PWI Dharmasraya Tandatangani MoU Kabupaten Layak Anak

Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Dharmasraya dan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya menandatangani Memorandum of Understanding ( MoU) Kabupaten Layak Anak ( KLA), Rabu (9/2/2022). (roni aprianto)

DHARMASRAYA – Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Dharmasraya dan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya menandatangani Memorandum of Understanding ( MoU) Kabupaten Layak Anak ( KLA), Rabu (9/2/2022).

MoU dalam rangka mendukung Dharmasraya Layak ini dilaksanakan bersamaan dalam kegiatan sosialisasi indikator Kabupaten Layak Anak ( KLA) di Aula lantai dua kantor bupati setempat. Menghadirkan Narasumber Wanda Lesmana dari Ruang Anak Dunia (Ruandu) Foundation Provinsi Sumatera Barat, Wanda Lesmana. Hadir pada kesempatan itu, kepala OPD, camat dan undangan lainnya.

Kepala DinsosP3APPKB Dharmasraya, Bobby Perdana Riza, berharapa peran serta media dalam mendukung Kabupaten Dharmasraya Layak Anak melalui pemberitaan layak anak, konten responsif, dan mengkampanyekan hak dan perlindungan anak, serta pemberitaan terkait kasus anak dengan merahasiakan identitas anak .

“Yang tak kalah pentingnya lagi memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan maupun secara tatap muka tentang program Kabupaten Layak Anak ini. Sinergi media dalam hal ini sangatlah penting,” terangnya.

Menurut Bobby P Riza, komitmen bersama yang disepakati tersebut menjadi lebih sempurna karena bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional ( HPN) yang jatuh pada Tanggal 9 Februari 2022.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada kabupaten/kota di Indonesia berstatus layak anak. Sebelum menuju layak anak terdapat beberapa tingkatkan, seperti inisiasi, pertama, madya, nindiya, utama, dan layak anak.

“Jadi kabupaten layak anak itu, Dharmasraya berada pada tingkatan madya. Di Sumbar kita masuk peringkat lima, dua besar di bawah Tanah Datar,” jelasnya.

Lanjut Bobby, Dharmasraya menargetkan pada tahun 2022 dapat naik peringkat Nindya sehingga sejajar dengan Kota Padang dan Kota Sawahlunto. Untuk mencapai tersebut diperlukan waktu dan kerjasama pemerintah, seluruh instansi, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan media.

” Setidaknya terdapat 24 indikator untuk menjadi kabupaten/kota layak anak. 24 indikator terbagi pada enam kelompok, antara lain kelembagaan, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan khusus, pendidikan dan waktu luang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Dharmasraya, Syafri Piliang menyambut baik langkah pemerintah yang telah menjalin komitmen dengan PWI dalam mendukung Dharmasraya menuju kabupaten layak anak.

” PWI beserta seluruh media yang bertugas di Dharmasraya menyatakan siap untuk membantu pemerintah melalui pemberitaan yang edukatif dan responsif serta bertugas secara profesionalitas,” pungkasnya. (roni)