PADANG – Ribuan masyarakat Kelurahan Pigogah Pati Bubur, Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), yang tergabung bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar menggelar aksi demo ke kantor Gubernur Sumbar, Senin (31/7).
Mereka menuntut lahan milik masyarakat Air Bangis agar dibebaskan dari kawasan hutan produksi. Kemudian bebaskan masyarakat untuk menjual hasil panen sawit mereka.
Mereka yang menempuh 7 jam perjalanan dari Pasbar datang dengan tuntutan yang ditujukan kepada Gubernur Mahyeldi.
Terlihat ribuan masyarakat memadati jalan di depan Kantor Gubernur Sumbar. Tidak hanya pemuda, aksi demonstrasi juga juga diikuti oleh lanjut usia (lansia), ibu-ibu, anak-anak sekolah, serta yang masih usia balita.
“Permasalahan sebetulnya sudah mulai terjadi pada 2016, puncaknya yaitu pada 2021. Kita ada yang ditangkap karena memanen di kebun sendiri. Masyarakat menjadi khawatir sehingga tidak ada yang berani panen di kebunnya,” ungkap Haris Ritonga, salah seorang petani yang ikut aksi damai.
Dia menyebut, hingga saat ini ada dua masyarakat ditahan oleh Polda Sumbar, serta ada empat warga lainnya yang sedang diproses hukum dan bakal masuk ke tahap pengadilan.
“Kalau ada masyarakat kami di Air Bangis sana yang ditangkap dengan alasan beraktifitas di hutan kawasan produksi. Maka nasib kami ini semuanya sama, kami ini juga berada di kawasan tersebut, artinya kami hanya menunggu giliran untuk ditangkap,” jelasnya.
Lebih lanjut, masyarakat menyatakan tidak akan membubarkan diri, dan kembali ke Pasbar sebelum tuntutan yang dilayangkan kepada gubernur dipenuhi.
Plt Asisten II Setdaprov Sumbar Yozarwardi Saputra mengatakan, pihaknya menyambut baik aksi masyarakat Air Bangis di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat saat ini.
Sebagai yang ditugaskan untuk menemui masyarakat, ia ingin mendengarkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini.
Ia menyebutkan, gubernur punya atensi terhadap permasalahan ini.
“Tidak benar Gubernur tidak membahasnya. Ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti untuk pencatatan kawasannya, masyarakatnya, sejak tahun berapa. Ini juga disupport data ini dari pihak Polres Pasaman Barat,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, sosialisasi juga telah dilakukan di Kantor Bupati Pasaman Barat dan di Air Bangis.
“Nanti akan saya konsultasikan ke gubernur, supaya persoalan ini agar terstruktur mengatasi masalahnya secara komprehensif,” pungkasnya.104/107
