PADANG – Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok, Edisar mengungkap fakta dan beberapa waktu lalu.
Diakuinya, permasalahan ini hanya kesalahapahaman saja. Sebab tidak ada perintah untuk menggembok rumah tersebut dan fasilitas itu masih atas nama Ketua DPRD Dodi Hendra.
“Saya sudah datangi lokasi ternyata dan ternyata petugas Satpol PP ada disitu dan tidak ada digembok. Lagian tidak ada perintah untuk penggebokan,” katanya Selasa (10/8/2021)
Kalaupun terjadi penggembokan, kata Edisar, itu hanya untuk sementara dikarenakan pada saat itu petugas yang menjaga sedang pergi makan.
“Saat itu petugas dan pintu gerbang digembok sementara. Karena di dalam rumah dinas tersebut banyak aset negara,” ujarnya.
Kemudian Edisar juga membantah terkait informasi pencabutan hak Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Solok dan hingga kini, fasilitas-fasilitas tersebut masih atas nama Dodi Hendra.
“Tidak ada hak Ketua DPRD yang dicabut. Yang bersangkutan tetap memakai fasilitas rumah, mobil dinas dan sebagainya,” tuturnya.
Diketahui, gerbang pintu rumah dinas tersebut ditemukan digembok pada Senin (2/8/2021) pagi. Penggebokan dilakukan oleh Pemkab dengan alasan untuk melindungi aset-aset negara yang ada di dalamnya.
Menyikapi hal itu, Dodi Hendra mengkonfirmasi langsung kepada pihak yang menggembok yakni Kabag Umum dan Kasubag Rumah Tangga Pemkab Solok.
“Saya konfirmasi. Alasannya karena Satpol PP (yang menjaga rumah dinas) sedang dirumahkan. Tapi bagaimana dengan orang yang bekerja di dalamnya,” katanya.
Pasca penggembokan itu, Dodi Hendra pun bakal menempuh jalur hukum dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebab di sana (Rumah Dinas) adalah tempat dirinya bekerja.
Sementara itu Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu meminta semua pihak untuk mengakhiri permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, jika kisruh ini terus berlanjut, akan berdampak buruk terhadap pembangunan yang sudah terencana.
