dapat menyelesaikannya sebab, rata-rata kami yang datang untuk CPNS selanjutnya tidak bisa mengikutinya lagi karena umur sudah lewat,” sebutnya. (104)

Loading...