PADANG – Tahun 2021 ini adalah memasuki tahap keberlanjutan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Untuk itu, perlu penguatan pendampingan, termasuk pengelolaan komunitas agar berbagai kegiatan dan program berjalan optimal, seperti yang diharapkan.
Hal itu disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Dedy Aulya Pratama, di sela-sela Pelatihan Khusus Fasilitator Program Kotaku Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021 secara daring melalui webinar. Kegiatan yang berlangsung Selasa-Kamis (16-18/11) itu, diikuti 129 peserta dari Tim Fasilitator Sumbar dan pihak berkompeten lainnya.
Tampil pemandu dan narasumber dari OC 2 Provinsi Sumatera Barat terdiri atas Robby Hotter, Lisa Risna, Roza Hardeni, Endi Yeri, Risyanto Rahman, Hendri Matias, dan Zaenal Abidin. Sementara narasumber dari luar, yakni Desy Helda Assaat dari Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Sumatera Barat serta Nizwardi Azkha dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Menurut Dedy Aulya, tujuan utama dari pelatihan ini adalah guna meningkatkan pemahaman perencanaan yang berbasis GESI (Gender dan Sosial Inklusi), ketahanan bencana dan Watsan (Water and Sanitation). Kemudian, meningkatkan pemahaman pengelolaan komunitas dalam pembangunan permukiman. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengenai pembukuan BKM, KSM dan KPP.
“Yang tak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan tatacara operasional dan pemeliharaan infrastruktur,” katanya.
Betapa tidak, lanjut Dedy, Tahun 2021 ini adalah memasuki tahap keberlanjutan. Pada tahap ini diharapkan seluruh proses, hasil dan juga nilai-nilai yang dikembangkan dapat terus berlanjut sesuai dengan tujuan utamanya. Disamping itu, pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024 fokus utama di bidang perumahan dan permukiman adalah pengurangan kumuh 468,98 Ha dan juga pencapaian SDG’s.
“Makanya, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target, berkualitas baik, serta pelaksanaan optimal pada tahun ini, kiranya perlu dilakukan peningkatan kapasitas di semua level,” sebut Dedy.
Dalam pelatihan selama tiga hari tersebut, dibahas sejumlah topik, seperti seputar opsi-opsi pengurangan risiko bencana. Melalui materi ini peserta diharapkan mampu mamahami dasar-dasar pengurangan risiko bencana. Membahas tindak lanjut dari hasil kajian risiko bencana, hingga memahami opsi-opsi pengurangan risiko bencana.
Lalu, soal infrastruktur permukiman perkotaan yang inklusif. Dimana peserta memahami pentingnya focus pada beberapa kelompok rentan. Dapat memahami keragaman masyarakat yang perlu diakomodir dalam perancangan infrastruktur, dan kebutuhan yang beragam dalam perancangan infrastruktur permukiman itu sendiri.
Berikutnya, perencanaan Watsan, yang lebih diarahkan pada penentuan sistem air minum yang tepat guna. Kemudian ada seputar pelaporan pembukuan hingga teknik operasional dan pemeliharaan.
Seperti diketahui, Program Kotaku merupakan salah satu upaya untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 dengan target penanganan kumuh sebanyak 10.000 Ha. Program ini menggunakan platform kolaborasi, dengan memposisikan pemerintah daerah sebagai pelaku/penggerak utama kegiatan (nakhoda).
Terkait dengan hal itu, maka Program Kotaku melakukan berbagai macam kegiatan/program, di antaranya dengan menempatkan Tim Kordinator Kota dan Tim Fasilitator sebagai pendamping masyarakat di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan/desa di seluruh wilayah dampingan. Fungsi utamanya adalah memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada masyarakat dan Pemda dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di daerah masing-masing.
Di Sumbar, kegiatan baik yang bersifat fisik dan pemberdayaan itu, seperti tersebar di Kota Solok, Pariaman, Bukittinggi, Payakumbuh, Padang dan Padang Panjang. (naldi)
