PADANG — Ketua DPRD Kota Padang Muharlion angkat bicara terkait kisruh pencairan bantuan tunai bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji. Persoalan yang terjadi di Kantor Lurah Gunung Sariak pada Senin malam (10/8/2026) tersebut bahkan viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.
Muharlion menilai persoalan pendataan menjadi salah satu hal penting yang harus segera dibenahi pemerintah. Menurutnya, pendataan warga terdampak bencana harus dilakukan secara cepat, akurat, dan menyeluruh agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Jika pendataan terlambat, kejadian seperti di Kelurahan Gunuang Sariak akan terus terjadi,” tegas Muharlion. Ia meminta Pemerintah Kota Padang memperkuat mekanisme pendataan sejak bencana terjadi sehingga tidak menimbulkan persoalan ketika bantuan mulai dicairkan.
Selain mempercepat pendataan, Ketua DPRD Padang tersebut meminta Pemko Padang menyampaikan secara terbuka kriteria warga yang berhak menerima bantuan bencana. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui dasar penetapan penerima bantuan dan memahami alasan ketika ada warga yang belum masuk dalam daftar penerima.
Muharlion mendorong pemerintah menyosialisasikan kriteria tersebut melalui berbagai saluran informasi. Tidak hanya melalui media massa, informasi juga perlu disampaikan menggunakan pamflet, pengumuman kelurahan, hingga melalui perangkat RT dan RW agar masyarakat memperoleh informasi yang sama.
“Hal ini bertujuan agar tidak ada komplain dari warga yang tidak menerima bantuan. Sosialisasi harus dilakukan dari tingkat kelurahan hingga RT/RW,” ujar Muharlion. Ia bahkan mengusulkan adanya standardisasi penerima bantuan yang dapat dikaji dan diuji secara terbuka sehingga persoalan data tidak kembali muncul di kemudian hari.
Menurut Muharlion, keterbukaan data dan kriteria penerima merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan informasi yang jelas, warga dapat memahami siapa yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dan siapa yang masih membutuhkan proses verifikasi lebih lanjut.
Tak hanya menyoroti persoalan data, Muharlion juga mendesak Pemko Padang segera memastikan pencairan bantuan tahap kedua bagi warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian waktu pencairan agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa informasi yang jelas.
“Pemerintah harus mengumumkan kapan bantuan tahap II bagi warga. Jadi warga tidak menunggu kapan pencairan harus diberikan. Pemerintah harus menyegerakan bantuan tahap II ini,” tegas Muharlion.
Muharlion berharap evaluasi terhadap penyaluran bantuan bencana di Gunung Sariak menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk memperbaiki sistem pendataan, verifikasi, sosialisasi, dan distribusi bantuan. Menurutnya, penanganan bencana harus mengedepankan kecepatan sekaligus transparansi agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (*)
