PADANG-Masalah sampah memang menjadi momok perkotaan. Setiap hari masyarakatnya menghasilkan sampah. Di Kota Padang, satu orang warga menghasilkan 0,7 kg sampah per harinya. Sehingga sampah yang terkumpul sebulan bisa mencapai 20 ribu ton.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Mairizon membenarkan hal tersebut, dari data beberapa waktu lalu, memang jumlah sampah Kota Padang setiap hari mencapai 700 ton. Seperti beberapa waktu lalu, timbulan sampah yang dikumpulkan petugas kebersihan mencapai 641 ton seharinya.
“Sekarang pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan pembinaan dari kawasan hulu hingga hilir. Karena masalah sampah ini adalah masalah bersama. Perlu ditanggulangi dengan kerjasama berbagai pihak. Baik itu untuk peraturan pengelolaan sampah,” kata Mairizon, Kamis (29/8) di kantornya.
Pertama, kata Mairizon, sumber sampah harus mulai berkurang, karena yang dibutuhkan saat ini bukan hanya bagaimana penanganan tumpukan sampah, tapi bagaimana kuantitas sampah berkurang dan bisa pula menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Di kawasan hulu kita ajak OPD, serta pihak-pihak terkait yang ingin berkontribusi. Untuk menjaga vegitasi, perlu dilakukannya perbaikan di kawasan hulu. Pohon-pohon buah yang nantinya ditanam juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan,” katanya.
Masyarakat Peduli Hutan (MPH), begitu kelompok yang ingin dibentuk untuk menggerakkan perlindungan terhadap kawasan hulu. Rencananya, reboisasi ini akan dilakukan di kawasan Kuranji, Pauh dan Lubuk Kilangan.
“Ini untuk mengembalikan resapan air, dan juga bernilai ekonomi bagi warga setempat,” tukasnya.
Kemudian, DLH Padang juga berupaya mengurangi sumber sampah dengan aktifnya masyarakat mereduksi atau mengelolah sampah agar bisa dimanfaatkan, tanpa harus dibuang ke Tempat Penampungan Sampah (TPS). Setidaknya penumpukan sampah per warga bisa dikurangi, maksimal hanya berkisar 0,5 kg sampah saja per orangnya.
Bukan saja sampah rumah tangga, Mairizon juga menyebut perlunya perhatian dari pihak industri, terutama yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengontrol limbah yang dihasilkan, serta juga mesti ikut berkontribusi untuk merawat lingkungan.
“Pencabutan izin usaha juga menjadi hukuman bagi pihak industri yang nakal,” katanya.
Untuk sampah industri ini, yang juga lebih sangat berbahaya dari sampah rumah tangga, misalnya limbah B3 hasil dari rumah sakit. Mairizon mengatakan, tahun 2018 pernah masuk 10 laporan ke kantornya, salah satu ditemukan limbah rumah sakit di buang ke kawasan Painan.
“Limbah medis ini setahun potensinya bisa mencapai 250 ton. Biasanya pihak rumah sakit menggunakan jasa pengangkut sampah untuk dibawa ke daerah Jawa. Kita berharap pemko bisa memiliki insenarator (alat pembakar limbah medis) agar pemerintah mampu mengkoordinir pengelolaan limbah medis ini. Setidaknya pihak rumah sakit untuk penanganan limbah medis ini membutuhkan biaya Rp20 ribu per kilonya. Dengan Rp.10 ribu perkilo, setidaknya selama dua setengah tahun, insenarator seharga Rp.9 miliar bisa terganti biaya pembeliannya,” jelas Mairizon.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas DLH ini juga mengakui masih kurangnya sarana dan prasarana pihaknya dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Padang setiap harinya. Selain itu pihaknya juga merasa masih kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengelolaan sampah. (wahyu)
