PADANG – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi atas penyerahan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin (14/7).
Menurut Muharlion, dokumen KUA-PPAS 2026 menjadi pedoman penting bagi DPRD untuk memastikan proses perencanaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Setelah ini, DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas secara rinci KUA-PPAS 2026. Kami ingin memastikan seluruh program benar-benar pro rakyat dan sesuai kebutuhan pembangunan Kota Padang,” ujar Muharlion di sela-sela rapat paripurna.
Muharlion juga menegaskan bahwa DPRD Kota Padang siap mengawal proses pembahasan agar Perda APBD 2026 bisa ditetapkan tepat waktu, sesuai jadwal yang telah disepakati bersama eksekutif.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dinilai lebih rasional karena didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan kondisi aktual Kota Padang.
“Pendekatan ini adalah wujud tanggung jawab kita agar setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” jelas Fadly Amran.
Fadly menambahkan, penyusunan KUA-PPAS 2026 tetap berlandaskan pada visi Kota Padang dan sembilan Program Unggulan (Progul) yang menjadi prioritas pembangunan selama masa kepemimpinannya.
Dari sisi target pendapatan, Pemko Padang menargetkan penerimaan daerah sebesar Rp2,9 triliun pada 2026, naik sekitar Rp118,8 miliar atau 4,23 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,8 triliun.
Peningkatan pendapatan ini bersumber dari berbagai sektor, antara lain: Pajak daerah: Rp834,2 miliar, Retribusi daerah: Rp132,1 miliar, Pendapatan transfer: Rp1,87 triliun.
Sementara itu, proyeksi belanja daerah 2026 direncanakan mencapai Rp3,220 triliun. Rinciannya: Belanja operasional: Rp2,848 triliun (88 persen), Belanja modal: Rp364,9 miliar (11 persen), Belanja tidak terduga: Rp7,3 miliar (2,53 persen).
Fadly Amran berharap, alokasi anggaran yang telah dirancang ini dapat menggerakkan percepatan pembangunan Kota Padang di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin sembilan program unggulan dapat terlaksana secara maksimal demi kemajuan kota dan peningkatan kesejahteraan warga,” kata Fadly.
Melalui penyusunan KUA-PPAS 2026 ini, Pemko Padang mengajak seluruh elemen, baik DPRD, perangkat daerah, maupun masyarakat untuk berkolaborasi agar pembangunan berjalan sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. (105)
