BATUSANGKAR – Ikan bilih hidup dari endemik Danau Singkarak saat ini cukup memprihatinkan perkembangan dan populasinya.
Kondisi demikian juga mempengaruhi perekonomian masyarakat yang bermata pencarian nelayan di salingka danau.
“Populasi dan kelestarian bilih haruslah dijaga, salah satu caranya mengatur penggunaan Keramba Jaring Apung (KJA), sebagaimana keinginan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ,” kata Wabup Richi Aprian sebagaimana dikutip Humas Pemkab dalam rilisnya, Kamis (25/3).
Pernyataan ini diutarakan Wabup seusai Rakor Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota kemarin di Padang.
Menurutnya, pengaturan KJA ini tentunya harus disertai solusi terbaik untuk masyarakat nelayan.
“Kita sebelumnya tentu harus mengkaji dan menyusun langkah-langkah agar selepas pengaturan KJA, masyarakat memilki mata pencaharian lain, sehingganya secara bertahap bisa berkurang dan populasi ikan bilih kembali lestari,” kata Richi.
Diutarakannya, sebagai rujukan tidak ingin kejadian di Danau Toba terjadi di danau Singkarak. Danau Toba dulu yang bibitnya dari danau Singkarak mampu berkembang dengan baik, mampu menghasilkan 100 ton per tahun, namun saat ini untuk mencari berat 1 kilogram saja susah. Ini yang hendaknya jangan sampai terjadi karena Ikan Bilih adalah ikan endemik Singkarak.
Tak hanya itu, Wabup Richi Aprian berharap pemerintah pusat dan provinsi tidak hanya memperhatikan tambak air asin (laut).
“Beberapa daerah di Sumbar, salah satunya Tanah Datar tidak memiliki potensi tambak air asin, namun kami memiliki potensi di air tawar, tentunya perlu juga mendapat perhatian, agar potensi ini bisa dimanfaatkan dan dikelola masyarakat dengan baik, muaranya adalah peningkatan ekonomi,” ujarnya.
Rakor ini juga diikuti Asisten Ekobang Edi Susanto, Kadis Pertanian Yulfiardi, Plt. Kadis Pangan dan Perikanan Hilmi dan Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Herison. (ydi)
