BUKITTINGGI -Guna mempercepat penurunan stunting, anggota Komisi IX DPR RI Ade Rizki Pratama bekerjasama dengan BKKBN menggelar kegiatan konsolidasi dengan pemangku kebijakan tingkat daerah (Kemitraan) di Bukittinggi.
Konsolidasi yang dipusatkan di Pondok Pesantren H.Nadis Gulai Bancah itu dihadiri perwakilan BKKBN Sumbar dan BKKBN Bukittinggi. Sedangkan peserta konsolidasi berasal dari kader PKK. Bundo Kandung, Karang Taruna dan masyarakat setempat.
Ade Rezki Pratama menjelaskan stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.
Guna mengatasi hal itu berdasarkan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan angkatan tim perlu seluruh masyarakat untuk bersinergi agar nanti di akhir 2024 jumlah masyarakat yang stunting itu menurun hingga 14%.
‘Kita berharap setiap tahun terjadi penurunan 3% secara berkelanjutan”,ujarnya.
Kepala DP3AP2KB Bukittinggi Tati Yasmarni menyampaikan, Pemko Bukittinggi melalui DP3AP2KB telah melakukan beberapa kegiatan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Apa yang sudah disampaikan anggota komisi IX DPR RI, sudah include.
Meskipun demikian pihaknya juga menambahkan merokok juga berpotensi menyebabkan anak mengalami stunting, sebab Bukittinggi telah melakukan tiga kali audit kasus stunting. Audit dilakukan oleh tim pakar yaitu dokter anak, spesialis anak, ahli gizi dan psikolog.
Data dari tenaga pendamping keluarga yang terdiri dari kader KB, PKK dan Nakes, mereka yang mencari data 663 yang berisiko stunting, dari audit penyebabnya adalah asap rokok.
“Melalui program sekolah keluarga, pemerintah kota Bukittinggi juga mengajarkan terkait pola asuh, ada 16 kali pertemuan dalam sekolah keluarga tersebut dan kami ajarkan beragam informasi kepada kaum perempuan,” jelasnya.
Sementara Koordinator Bidang KSPK, Budi Mulia menjelaskan BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Perhatian dan kerja keras anggota DPR dalam mensosialisasikan stunting ke daerah telah membantu pemerintah terutama BKKBN.
BKKBN dan komisi IX DPR-RI sebagai mitra kerja gencar melakukan sosialisasi ke daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024. (gindo)
