BATUSANGKAR – Rencana pembangunan di kabupaten Tanah Datar dalam penjabaran tahun ke-II dari RPJMD masih disesuaikan dengan kondisi pemulihan akibat pandemi Covid-19.
Dimana rencana pembangunan itu masih dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Program Unggulan (Progul) daerah.
“Tema pembangunan masih disesuaikan dengan kondisi wabah pandemi Covid-19 saat ini, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Progul. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diharapkan berperan strategis dan penting untuk memberikan arah dalam penyusunan program dan kegiatan,” ungkap Wabup Richi Aprian saat Musrenbang penyusunan RKPD tahun 2023 secara virtual kemarin di aula kantor bupati di Pagaruyung.
Kata Wabup, kegiatan Musrenbang merupakan kegiatan strategis dan penting, karena selain untuk melaksanakan Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional juga untuk menyusun program dan kegiatan yang produktif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah lebih baik, tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar 2023 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (SKP) pusat dan arah kebijakan RPJMD 2021-2026.
“Musrenbang RKPD ini bertujuan membahas rancangan RKPD kabupaten dalam rangka menyepakati permasalahan diantaranya prioritas, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan, penyelarasan program dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang didasari isu-isu strategis, yaitu fokus pemulihan ekonomi,” Jelas Wabup.
Ia minta agar OPD dan stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi jauh ke depan, terintegratif, inovatif dan mampu melaksanakan kerja kolaboratif lintas sektor secara terukur.
“Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan tahun 2023 akan lebih terarah, terukur, akuntabel serta dapat menjawab isu-isu strategis dan permasalahan serta tantangan dihadapi Pemkab dan masyarakat secara tepat,” tandas Richi.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani menyatakan Musrenbang ini merupakan hasil aspirasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang tingkat nagari dan kecamatan.
”Semoga kegiatan ini dapat menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang nantinya disinkoronisasikan dengan program kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah,” ucap Saidani.
Ia mengingatkan saat belum terlepasnya beban anggaran pemerintah daerah dari wabah Covid-19 agar kiranya program dan kegiatan yang disusun dan direncanakan bisa berdampak pada kepentingan masyarakat sehingga beban ekonomi masyarakat bisa terbantu.
Ditambahkannya, Progul telah duncurkan mesti berjalan dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat. Yang terpenting adalah pelaksanaan dan pencairan anggaran harus tepat sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku sehingga tidak menjadi temuan hukum.
Musrenbang ini juga diiluti Anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano, Sekretaris Daerah Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana, Forkopimda, OPD dan pejabat Pemkab. (ydi)
