Oleh Soesilo Abadi Piliang
(Wartawan Utama Topsatu.com)
Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, serta Aceh terjadi di bulan November 2025, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 Desember 2025, merilis total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, mencapai 1.068 jiwa dan 190 jiwa hilang.
Dashboard Satu Data Bencana Provinsi Sumatra Barat dalam data per tanggal 19 Desember 2025 sebagaimana dalam situs web https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/ menyebutkan, di Sumatra Barat (Sumbar), sebanyak 247 orang tewas, 84 hilang, dan 384 orang terluka. Mereka yang mengungsi sebanyak 9.078 orang,
Terkait soal potensi banjir bandang dan longsor, BMKG juga telah menyampaikan peringatan resmi kepada pemerintah daerah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rakor dengan Kemendagri secara virtual dikutip dari YouTube Kemendagri, Selasa (2/12), mengungkap pihaknya sudah memberikan peringatan terhadap kepala daerah terkait ancaman Siklon Senyar sebelum bencana di Sumatra terjadi. Namun, ada anomali cuaca.
Siklon Senyar, katanya, terjadi karena adanya berbagai faktor. Dari mulai angin monsun dari Asia, serukan dingin dari Siberia, IOD (Indian Ocean Dipole) negatif di daerah Samudera Hindia, dan diperkuat dengan suhu permukaan laut di Selat Malaka yang cukup tinggi. Selanjutnya, dalam bulan Desember 2025 hingga Januari 2026, BMKG memprediksi ada sejumlah wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami kondisi curah hujan tinggi sampai sangat tinggi yaitu Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan. Sementara itu, sebagian besar wilayah Kalimantan berada dalam musim hujan sepanjang tahun.
Koordinasi Harus Baik Di Instansi Terkait
Adanya peringatan dini dari BMKG sebagaimana disebutkan di atas semestinya menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta stakeholders terkait, untuk merespons secara cepat dan terkoordinasi. Mereka saling bergandengan tangan dan berkoordinasi untuk tanggap bencana, dan berupaya mengambil langkah-langkah pencegahan, terutama jika berada di wilayah berisiko tinggi. Namun sayang, respons di lapangan dinilai lambat, sehingga dampak bencana menjadi lebih besar.
Kepala daerah yang menjadi motor penggerak utama tanggap bencana diharapkan mengingatkan kembali betapa pentingnya informasi BMKG yang tidak hanya menyampaikan peringatan dini, tetapi BMKG juga berperan mendukung multisektoral, seperti di bidang swasembada pangan, energi, perencanaan, pembangunan, kesehatan, hingga pariwisata.
Pemda, BPBD dan stakeholders terkait juga diharapkan menekankan hal itu kepada masyarakat melalui perangkat pemerintah. Di Sumbar sendiri, diharapkan Wali Nagari, Kepala Desa, Kepala Jorong (Kepala Kampung) hingga RT sebagai pemerintahan terbawah memperingatkan masyarakat setempat tentang kemungkinan dampak yang dapat terjadi akibat cuaca berbahaya.
Edukasi Kepada Masyarakat
Selain melakukan koordinasi Pemda, BPBD diharapkan pula menyelenggarakan edukasi/sosialisasi ke masyarakat umum, seperti di perguruan tinggi, sekolah-sekolah, perkantoran, organisasi kemasyarakatan tentang betapa pentingnya info BMKG.
Khusus di kawasan berisiko tinggi, masyarakat juga harus diedukasi apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam, seperti mematuhi himbauan BPBD masyarakat harus tetap tenang, segera evakuasi ke tempat aman (sesuai jenis bencana), matikan listrik/gas, siapkan barang penting (tas siaga), ikuti arahan petugas, dan bantu orang rentan; kuncinya adalah kesiapsiagaan dan kerjasama untuk menyelamatkan diri serta mengikuti informasi resmi dari BPBD atau pemerintah.
Edukasi tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Mereka yang dapat memberikan edukasi, seperti pakar lingkungan hidup, unsur BPBD, LSM, serta unsur pemerintah.
Kami optimis jika beberapa langkah yang telah disebutkan di atas dan menyikapi peringatan telah dilakukan secara bijak dan edukasi/sosialisasi, maka dampak bencana alam seperti korban jiwa, mereka yang terluka dan hilang dapat diminimalisir adanya, dan semua elemen masyarakat diharapkan dapat merespon info BMKG dengan baik. (*)
